Gubernur Lantik 19 Pejabat Esselon II Pemprov Maluku
Ambon, indonesiatimur.co – Gubernur Maluku, Murad Ismail, Rabu (22/04/2020) melantik 19 pejabat eselon II lingkup pemerintah provinsi di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 203 tahun 2020,tanggal 22 April 2020, menindaklanjuti SK Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B/1053/KASN/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal rekomendasi hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa pelantikan merupakan lanjutan kebijakan penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, yang merupakan implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
“Untuk mendapatkan struktur birokrasi yang ideal, maka penataan birokrasi akan terus dilaksanakan, oleh sebab itu harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi,”ujarnya.
Menurutnya, ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam penataan birokrasi dengan mengedepankan sistim Merit, yaitu Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja ASN.
Ketiga indikator inilah yang menjadi dasar menempatkan ASN pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemprov Maluku.
Oleh karena itu, sebagai proses dalam pelaksanaan tugas, Gubernur menginstruksikan beberapa hal strategis yaitu pelantikan yang dilakukan di tengah situasi bangsa dan daerah Maluku yang saat ini dalam darurat bencana Pandemi Covid-19, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan Covid-19.
“Jangan lupa untuk membangun koordinasi, kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja dan pemangku kepentingan baik dalam penanganan Covid-19 maupun pelaksanaan tugas pemerintahan,” tandasnya.
Dirinya berharap birokrasi Pemda Maluku tidak monoton , tanggap dan berani membuat terobosan baru, sehingga tidak tertinggal dengan daerah lainnya. “Kerja keras belumlah cukup, namun harus diikuti dengan kejujuran, cerdas dan tuntas serta akuntabel,”ungkapnya.
Gubernur mengingatkan, integritas merupakan sumber terbentuknya kepercayaan publik, untuk itu harus dijaga integritas sebagai pejabat publik.
Sebagai pejabat publik, Gubernur juga mengingatkan agar para pejabat ini memghindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.”Saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan mau diintervensi oleh siapapun. Kalau ada anak buah kalian yang tidak mau mengikuti perintah kalian, jangan segan-segan untuk pindahkan dia. Kalau eselon II, eselon III, kasih tau sama saya, biar saya pindahkan. Kalian tidak ambil tindakan terhadap anak buah kalian yang tidak potensial dan suka menghalang pembangunan yang ada di Maluku, kalau saya dengar dari luar ada anggota kalian seperti itu dan komandannya penakut, saya ganti dia dan komandannya. Saya tidak main-main, tidak adalagi yang main-main dengan masalah pembangunan di Maluku,”ancamnya.
Apapagi kata dia, saat ini ASN kerja dari rumah. Dirinya meminta agar para kepala OPD untuk selalu mengecek keberadaan anak buahnya.
“Ingat, jabatan adalah amanah sekaligus bisa jadi bencana buat kita kalau kita tidak bisa jujur dan adil, jabatan bisa jadi bencana buat kita dan keluarga kita,”pungkasnya.
Sementara itu, pejabat yang dilantik adalah,
Ismail Usemahu sebagai Asisten III (Bidang Perekonomian dan Pembangunan),
Bodewin Wattimena sebagai Seretaris DPRD Maluku, M Marasabessy sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Sandy Alexander Wattimena sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga, Denny Lilipory sebagai Kadis Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Denny Lilipory, Abdul Haris sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan, Djalaludin Salampessy sebagai Kadis Pendapatan.
Selain itu, Anthon Lailossa juga dilantik sebagai Kepala Bappeda, Roy Syauta sebagai Kadis Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Umar Alhabsy sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Halima Soamole sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Daniel Edward Indri sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan.
Sementara itu Muhammad Suijatmono dilantik sebagai Karo Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa,
Dominggus Nikodemus Kaya sebagai Karo Pemerintahan, Melky Lohy sebagai Karo Humas dan Protokol, Haji Muhammad sebagai Karo Kesra, Alwiyah Alaydrus sebagai Karo Hukum, Abdulrahman Maruapey sebagai Karo Umum dan Jhon Andre Adriaanz sebagai Kepala Satpol PP. (it-02)
