Kenaikan Tarif RS Johanis Kupang Perlu Kajian Mendalam
![[foto: sangnona.blogspot.com]](https://indonesiatimur.co/intim/wp-content/uploads/2013/09/Kenaikan-Tarif-RS-Johanis-Kupang-Perlu-Kajian-Mendalam.jpg)
Sidang yang dilaksankan pada Senin, 2 September 2013 kemarin, dari tujuh fraksi yang ada hanya satu fraksi yaitu dari Hanura yang menyetujui kenaikan tarif tersebut.
Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD NTT, Gabriel Beri Bina sebagai salahsatu fihak yang menolak dalam pandangan mengungkapkan bahwa hal itu memberatkan warga miskin.
“Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat miskin yang tidak ter-cover Jamkesmas dan Jamkesda,” ujarnya, seperti yang dilansir di situs nttterkini.com.
Menurutnya, ada sekitar 9% pasien yang dilayani RSUD Johanes tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya kajian lebih detail tentang jasa sarana dan pelayanan yang berkaitan dengan kenaikan tarif rumah sakit tersebut dengan lebih mendalam.
“Menurut kami Ranperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD Johanes ditunda penetapannya,” tegasnya.
Selain itu, lima fraksi DPRD NTT lainnya yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, Fraksi Gabungan Abdi Flobamora dan Fraksi Gabungan NTT Sejahtera juga menolak rencana kenaikan tarif RSUD Johanis Kupang.
Semua fraksi menyatakan agar sebelum tarifnya dinaikan, akan lebih baik untuk dibahas lebih mendalam dengan melakukan kajian yang komperhensif,
“Kami minta supaya rencana kenaikan tarif itu dikaji lebih mendalam lagi,” ujar Benyamin Wodon, Ketua Fraksi Demokrat.
Adapun alasan dinaikannya tarif RSUD Johanes Kupang dikarenan beban biaya RSUD mengalami peningkatan, sehingga subsidi pemerintah semakin besar.
“Tarif RSUD sejak tahun 2006 hingga 2013 belum pernah dinaikan,” ujar Dr Yudith, Wakil Direktur RSUD Johanes Kupang. [A.S]
