Hot Hukum Maluku Utara 

Wilayah Laut Maluku Utara Dikuasai Asing

Ternate – Tidak salah jika dikatakan bahwa saat ini perairan Maluku Utara (Malut) tengah dikuasai oleh pihak asing. Betapa tidak, ada banyak nelayan warga negara asing (WNA) seperti dari Filipina yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi seperti dilansir Malutpost, ironisnya para nelayan asing ini mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat oleh pemilik kapal ikan. Selain mereka memiliki kapal sendiri, ada sebagian nelayan Filipina dipekerjakan oleh nelayan lokal yang memiliki kapal ikan. Beberapa informasi menyebutkan bahwa di Pelabuhan Perikanan Dufa Dufa Ternate kerap ditemukan ABK…

Read More
Ekonomi & Bisnis Hukum Nusa Tenggara Timur 

Sekitar 400 Buruh di NTT Kena PHK

Kupang – Selama 2015, sekitar 400 buruh di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha. Buruh yang dipecat antara lain dosen di beberapa perguruan tinggi serta pekerja toko dan perusahaan daerah (PD). Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTT Stanis Tefa mengatakan bahwa mereka di-PHK karena berbagai masalah. “Setahun ini, 300-400 buruh dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja,” kata Tefa kepada Tempo, Selasa, 1/09. Menurutnya berbagai alasan pemecatan yang dilakukan perusahaan seperti gaji tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR) serta tidak diberikan jaminan…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Kapolres Minahasa: Polwan Harus Jadi ‘Penyejuk’ bagi Masyarakat

Tondano – Kapolres Minahasa AKBP Ronald Rumondor SIK MSi mengatakan jika seharusnya keberadaan Polwan menjadi ‘penyejuk’ bagi masyarakat dalam kehidupan. “Terkadang di tengah-tengah kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali permasalahan,” kata AKBP Ronald Rumondor SIK MSi kepada BeritaManado.com, (1/9). Menurutnya, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga suasana menegangkan akibat suatu kejadian, semuanya menuntut profesionalitas Polisi untuk mengatasinya. “Polwan sebagai bagian dari Polri juga punya andil di dalamnya,” ungkapnya. Selain itu, dia berharap agar para Polwan yang bertugas di jajaran Polres Minahasa kiranya dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan semangat Ayo Kerja.…

Read More
Ekonomi & Bisnis Hot Hukum 

Program Diskon Pajak untuk Indonesia Timur Dihentikan

Jakarta – Selama ini, penanam modal di wilayah Timur Indonesia mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun kini, pengurangan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena adanya peraturan baru. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa ini berlaku efektif per 20 Agustus 2015, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Nomor 161/PMK.010/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu,” katanya seperti dilansir CNN, 31/08. Menurutnya, pencabutan fasilitas ini karena KMK Nomor 748/KMK.04/1990 dianggap sudah tidak sesuai dengan…

Read More
Hukum Papua Barat 

Polisi Tangkap Kapal Pengangkut 7,5 Ton Miras di Manokwari

Manokwari – Sebuah kapal kayu KM Yaffe kedapatan mengangkut sebanyak 7,5 ton minuman keras ilegal. Mereka ditangkap dan diamankan oleh aparat gabungan Polres dan Brimob Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wakapolres Manokwari Komisaris Polisi Fredrickus W Maclarimboen mengatakan bahwa kapal tersebut berlayar dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan tujuan Pulau Numfor Kabupaten Biak, Papua. “Mereka ditangkap saat melintas di perairan Pulau Kaki Kabupaten Manokwari,” kata Fredrickus di Manokwari, seperti dilansir rimanews, 30/08. Penangkapan kapal bermuatan ribuan liter minuman keras oplosan asal Sulawesi Utara tersebut, kata Fredrickus, berawal dari informasi yang diperoleh…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Ratusan CTKI Ilegal Asal NTT Diamankan, Ada Tiga Bayi dan Lima Balita

Kupang – 139 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal yang akan dikirim bekerja di luar NTT berhasil diamankan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ditangkap Sabtu, 29 Agustus 2015 dan terdapat tiga bayi dan lima balita. “Ironisnya, terdapat tiga bayi dan lima balita,” kata Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang Brigadir Jenderal TNI Heri Wiranto kepada wartawan seperti dilansir Tempo, 29/08. Mereka kemudian didata dab selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) NTT untuk tindak lanjuti. “Kami sudah serahkan ke Polda untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya. Dia…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Wilfrida Soik, TKW Asal NTT Bebas Dari Hukuman Gantung

Jakarta – Dari hasil sidang banding di Mahkamah Rayuan Putrajaya Malaysia, akhirnya TKW asal Kabupaten Belu Wilfrida Soik divonis tidak bersalah. Vonis bebas ini membuat Wilfrida bisa bernafas lega karena terbebas dari tuntutan hukum. “Wilfrida harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga mendapatkan pengampunan dari Sultan Kelantan,” begitu disampaikan Duta Besar RI di Malaysia Herman Prayitno melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, seperti dilansir RMOL, Selasa (25/8) Menurut Herman, keputusan ini membuat proses hukum terhadap Wilfrida berkekuatan hukum tetap alias inkrach. “Dengan telah berakhirnya…

Read More
Hukum Papua Barat 

Jaga Perairan Indonesia Timur, TNI AL Bangun Pangkalan Utama di Sorong

Sorong – Tanah Papua menjadi wilayah yang menjadi fokus pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Belum lama ini, Pangkalan TNI AL (Lanal) Sorong resmi dinaikkan statusnya menjadi Pangkalan Utama TNI AL. Peresmian tersebut berlangsung di Mako Lantamal XIV Jalan Bubara no 1 Sorong Kota, Papua Barat Jumat (21/8/2015). Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi bertindak selaku inspektur upacara dalam acara tersebut. Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, peningkatan status Lanal Sorong menjadi Lantamal XIV diharapkan dapat mewujudkan gelar pangkalan TNI Angkatan Laut yang ideal. “Ini guna meningkatkan dukungan logistik…

Read More
Hukum Nasional 

15 Pulau di Indonesia Timur Akan Dijual, Benarkah?

Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menuding jika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjual pulau di Indonesia timur kepada investor asing. Hal itu terlihat dari program Ditjen Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan memfasilitasi 15 pulau di Indonesia bagian timur untuk dikelola asing. “15 pulau difasilitasi pembangunannya. 15 pulau ini mau dijual ke investor asing tahun 2015,” ujar Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, seperti dilansir Tribun (18/8). Menurut Abdul, proses penjualan pulau sudah terjadi di wilayah NTB dan penduduknya terpaksa harus…

Read More
Hukum 

BNPT: Para Teroris Akan Jadikan Bima Sebagai Basis Kelompok

Jakarta— Setelah sebelumnya kelompok teroris menjadikan Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai markasnya, kini diprediksi kelompok teroris tersebut akan menjadikan Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai basis kelompoknya. Menurut Staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto, hal ini dikarenakan mereka sudah merasa tidak aman berada di Poso. Gencarnya penindakan dan pengejaran yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penyebabnya. “Mereka memilih Bima, karena merupakan kota kecil dan masyarakat di daerah tersebut dianggap sangat permisif sehingga kelompok ini akan dapat mudah melakukan kegiatannya,” kata Wawan seperti…

Read More