Hukum – Page 178 of 236 – Indonesia Timur

Ribuan Napi di Papua Dapat Remisi Kemerdekaan

16/08/201525/06/2020 narkoba, remisi kemerdekaan0 comment

Jayapura – Jelang upacara HUT ke-70 RI 17 Agustus 2015, ribuan narapidana di sejumlah lembaga pemasyarakatan umum dan militer di Provinsi Papua dikabarkan akan mendapat remisi kemerdekaan. “Ada narapidana yang bisa langsung bebas setelah menerima remisi. Mereka yang bisa langsung bebas terbagi dalam dua bagian,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua Abner Banosro, seperti dilansir Metrotv News, 16/08. Abner merinci bahwa setidaknya ada 1.744 narapidana akan mendapat pengurangan hukuman ketika upacara HUT ke-70 RI 17 Agustus besok. “Ada yang menerima remisi umum sebanyak 836…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Pulau Bidadari di NTT Diklaim Miliki Warga AS

15/08/2015 labuan bajo, pulau0 comment

Labuan Bajo – Pulau Bidadari, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) diklaim milik salah seorang warga negara Amerika Serikat bernama Ernes Lewandosky. Atas klaim tersebut, kemudian komisi III DPR-RI melakukan sidak ke pulau tersebut. Inspeksi mendadak tersebut dilakukan pada Jumat siang 31 Juli 2015 lalu. Dalam sidak tersebut, Komisi III membawa serta Kanwil Imigrasi NTT serta Kapolres Manggarai Barat AKBP, Jules Abbas. “Kami sempat diinterogasi oleh satpam. Untung ada Kapolres dan Kepala Imigrasi NTT. Kalau tidak kami sudah diusir pulang,” kata Anggota Komisi III Wenny Haryanto kepada VIVA, di…

Hukum

Kesenjangan Sosial, Faktor Utama Munculnya Separatisme di Indonesia Timur

15/08/2015 gerakan separatisme, Kementerian Luar Negeri1 Comment

Jakarta –Ada beberapa faktor penyebab dinamika sosial politik di Indonesia bagian timur. Hal ini kemudian menjadi fokus perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Deputi Bidang Kordinator Politik Luar Negeri Kemenlu, Antonius Agus Sriyono mengatakan bahwa semua pihak harus waspada terkait isu separatisme yang terjadi khususnya di daerah Papua dan juga Maluku. ”Ya, isu seperti ini tergolong bahaya. Sebab bisa membuat disintegrasi bangsa,” ujar Antonius seperti dilansir ROL, (15/8). Menurut Antonius, ada berbagai macam faktor yang membuat isu seperti ini muncul salah satunya yaitu masalah kesenjangan ekonomi. Apalagi, angka pertumbuhan ekonomi di…

Hukum Papua

Tentara PNG Berani Masuk Wilayah NKRI, TNI Langsung Bersiaga

14/08/2015 Tentara PNG, tni0 comment

Papua – Pada 7 Agustus 2015 lalu, terjadi insiden penurunan bendera merah putih di kampung Jaknyu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Peristiwa penurunan bendera merah putih itu dilakukan oleh warga sekitar namun oleh tentara Papua Nugini (PNG). “Dari laporan yang diterima terungkap Bendera Merah Putih diturunkan karena tentara PNG beranggapan itu wilayah netral sehingga bendera yang dikibarkan harus bendera dari dua negara,” kata Kasdam XVII Cendrawasih Brigjen TNI Tantang Sulaiman di Jayapura, seperti dilansir Merdekacom, 13/08. Menurut dia, hingga kini belum diketahui motif dari tentara PNG yang menurunkan Bendera…

Hukum Sulawesi Utara

Polda Sulut Raih Peringkat 3 Penanganan Korupsi Terbaik

11/08/2015 kasus korupsi, Polda Sulut0 comment

Manado – Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) mendapat catatan baik perihal penanganan berkas perkara kasus korupsi. Polda Sulut dan Jajaran Polres dan Polrestanya meraih posisi ketiga terbaik se-Indonesia. “Kita patut berbangga akan capaian ini. Kita tempat ketiga setelah Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat,” tutur Kasubdit Tipikor AKBP Gani Fernando Siahaan, seperti dilansir Tribun Manado, (7/8). Menurutnya, dari capaian tersebut, ada sembilan berkas di Subdit Tipikor Polda Sulut yang terselesaikan, sementara jajaran Polres dan Polresta ada tiga yang selesai. “Total berkas perkara yang terselesaikan ada 12 berkas,” tuturnya.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Pakai Seragam Mirip TNI, Puluhan Angota Ormas di NTT Ditangkap

11/08/2015 ormas0 comment

Kupang – Sebanyak 27 pria anggota ormas di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditangkap dan diamankan oleh Kodim 1604 Kupang. Mereka ditangkap karena mengenakan pakaian nyaris menyerupai seragam TNI. Dilansir LintasNTT, mereka mengaku berasal dari berbagai kabupaten di NTT yang direkrut sebagai anggota Ormas Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI). Agar bisa gabung ormas ini, mereka harus membayar sejumlah uang; 5 juta hanya sebagai anggota, dan apabila ingin jabatan, mereka harus membayar lebih besar lagi. Apabila ingin menjabat sebagai provost, maka mereka harus membayar Rp8 juta per orang. Sedangkan jika mereka ingin…

Hukum Nasional

Bertemu Dubes Papua Nugini, Menteri Susi Punya Agenda Khusus

10/08/2015 ilegal fishing, menteri KKP, papua nugini, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Peter Ilau. Pertemuan berlangsung pada Senin (10/8/2015) sekitar pukul 10.00 WIB di kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP, agenda pertemuan untuk menindaklanjuti penanganan kasus kejahatan di sektor kelautan meliputi penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan di kedua negara. Sebelumnya, KKP tengah melakukan pengeejaran terhadap 33 kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut diketahui melarikan diri ke wilayah perairan Papua…

Hukum Papua

Kapolda Papua: Ada yang Minta Tersangka Tolikara Dibebaskan

09/08/2015 Kapolda Papua, kasus Tolikara, paulus waterpauw0 comment

Jayapura – Sampai saat ini, Dua tersangka kasus kerusuhan di Tolikara, Papua, masih berada di sel tahanan Mapolda Papua. Keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif atas status tersangka yang membelitnya. Kapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpau mengaku jika ada pihak yang meminta membebaskan kedua tersangka tersebut. “Ada permintaan untuk penangguhan penahanan tersangka. Saya jawab kita sedang memproses, biarlah semua bersabar dulu. Menunggu dulu proses ini hingga upaya maksimal,” kata Kapolda saat melakukan kunjungan dua hari di Karubaga, Tolikara, seperti dilansir Metrotv News, 08/08. Kapolda berjanji akan menuntaskan kasus tersebut dengan adil…

Hukum Papua

Terbang di Kawasan Timika, Helikopter TNI Ditembaki

07/08/2015 Timika0 comment

Timika – Helikopter milik TNI Angkatan Darat diduga ditembaki sekelompok orang ketika terbang diatas wilayah Timika Papua, Kamis (6/8/2015). Helikopter dengan nomor lambung HS 7148 tersebut bertujuan mereka membawa pendorongan logistik ke pos Jila Yonif 754/ENK. “Pada saat terbang tiba-tiba terdengar tembakan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wuryanto, seperti dilansir Tribun, 07/08. Menurut Wuryanto, helikopter rute Timika-Jila itu terbang sekitar pukul 07.18 WIT dan dikemudikan oleh Kapten Penerbang Ketut dan kopilot Adam. “Pada saat rute balik, sekitar pukul 08.40 terdengar suara hentakan namun saat dilakukan pengecekan instrument normal,”…

Hukum Sulawesi Tenggara

Di Sultra, Belasan Koruptor Bakal Dapat Remisi Kemerdekaan

06/08/2015 remisi0 comment

Kendari – Menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-70 bulan Agustus tahun 2015, 16 terpidana korupsi diusulkan untuk menerima remisi. Remisi tersebut diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Juru bicara Kanwil Hukum dan HAM Sultra Hapotan Harahap mengatakan bahwa apabila usulan tersebut dikabulkan, maka para napi korupsi itu akan mendapat pengurangan masa hukuman antara 15 hari sampai lima bulan. “Jika disetujui mereka nantinya akan menerima jatah tiga momen remisi, yakni remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus dan remisi dasawarsa sebagai hadiah pemerintah yang…