Provinsi – Nusa Tenggara Timur – Page 37 of 50

Buron Korupsi Anggota DPRD Rote Ndao Ditangkap Polisi di Jakarta

16/11/201320/01/2015 buronan korupsi, korupsi0 comment

Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Hanok Lenggu ditangkap Tim Kejari dan satuan khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia yang menjadi buronan Kejaksaan Negeri Ba’a terkait kasus korupsi ditangkap di Jakarta, Jumat, 15 November 2013 malam. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Intel Kejaksaan Tinggi NTT, Paris Pasaribu kepada wartawan. “Dia (Hanok) ditangkap di Jakarta sekitar pukul 22.00 WIB, setelah mangkir dari panggilan Kejari Ba’a untuk menjalani penahanan,” ujarnya. Menurut Paris, Hanock mangkir dari panggilan Kejaksaan sejak Agustus 2013 lalu, setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak pengajuan banding…

Daerah Nusa Tenggara Timur Politik

70 Ribu Pemilih di Kota Kupang Tanpa NIK, Pemkot Gelar Operasi

14/11/201330/04/2014 DPT bermasalah, kupang0 comment

Guna mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan operasi justisi. Di daerah tersebut masih ada DPT yang bermasalah, khususnya yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Operasi ini dilakukan secara terpadu yaitu antara pemerintah dengan aparat keamanan di sejumlah lokasi. Adapun mereka yang bermasalah adalah seperti kos-kosan, pusat-pusat perbelanjaan serta angkutan umum. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan, jika di Kota Kupang terdapat 70 ribu pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak miliki NIK. “Kami menggelar operasi ini untuk menyelesaikan masalah pemilih tanpa…

Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur

Mantan Wali Kota Kupang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Buku Sekolah

13/11/201320/01/2015 korupsi, korupsi pengadaan buku, kupang0 comment

Diduga terlibat kasus korupsi, mantan Wali Kota Kupang, Daniel Adoe ditetapkan sebagai tersangka. Adapun penetapan tersangka tersebut karena ia diduga terkait kasus pengadaan buku untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang tahun 2010 senilai Rp 2,6 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Ridwan Angsar, Rabu, 13 November 2013. “Tim penyidik sudah tetapkan mantan wali kota Kupang sebagai tersangka,” ucapnya. Menurut dia, setelah tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan dua alat bukti…

Daerah Lingkungan Nusa Tenggara Timur

31 Ribu Warga Kota Kupang Terancam Kekurangan Air Bersih

11/11/201330/04/2014 kupang0 comment

Kupang- Sekitar 31 ribu warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam krisis air bersih. Pasalnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sumber mata air di daerah itu mulai mengalami kekurangan air untuk bisa disalurkan. Kepala PDAM Kota Kupang, Johanes Otemosoe mengungkapkan jika sumber mata air yang mengalami penurunan debit air sebanyak 40 persen. Hal itu terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Kupang, dan wilayah Kabupaten Kupang. “Sumber mata air mulai mengalami penyusutan debit air,” ujarnya sebagaimana dilansir, nttterkini.com, senin, 911/11). Hal itu tentu berdampak pada pasokan air ke ribuan pelanggan…

Daerah Nusa Tenggara Timur

Pasca Terjadi Bentrokan di Pulau Solor, Gubernur NTT Kirim FKUB

06/11/201329/12/2013 bentrok antar warga, flores timur, frans lebu raya, pulau solor0 comment

Pasca bentrokan antar warga yang menewaskan 3 orang di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, NTT, 5 November lalu, Gubernur Frans Lebu Raya mengirimkan FKUB.

Daerah Nusa Tenggara Timur

10 Peserta Test CPNSD di NTT Diusir Dari Ruang Ujian

05/11/201329/12/2013 cpns, CPNSD NTT, fransiskus salem, kupang0 comment

Ada sekitar 10 peserta seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diusir dari ruangan ujian

Hukum Nusa Tenggara Timur

Diduga Salahgunakan Wewenang, Ketua DPRD Kupang Dilaporkan

04/11/201330/04/2014 Daniel Bifel, Gasper Kase, Jhon Isliko, kupang, Tellenmark Daud0 comment

Ketua DPRD Kota Kupang Tellenmark Daud dilaporkan dua anggotanya karena dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan mengganti dua anggota DPRD di daerah itu.