Hukum – Page 220 of 242 – Indonesia Timur

Dua Kapal Ikan Milik PT. PBR Ditangkap

07/04/201407/04/2014 0 comment

AMBON – Dua kapal berbendera Indonesia yang diduga menangkap ikan di laut Aru dengan menggunakan alat tangkap pukat ikan, ditangkap Kapal Pengawas, Hiu Macan 006 milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kapal yang ditangkap tersebut ada dua unit yakni KM. Antasena 139 dan KM. Antasena 838,” kata Kepala Stasiun PSDKP Tual, Mukhtar, Senin (7/4) di Ambon. Dikatakannya, kedua kapal tersebut, milik PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) yang seharusnya beroperasi di perairan ZEEI Arafura. Saat ini, lanjut Mukhtar, KM Antasena 139…

Hukum Papua

Kontak Senjata di Perbatasan, Kapolres Jayapura Terluka

05/04/201420/04/2014 bintang kejora, jayapura, kontak senjata, papua nugini, perbatasan0 comment

Jayapura – Kontak senjata di perbatasan Papua New Guenia (PNG) –Indonesia kembali terjadi pada pagi ini, Sabtu (05/04). Kontak senjata terjadi antara belasan orang berpakaian loreng dan TNI di kampung Wutung, distrik Muara Tami. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kontak senjata terjadi sejak pagi jam 06.00 waktu Papua. Beberapa orang yang mengenakan pakaian loreng membakar ban dan juga memblokade jalan masuk ke PNG. Salah seorang wartawan Elshinta, Aman Hasibuan menyampaikan bahwa dalam baku tembak tersebut dikabarkan juga, bendera Papua Barat, Bintang Kejora dikibarkan disana. “Bintang Kejora yang ada berkibar disini, sementara bendera…

Hukum Sulawesi Selatan

Ada 200 Lebih Ijazah Palsu yang Mencatut Nama UNM

04/04/201415/04/2014 ijazah palsu, pendidikan, unm0 comment

Makassar – Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Universitas Negeri Makassar (UNM), M Nawir mengungkapkan jika ada 200 orang lebih pengguna ijazah palsu yang mencatut nama UNM. “Jumlahnya mencapai 200-an orang namun baru 74 pengguna ijazah palsu yang terdata,” katanya, di Menara Phinisi UNM, Kamis, 3 April. M Nawir mengatakan, penggunaan ijazah palsu sejak 2008 yang ditemukan pihaknya semakin banyak. “Ijazah palsu yang kami kumpulkan baru 74 tetapi itu masih data lama,” ungkapnya. Lebih lanjut Dia menambahkan, masih banyak yang belum di data secara…

Hot Hukum Papua

RUU Otsus Plus; Kado Terakhir Presiden SBY untuk Papua

03/04/201415/04/2014 otsus plus, RUU Otsus Plus, susilo bambang yudhoyono0 comment

Jayapura —Korwil Partai Demokrat Papua Willem Frans Ansanay mengungkapkan jika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin menjadikan pembahasan RUU Otsus Plus (RUU Otsus di Tanah Papua), sebagai kado terakhir sebelum dirinya mengakhiri masa jabatannya. Frans berkeyakinan bahwa sebelum pelantikan kabinet pada bulan Oktober mendatang, semua perjuangan UU Otsus Plus sudah bisa dipersembahkan bagi rakyat Papua. “Ini komitmen Presiden bahwa dia turun dari pemerintahannya dengan memberikan kado bagi Papua,” ujarnya, . Sampai saat ini, kata Frans, pihak Pemerintahan telah mengeluarkan instruksi kepada para menterinya agar bisa merespon secara cepat mengenai…

Hukum Papua

Desember – Februari, Ada 220 Tahanan Politik di Papua

01/04/2014 tahan politik, tapol papua0 comment

Jayapura – Setidaknya ada 76 Tahanan Politik (Tapol) Papua yang di penjara di tanah Papua. Jumlah tersebut bukan dalam waktu yang lama namun itu hanya untuk bulan Februari 2014 saja. Sementara untuk Tapol Papua pada Januari 2014 lalu yakni berjumlah 74 dan Desember 2013 berjumlah 70 Tapol. Belum lama ini, terdapat 4 Tapol yang dibebaskan diantaranya Yason Ngelia yang dibebaskan pada tanggal 7 Februari lalu. Yason merupakan pemimpin mahasiswa pada Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Yason ditangkap pada tanggal 7 November 2013 saat menyelenggarakan demonstrasi melawan kerahasiaan draf dari Otonomi Khusus…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Akhirnya, 54 Orang Dijadikan Tersangka Pembakaran KPU SBD

01/04/201401/04/2014 kisruh SBD, Pembakaran Kantor KPU0 comment

Kupang – Setelah sebelumnya menangkap dan memeriksa ratusan warga yang diduga terlibat pembakaran kantor KPUD Sumba Barat Daya (SBD), Kepolisian Resor Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menetapkan 54 orang sebagai tersangka. Kapolres Sumba Barat Ajun Komisaris Besar Ishaq Said mengatakan, puluhan tersangka untuk sementara ditahan di Markas Polres Sumba Barat. Diketahui sebelumnya, ratusan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Motto, Jumat petang lalu, 28 Maret 2014, membakar kantor KPU SBD. Mereka kesal atas KPU NTT yang menegaskan usulan pelantikan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Ungkap Pembakaran Kantor KPU SBD, Polisi Tangkap 103 Orang

30/03/2014 kisruh SBD, pembakaran0 comment

Kupang – Polres Sumba Barat dan Polsek Loura, Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur dikabarkan telah menangkap 103 pelaku pembakaran gedung kantor KPU SBD. Hal itu diungkapkan oleh Marten, warga Wetabula, ibu kota Sumba Barat Daya. “Sudah ada 103 pelaku telah dibawa ke Polres Sumba Barat untuk diperiksa,” kata Marten, seperti dilansir lintasntt.com, Sabtu (29/3). Sementara, sebelumnya Kapolda Nusa Tengggara Timur Brigjen Untung Yoga Ana pada Jumat (28/3) malam mengaku telah mengamankan sebanyak 70 orang. Para pelaku ditangkap beberapa saat setelah peristiwa tersebut pada Jumat petang. Sampai Sabtu pagi…

Gorontalo Hukum

Tak Bisa Ungkap Kasus Togel, 5 Kapolsek di Gorontalo Kena Sanksi

27/03/2014 kapolsek, polda gorontalo0 comment

Gorontalo – Peringatan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Andjaja M.Hum untuk memberikan sanksi kepada para kapolsek yang dianggap tidak mampu mengungkap praktek perjudian, ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Belum lama ini, lima kapolsek jajaran Polres Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota mendapatkan sanksi. Dilansir gorontalopost.com, Kamis (27/03), lima kapolsek yang mendapat sanksi itu diantaranya Kapolsek Tolinggula, Kapolsek Anggrek, Kapolsek Limboto Barat, Kapolsek Sumalata dan Kapolsek Kota Barat. Adapun sanksi yang diberikan pimpinan itu yakni berupa apel pagi setiap hari di lapangan apel yang ada di Polda Gorontalo. Sanksi apel itu sudah…

Hot Hukum Maluku

Tak Berikan Jaminan BPJS, Perusahaan Bisa Kena Sanksi

24/03/2014 BPJS Kesehatan0 comment

Ambon —Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perusahan untuk melindungi pekerjanya, salah satunya dengan cara mendaftarkan mereka dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Bahkan apabila hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka perusahan tersebut bisa diancam kurungan penjara serta denda sebesar Rp1 miliar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Adser Lamba mengatakan, langkah itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Lamba menjelaskan, dalam UU BPJS dijelaskan bahwa terdapat sanksi yang akan diberlakukan bagi badan…

Daerah Hukum Maluku

Akibat Tunggakan Raskin, Rakyat Miskin Terancam Kesusahan

24/03/2014 raskin, tunggakan raskin0 comment

Ambon – Tunggakan beras miskin (raskin) memang marak terjadi di beberapa desa di indonesia. Hal itu tentu akan menyebabkan tersendatnya penyaluran raskin selanjutnya sehingga rakyat miskin juga yang akan kena imbasnya. Salah satu kasus di Ambon, Maluku misalnya, menurut camat Teluk Ambon, Nasir Rumata, tunggakan beras miskin (Raskin) tahun 2013 kecamatan ini yang tercatat di Perum Divre Bulog Maluku sebesar Rp 50.504.000,- “Ini merupakan tunggakan yang dimiliki oleh dua desa/negeri di wilayah hukumnya. Kedua desa tersebut masing-masing Desa Poka dan Hative Besar,” katanya seperti dilansir siwalimanews.com, Senin, (24/3). Nasir menegaskan,…