Hukum Papua Papua Barat 

Hingga Februari 2015, Tunggakan Listrik di Papua Mencapai 53 Milyar

Jayapura – Hingga Bulan Desember 2014, total tunggakan pelanggan PLN di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mencapai Rp 36 milyar. Nilai tersebut kemudian bertambah sehingga pada per Februari 2015, tunggakan naik mencapai Rp 53 milyar. Manager Niaga PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, Yosephina Kwano akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggan yang menunggak tersebut. “Upaya yang dilakukan selama ini, khusus untuk TNI Polri dengan mempercepat penagihan,” ucapnya seperti dilansir BintangPapua, 14/03/15. Selama ini, Yosephina mengaku jika pihaknya belum melakukan upaya yang tegas terhadap pelanggan yang menunggak. “Petugas yang menjalankan…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

17 Pulau di Bitung Statusnya Tidak Jelas

Bitung – Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursydan Baldan, ada banyak lahan di Indonesia Timur yang statusnya belum jelas. Hal ini juga termasuk beberapa pulau yang ada di kawasan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Berdasarkan catatan dari Lembaga Anti Korupsi RI (LAKRI) Kota Bitung, ada sekitar 17 pulau di Kota Bitung yang hingga kini statusnya belum jelas. Adapun ke 17 pulau tersebut seperti dilansir BeritaManado (15/03/15, adalah (1) Pulau Lembeh, (2) Pulau Abadi, (3) Pulau Batu Kapal Kecil, (4) Pulau Batu Kapal Besar, (5) Pulau Pauteng Batu…

Read More
Hukum Maluku Utara 

Sempat Buron, Mantan Gubernur Malut Akhirnya Ditangkap

Jakarta – Setelah sempat buron dalam kasus korupsi, mantan Gubernur Maluku, Thayib Armain, akhirnya resmi ditangkap Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri. Penangkapan tersangka dilakukan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Selasa (11/3/2015). Direktur Tipidkor Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan jika penangkapan itu terkait dugaan korupsi di Provinsi Maluku Utara. “Ditangkap tadi sore (kemarin),” kata Brigjen Ahmad di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, seperti dilansir detik, Rabu (11/3/2015). Thaib ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengan nomor Pol: SPgl/1040/2012/ TIPDIKOR. “Kerugian negara ditaksir Rp 8 miliar,” lanjutnya. Selain…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Tolak Wilayahnya Dieksploitasi, Warga Bakar Perusahaan Tambang

Konawe – Dengan dalih apapun, tidak boleh ada satu jengkal tanah yang dieksploitasi. Itulah yang menjadi komitmen masyarakat Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menolak kehadiran perusahaan pertambangan di wilayah tersebut. Bahkan, pada aksi perlawanan terhadap PT Derawan Berjaya Mining Minggu (8/3) pagi lalu, warga sampai membakar aset-aset perusahaan yang ada. “Kantor perusahaan, dapur dan ruangan makan, basecamp, tempat peralatan gudang BBM, dosmering, rumah pabrik, eksavator 3 unit, mobil truck 6 unit, pos jaga muka belakang 2 unit, gudang kesehatan, gudang peralatan besar serta dua unit genset,” kata…

Read More
Hukum Internasional 

500 Warga Telah Bergabung Dengan ISIS, 100 Orang Meninggal

Jakarta – Kehilangan 16 warga indonesia di Turki yang diduga direkrut negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) ketika mengikuti perjalanan tour ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Bahkan berdasarkan catatan Badan Nasional Penganggulangan Teroris (BNPT) sudah ada 500 orang yang telah bergabung dengan organisasi radikal tersebut. “100 diantaranya sudah meninggal dalam baku tembak,” kata Wawan Darmawan, Tim Ahli Badan Nasional Penanggulangan Teroris dalam wawancara dengan NET TV, Selasa, 10/03/15. Bahkan, lanjut Wawan, ada juga diantara mereka yang membawa anak-anaknya. Dia juga mematahkan pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan…

Read More
Hukum Papua 

Tak Bayar Pajak Sesuai Aturan, Freeport Digugat Pemprov Papua

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua berencana untuk menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak membayar retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun S Manurung mengatakan jika perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua itu tak mematuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1990 tentang pengendalian dan pengambilan air bawah tanah, air permukaan dan pembuangan limbah. “Berdasarkan Perda tersebut, seharusnya PTFI setiap tahun…

Read More
Hukum Papua Barat 

Banyak PNS Bolos, Gubernur Papua Barat Geram

Manokwari – Banyak Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Papua Barat yang sering tidak masuk kantor alias bolos. Hal ini membuat geram Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi dan berencana untuk memberikan sanksi tegas kepada PNS tersebut. “Gubernur juga menyatakan telah mendapat informasi bahwa tingkat kehadiran PNS di masing-masing SKPD kurang dari 50 persen,” kata Kepala Inspektorat Papua Barat Provinsi Papua Barat, H.M. Sugestiono pada apel rutin PNS Provinsi Papua Barat di kompleks perkantoran Gubernur Papua Barat, Base Camp Arfai, Manokwari, seperti dilansir CahayaPapua, Jumat (6/3/2015). Menurut Sugestiono, gubernur telah menyampaikan…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Wah! Wanita-wanita Cantik Banyak Diselundupkan ke Papua dan Papua Barat

Sorong – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengungkapkan kasus trafficking wanita-wanita cantik itu banyak yang diselundupkan ke Papua dan Papua Barat. Bahkan wanita yang jadi korban trafficking itu pada umumnya gadis-gadis di bawah umur yang sengaja didatangkan dari luar kota. “Ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kehancuran rumah tangga, dan berbuntut adanya kekerasaan yang dialami wanita serta anak (di tanah Papua.red),” kata Yohana seperti dilansir radar sorong, belum lama ini. Sebelumnya, Yohana mendapatkan informasi, bahwa banyak gadis-gadis cantik di bawah umur asal Manado, Sulawesi Utara yang…

Read More
Hukum Maluku 

Terlalu! Ada Perusahaan di Maluku yang Tak Pernah Bayar Pajak

Ambon – Membayar pajak adalah kewajiban seluruh warga indonesia baik secara personal maupun perseroan yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun terkadang, kewajiban ini sering diabaikan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya seperti yang terjadi di Maluku. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan, Awat Mahulauw mengatakan bahwa PD Panca Karya (perusahaan tersebut) tidak pernah membayar pajak penggunaan galian C yang mereka pakai untuk membangun jalan menuju lokasi HPH di Desa Tikbari, Kecamatan Namrole. “Padahal pemenuhan pajak galian C adalah perintah Undang-Undang dan perintah Peraturan Daerah setempat,”…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Rusak Kantor Desa dan Lukai Polisi, 50 Warga di NTT Diperiksa Polisi

TTU – Sikap anarkis kini sudah menjadi hal biasa terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Terbukti dalam beberapa kasus, masa yang emosi tak bisa menahan sikap sehingga hal brutal-pun mereka lakukan tanpa melihat siapa yang jadi korban. Belum lama ini, 50 orang warga Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) diperiksa polisi karena merusak kantor desa setempat dan melukai kepala Pos Polisi bernama Brigadir Polisi Armando Fernandes pada Sabtu (28/2/2015). Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kepolisian Resor TTU akhirnya menetapkan 20 orang sebagai tersangka…

Read More