Polda Papua Perlu Buat Grand Design Pengamanan Yang Jelas
Menurut Yusman, grand design tersebut bisa digunakan menangani demonstrasi atau keamanan lainnya.
“Ini penting! Untuk pengamanan demonstarsi atau keamanan lainnya di Papua, harusnya Polda Papua sudah memiliki grand design keamanan dengan tetap memperhatikan aspek demokrasi dan HAM. Jangan setiap Kapolda diganti, kebijakan pengamanan juga diganti,” kata Yusman, Senin (30/12).
Kalaupun Pemerintah pusat menyatakan Papua bukan wilayah konflik, lanjut dia, lantas kenapa Pemerintah kerap terfokus isu keamanan dan pertahanan, dan menggiatkan pengiriman pasukan non organik.
“Jaringan Damai Papua atau JDP dibentuk untuk bagaimana menyelesaikan Papua konferhensif dan harus ada kerjasama dan kebijakan gubernur. Begitu juga UU Otsus Plus, plusnya apa dan plus pasaran rekayasa Jakarta. Ini belum tentu dan tekanan datang ke Jakarta,” terangnya.
Yusman menjelaskan, grand design tersebut dimaksudkan agar polisi di Papua memiliki aturan jelas untuk pengamanan, dengan tetap memperhatikan aspek demokrasi dan HAM.
“Hingga saat ini ada beberapa wilayah di Papua, selalu saja ada gesekan dengan pasukan non organic ini,” pungkasnya. (as)