Hukum Maluku Utara 

Maluku Utara Siaga Satu Antisipasi Teroris

Ternate – Menyusul pengemboman di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/1), kini beberapa daerah di Indonesia bersiaga. Bahkan beberapa diantaranya menetapkan siaga satu antisipasi aksi teroris seperti yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Hendri Badar mengaku jika pihaknya akan intensif melakukan patroli gabungan bersama TNI. “(Patroli) di berbagai tempat keramaian maupun fasilitas umum seperti terminal, bandara, swalayan dan pelabuhan laut,” katanya seperti dikutip HanTer, Jumat (15/1). Selain itu, lanjut Hendri, pihaknya juga akan melakukan penjagaan laut dengan mengerahkan personil, baik di jajaran Polda, Polres…

Read More
Hukum 

TNI Akan Tingkatkan Kekuatan Personel di Perbatasan Indonesia Timur

Jakarta – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan untuk meningkatkan gelar kemampuan dan kekuatan personel TNI di wilayah perbatasan. Keputusan tersebut diambil atas hasil kunjungan ke daerah perbatasan Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu. “Kondisi pengamanan di daerah-daerah tersebut memang sedikit terlupakan,” kata Gatot, di Jakarta, seperti dilansir Republika, (07/01). Saat ini, Panglima TNI menyebutkan mengungkapkan bahwa wilayah-wilayah terluar yang akan ditingkatkan diantaranya Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar, dan Pulau Leti. “Semua wilayah ini berada di Laut Timor, tepatnya masuk dalam administrasi Kabupaten Maluku Barat Daya,…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

‎Pelaku Begal di Makassar Didominasi oleh Anak Dibawah Umur

Makassar – Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) sedikitnya telah mengamankan 19 remaja yang terlibat pencurian kekerasan (curas) hingga perkelahian kelompok. Jumlah remaja yang diamankan tersebut dilakukan dari hasil operasi selama tiga hari yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 3 tahun 2016. “Kita ingin coba menunjukan bahwa Polrestabes Makassar terus berupaya untuk menjaga keamanan kota terutama dari kasus pencurian kekerasan (curas) atau begal,” kata Kombes Pol Rusdhi Hartanto dalam seperti dilansir Republika, (4/11) Kombes Pol Rusdhi bernjanji akan terus mengembangkan pencarian terhadap pelaku dalam tiga kasus tersebut karena memang masih terdapat…

Read More
Hukum Papua 

Warga Papua Diminta Ikut Kontrol Pelayanan Publik Lewat Media Sosial

Jayapura – Kontrol terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Jurnalis Untuk Pelayanan Publik Kota Jayapura, Fransiskus Kobepa dalam siaran pers yang diterima IndonesiaTimurCo, (30/12). Fransiskuss mengajak seluruh masyarakat termasuk generasi muda yang ada di tanah Papua khususnya untuk ikut mengawasi pelayanan publik melalui media sosial. “Kita teguhkan komitmen kita lewat sistem IT, anak-anak muda melakukan kontrol lewat media sosial,” ujarnya. Menurutnya, apabila ada yang tidak beres dengan pelayanan publik di Papua, seperti jalan rusak, trotoar…

Read More
Hukum Nasional 

Ancaman Teroris, Polri dan BIN: Indonesia dalam Siaga Penuh!

Jakarta – Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan jika Indonesia siaga satu terorisme dalam beberapa hari ke depan. Hal itu diputuskan pasca penangkapan beberapa terduga teroris dan data-data yang didapatkan. “Semua jajaran di Intelejen, baik pusat maupun daerah sudah berada dalam posisi siaga penuh,” Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso seperti dilansir KendariNews, (21/12). Bahkan, kata Sutoyoso, semua jajarannya yang di luar negeri sudah dikumpulkan. Pihaknya juga belajar dari ancaman teror di Paris yang ternyata benar-benar terjadi. “Belajar dari pengalaman itu, kita siaga penuh,” jelas Sutoyoso. Sementara itu, Kapolri…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur Politik 

Puluhan Orang Diperiksa Terkait Pembakaran Kotak Suara di NTT

Kupang – Sedikitnya 28 orang telah ditangkap dan diperiksa oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perusakan Kantor Camat Ndoso dan pembakaran kotak surat suara. “Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abbas kepada Antara di Kupang, (15/12). Menurut Abraham, pihak kepolisian saat ini masih terus mengejar pelaku lain, yang diduga ikut dalam aksi pembakaran tersebut. Mereka yang ditangkap, sebagian besar dari beberapa desa antara lain Desa Tentang dan Dusun Ndoso.…

Read More
Hot Hukum Nusa Tenggara Timur Politik 

Pasca Pilkada di NTT, ‘Siapapun Yang Anarkis, Akan Ditembak’

Kupang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT,) Brigjen Pol, Drs Endang Sunjaya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, tindakan tegas ini perlu dilakukan karena saat ini masih dalam suasana politik pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kami harapkan jangan sampai terjadi anarkis, kalau terjadi anarkis kami akan mengambil tindakan tegas,” kata dia seperti dilansir Pos Kupang, (14/12). Menurutnya, ada dua kabupaten yang rawan dengan tingkatan berbeda, yaitu Mabar sangat rawan dan Kabupaten Manggarai cukup rawan. Tindakan tegas tersebut sesuai protap,…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Dalam Setahun, Kejati Sulut Tuntaskan 19 Kasus Korupsi

Manado – Selang Januari hingga November 2015, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menuntaskan 19 kasus korupsi. Selain 19 kasus itu, ada juga 14 kasus korupsi dari kepolisian yang ditangani dan telah mencapai persidangan. “Penuntutan yang sementara sidang di Pengadilan Tipikor mencapai 19 kasus,” ujar Kajati Sulut, Teuku Muhamad Syah Rizal, seperti dilansir TribunManado (12/12). Menurutnya, total kasus korupsi yang bergulir di Tipikor Manado mencapai 33 kasus sementara di Kejari-kejari ada 10 kasus. “Sehingga Januari hingga November 2015 ini, ada 43 kasus yang lidik,”ucapnya. Sementara itu, kata dia,…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Duh! Bendera ISIS Berkibar di NTT

Kupang – Wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepertinya sudah memiliki simpatisan dari kelompok ISIS. Pasalnya belum lama ini muncul bendera dengan lambang ISIS di So’e Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur (MUI NTT) Abdul Kadir Makarim mengatakan jika isu kehadiran kelompok bersenjata ISIS itu sangat meresahakan. “Keberadaan ISIS itu meresahkan kita, apalagi di daerah-daerah yang selalu aman rukun dan damai, seperti di NTT ini,” katanya kepada Antara di Kupang, (3/12). Memang, kata dia, kehadiran kelompok bersenjata ISIS ini juga sangat meresahkan umat Islam…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Gubernur NTT Diusulkan Agar Diberi Sanksi

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya diusulkan agar diberi sanksi. Hal itu karena Frans dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (UU KIP). Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Abdul hamid Dipramono mengatakan jika hingga saat ini Provinsi NTT belum memiliki Komisi Informasi padahal sudah jelas diatur dalam UU KIP. “Kalau saya, harapannya diberi sanksi. Saya akan menyurat lagi,” kata Dipramono seperti dilansir Timor Express, (27/11). Dia mengaku jika pada 2013 lalu, pihaknya sudah pernah menyurati gubernur dan waktu itu yang baru terbentuk…

Read More