Nusa Tenggara Timur Politik 

KPU Kabupaten Kupang Sortir Surat Suara di Gereja

Kupang – Penyortiran kertas pemilu membutuhkan tenaga yang cukup banyak serta harus dilakukan di aula yang cukup. Hal itu karena jumlah surat suara yang harus di sortir tidaklah sedikit bahkan cukup banyak. “Gereja tempat yang paling yang memadai untuk melakukan penyortiran,” ujar juru bicara KPU Kabupaten Kupang, Imanuel Ballo seperti ditulis nttterkini.com, Selasa, 4 Maret 2014. Menurut Ballo, surat suara yang disortir untuk calon DPR RI daerah pemilihan (Dapil) II sebanyak 198.583 lembar, untuk surat suara DPD dapil NTT tercatat 198.583 lembar surat suara. “Jumlah surat suara untuk calon anggota…

Read More
Hot Nusa Tenggara Timur Politik 

Awasi Pemilu, Bawaslu NTT Jaring Sejuta Relawan Pengawas

Kupang – Dalam rangka mengawasi kecurangan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) menjaring sejuta relawan. Para relawan pengawas tersebut akan ditugaskan untuk memantau jalannya pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu diungkapkan langsung oleh juru bicara Bawaslu NTT Yemrsi Fointuna, Minggu, 2 Maret 2014. Menurutnya, sejuta relawan pengawas pemilu ini akan membantu Bawaslu mengawasi pelaksaan pemilu agar berlangsung jujur dan adil. “Kami sedang menjaring sejuta relawan pemantau pemilu,” ujarnya, seperti dilansir nttterkini.com, Minggu, 02/03. Adapun relawan pengawas pemilu yang direkrut tersebut yakni berasal dari…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

11 Parpol di NTT Akan Didiskualifikasi (?)

Kupang –Karena hingga batas akhir belum memasukkan laporan dana kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum setempat, sebanyak 11 dari 12 Partai Politik peserta Pemilu di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam di diskualifikasi. Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Johanis Depa, mengungkapkan jika batas waktu penyerahan laporan dana kampanye hanya sampai tanggal 2 Maret 2014, hari ini. “Namun hingga H-1 (Sabtu 1/3/2014 pukul 11.30 WITA) baru satu parpol yaitu Partai NasDem yang sudah menyerahkan laporan itu, sementara 11 lainnya belum,” ujarnya di Kupang, Sabtu (1/3) kemarin. Menurut…

Read More
Maluku Politik 

Situmorang Surati KPU Pusat Terkait Komisioner di Maluku

AMBON – Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang telah menyurati KPU Pusat untuk meminta arahan sehubungan dengan berakhirnya masa tugas lima anggota komisioner KPU Maluku periode 2008 – 2013 pada 24 September 2013 lalu. “Suratnya sudah dikirim ke KPU Pusat tanggal 27 Februari kemarin, guna meminta arahan terkait kekosongan lembaga penyelenggara pemilu tersebut di Maluku,” kata Saut, di Ambon, Jumat (28/2). Mantan Kapuspen Kemendagri ini mengaku sangat memahami mekanisme KPU Pusat dalam menetapkan komisioner di daerah, termasuk Maluku. Hanya saja, dirinya memerlukan kepastian dan dasar hukum yang kuat untuk dapat dipertanggung…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

PNS Yang Terlibat Politik Praktis Terancam Pidana

Amurang – Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Minsel yang tidak netral pada Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang siap-siap mendapatkan masalah. Pasalnya, apabila PNS tersebut terbukti tidak Netral dan bergelut dalam politik praktis, maka mereka terancam akan dipidanakan. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Frany Sengkey SE mengungkapkan, menurut aturan yang berlaku PNS dilarang terlibat dalam politik praktis. “Apalagi jika yang bersangkutan secara aktif menjadi tim pemenangan termasuk melakukan mobilisasi masa guna mendukung calon tertentu,” ujarnya, seperti dilansir manadotoday.com, Kamis (27/2).…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

Panwaslu Kabupaten Minahasa Lantik 20 Panwaslucam

Tondano – Sekitar 20 anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) se-Kabupaten Minahasa resmi dilantik. Janji dan sumpah tersebut langsung oleh ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Erwin Sumampow SP. Menurutnya, sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2012 tentang Pemilu, maka Panwaslucam bisa diperpanjang namun di dilantik kembali sesuai keputusan Panwaslu kabupaten atas pertimbangan Bawaslu Provinsi. Lebih lanjut menurutnya, minahasa sendiri memiliki 25 kecamatan, dan seharusnya ada 25 Panwaslucam yang dilantik. “Namun karena pertimbangan dan evaluasi, ada 5 kecamatan yang belum bisa dilantik, untuk mengawal proses Pemilu legislatif 9 April nanti,”…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Awasi Pemilu, Bawaslu NTT Gandeng Jurnalis

Kupang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggandeng jurnalis untuk mengawal dan mengawasi pemilihan umum. Bawaslu dan jurnalis yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Damai Kupang (Peace Journalists Community Kupang) telah menandatangani kerja sama antar keduanya. “Kesepakatan kerjasama ini akan dilakukan pada 24 Februari 2013 ini,” kata Juru Bicara Badan Pengawas Pemilu NTT Yemris Fointuna, Sabtu, 22 Februari 2014. Selain jurnalis, Bawaslu juga menggandeng sejumlah lembaga masyarakat yang turut mengawasi pemilu. Lembaga itu, antara lain Rumah Perempuan, cis-Timor, Yayasan Tanpa Batas dan Aliansi Pemuda Lintas Agama. “Semuanya tergabung…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

Langgar Aturan, Sejumlah Parpol di Minsel dapat Surat Teguran

Minsel – Dikarenakan ada banyak Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan, Komisi Pemlihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akhirnya melayangkan teguran. Sejumlah Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Minsel tersebut mendapatkan surat teguran itu. Hal ini dilakukan KPUD dengan adanya surat rekomendasi dari Panwaslu Minsel soal pelanggaran Pemilu khususnya pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Sementara, ketua KPU Minsel, DR Fanley Pangemanan SSos Msi, mengatakan, teguran yang disampaikan melalui surat tersebut diharapkan menjadi perhatian Parpol maupun caleg bersangkutan. “Pemasangan APK kan ada aturannya. Dan ini sudah…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Gubernur NTT Didorong Untuk Maju Jadi Capres Alternatif

Kupang – Dinilai memiliki pengaruh, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya didorong untuk maju menjadi calon presiden alternatif yang bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh besar lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Lingkar Studi Progresif (Lispro) Ryan Lodwick, belum lama ini. “Kami memandang, Gubernur NTT patut diperhitungkan di pentas politik nasional,” ujar Ryan seperti ditulis ntterkini.com, di Kupang, Rabu, 19/2. Ryan menilai jika Frans Lebu Raya merupakan kader PDIP yang turut mempelopori berdirinya Partai Demokrasi Indonesia di NTT. “Dulunya embrio dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk Bung Karno,” sambungnya.…

Read More
Agenda Maluku Politik 

Pelantikan Gubernur Maluku Terpilih Direncanakan 27 Februari

Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Said Assagaff-Zeth Sahuburua rencananya akan dilantik pada 27 Februari mendatang. Informasi ini merupakan jadwal yang sudah disesuaikan oleh menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi berencana. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang sumber, seperti dilansir ambonekpress.com, “Kalau tidak ada halangan tanggal 27 Februari mendatang,’’ katanya, selasa (18/2). Menurut sumber tersebut, semua administrasi untuk pengusulan pelantikan sudah selesai dan tak ada masalah untuk diusulkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Tidak ada masalah lagi dengan administrasi, semua sudah clear,” katanya. Sementara, menanggapi masalah penghadangan, Dia menjelaskan,…

Read More