Hukum – Page 178 of 241 – Indonesia Timur

Kekerasan Pada Perempuan di NTT Tahun Ini Mencapai 600 Kasus

25/11/2015 kdrt, kekerasan pada perempuan, kupang0 comment

Kupang – Sepanjang tahun 2015 ini, Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat ada sebanyak 600 kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Kesemua kasus itu terdiri dari kekerasan fisik serta kekerasan seksual. “Sesuai data dari LSM Rumah Perempuan telah terjadi 81 kasus kekerasan seksual kepada perempuan selama tahun 2015 ini,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT, Erni Usboko, di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan NTT, seperti dilansir Pos Kupang (24/11). Adapun salah satu faktor banyaknya kasus kekerasan ini adalah akibat adanya ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Hal ini kemudian…

Daerah Hukum Papua Barat

Tingginya Korban Kekerasan, Manokwari Butuh Rumah Singgah

24/11/2015 kdrt, manokwari, rumah singgah0 comment

Manokwari – Kasus kekerasan yang kerap menimpa kaum perempuan dan anak di Manokwari masih cukup tinggi. Oleh karenanya, Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, mendukung pemerintah daerah membangun rumah singgah bagi korban. “Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Manokwari, terus meningkat setiap tahun,” kata Ketua Komisi A, DPRD Manokwari, Ayu Humarah Bataray, seperti dilansir CahayaPapua, (20/11). Menurut Ayu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Manokwari, sudah sekitar 80 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Manokwari. “Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut,…

Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur

Dengan Sistem Online, Realisasi PBB di Kota Kupang Capai 100%

23/11/2015 kupang, PAD, Pajak Bumi dan Bangunan0 comment

Kupang – Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 100 persen. Itu artinya, ada sekitar 10 M lebih yang masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kupang. Hal itu, menurut Kadispenda Kota Kupang, Jefry Pelt yang ditemui di Kantor DPRD Kota Kupang, terjadi pasca diberlakukannya pembayaran sistem online. “Mulai tahun 2015 ini pembayaran PBB menggunakan sistem online sehingga wajib pajak darimanapun bisa membayarnya,” kata Jefry di Kantor DPRD Kota Kupang, seperti dilansir KupangPos, (23/11). Menurutnya, sistem pembayaran online milik dinas pendaptatan daerah…

Daerah Hot Hukum Maluku Utara

Peralatan Tempur TNI Dikerahkan ke Morotai

16/11/201517/11/2015 morotai, pameran Alutsista0 comment

Morotai – Beragam peralatan tempur milik milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan ke berbagai jenis di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal itu dilakukan dalam rangka kegiatan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas anggaran negara yang dialokasikan kepada TNI. Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan (Kabidpenum Puspen) TNI, Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M mengungkapkan bahwa pengerahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI itu dalam rangka pameran Alutsista pada tanggal 20 November 2015 mendatang. “Personil Lanal Morotai bersama masyarakat setempat saat ini sedang mempersiapkan pameran tersebut,” kata…

Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur

Kasihan! Banyak Anggota Brimob di NTT yang Masih Tinggal di Barak

15/11/2015 barak polisi, kupang, perumahan Brimob0 comment

Kupang – Perumahan bagi anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Pasalnya, masih banyak diantara mereka yang terpaksa masih harus tinggal di barak, kos-kosan dan rumah kontrakan. Komandan Sub Den 3 Pelopor A Sumba Timur, Iptu Nehemia Nenohai mengatakan bahwa saat ini Sub Den 3 Pelopor A Sumba Timur hanya memiliki satu barak berkapasitas 50 personel dan saat ini ditempat 23 personel bujang. “Sedangkan mereka yang sudah berkeluarga masih ada yang tinggal di kos-kosan dan rumah kontrakan,” ujarnya seperti dilansir…

Hukum Sulawesi Tenggara

Sultra Masuk Wilayah Darurat Kekerasan Anak

07/11/2015 Arist Merdeka Sirait, kekerasan pada anak, kendari0 comment

Kendari – Sulawesi Tenggara saat ini sudah masuk zona kategori provinsi tahap darurat kejahatan seksual terhadap anak. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Arist mengaku jika pihaknya sudah mendapatkan data bahwa di Kendari atau Sultra secara umum sudah banyak kasus kekerasan terhadap anak baik kejahatan seksual maupun fisik. “Sehingga Sultra termasuk kategori provinsi darurat kejahatan seksual pada anak,” kata Arist di Kendari, seperti dilansir InilahCom, (7/11). Menurutnya, daerah perlu membentuk tim reaksi cepat yang melibatkan masyarakat dari kabupaten hingga kelurahan/desa untuk mencegah…

Hukum Maluku

112 Unit Kapal Ikan Ilegal di Ambon Terancam Ditenggelamkan

05/11/2015 ilegal fishing, kapal ilegal, kapal tenggelam0 comment

Ambon – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan menenggelamkan sebanyak 112 unit kapal penangkap ikan yang ditahan. Kapal-kapal tersebut ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Maluku secara ilegal. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji mengatakan bahwa penenggalaman tersebut akan dilakukan jika perusahaan tidak juga mengurus dokumen administrasinya. “Ratusan kapal penangkap ikan yang lego jangkar di Teluk Ambon ini terancam ditenggelamkan, jika perusahaannya tidak mengurus administrasi dan dokumen kapalnya,” kata di Ambon, seperti dilansir Antara, (4/11). Menurut Narmoko, pihaknya masih memberikan kesempatan beberapa bulan ke depan…

Daerah Hukum Papua

Wow! Tunggakan Listrik PLN di Nabire Mencapai 6.6 Miliar

29/10/2015 nabire, tunggakan listrik0 comment

Nabire – Tunggakan pembayaran rekening listrik para pelanggan PLN telah mencapai angka 6.6 Miliar. PT PLN Persero Rayon Nabire mencatat bahwa jumlah tersebut tercatat sampai dengan akhir oktober tahun 2015. Manager PT PLN Persero Rayon Nabire, Sahat Hutapea SE mengatakan bahwa tunggakan pembayaran rekening listrik tersebut terdiri dari 3 golongan. “Masing masing golongan umum atau masyarakat sebesar 4 milyar, golonganTNI/Polri sebesar 1.5 milyar dan golongan pemda dan vertikal sebesar 900 juta yang belum dilunasi,” terangnya seperti dilansir NabireNet, (29/10). Menurut Sahat, tunggakan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan tersebut berdampak pada…

Hot Hukum Nusa Tenggara Timur

TNI AL Tambah Kapal Patroli di Perairan NTT

26/10/201529/10/2015 keamanan0 comment

Kupang – Selama ini, jumlah kapal patroli di Kupang khususnya dan di NTT pada umumnya, masih sangat terbatas. Karenanya, perlu ada tambahan armada agar tugas-tugas penjagaan dan pengamanan di perairan NTT bisa berjalan dengan baik. “Kami sudah kirim surat ke pemerintah pusat sebagai syarat administrasi formal dan berharap dalam waktu dekat sudah terealisasi sesuai komitmen Jakarta,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII/Kupang, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Denny Kurniady, seperti dilansir Antara, (26/10). Menurutnya, penambahan kapal patroli tersebut akan sangat membantu proses patroli di wilayah perairan NTT. “Apalagi akhir-akhir ini…

Hukum Maluku

Provinsi Maluku Perlu Tambahan Pengadilan Negeri

22/10/201510/07/2016 maluku tengah, masohi0 comment

Jakarta – Provinsi Maluku kini hanya memiliki tiga pengadilan negeri padahal, provinsi tersebut memiliki 11 kabupaten/kota. Karenanya, Komisi Yudisial (KY) meminta pemerintah untuk segera membangun 10 pengadilan bari disana. “Maluku hanya memiliki tiga pengadilan negeri yang terletak di Ambon, Masohi dan Tual,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Eman seperti dilansir BisnisCom, (21/10). Selama ini, kata dia, seringkali proses peradilan bisa molor dari misalnya 6 bulan menjadi 1 tahun serta memakan biaya yang tak sedikit dalam pengurusan sebuah persoalan hukum. “Seringkali kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal…