Hot Hukum Sulawesi Selatan 

Sebanyak 702 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar di DO

Makassar – Berdasarkan surat keputusan (SK) tentang drop out (DO) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, sebanyak 702 mahasiswa dikeluarkan (drop out) dari kampus. SK tersebut ditandatangani oleh Rektor UIN Alauddin Prof Qadir Gassing Kamis 25 Desember di laman resmi kampus. Dalam SK bernomor 342 Tahun 2014 tersebut ke-702 mahasiswa yang di DO tersebut berasal dari 8 fakultas. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (142 orang), Adab dan Humaniora (59 orang), Tarbiyah dan Keguruan (46 orang), Sains dan Teknologi (202 orang), Syariah dan Hukum (101 orang), Ekonomi dan Bisnis Islam (55 orang),…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kupang Gelar Operasi

Kupang – Kepolisian Resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang berlangsung selama dua pekan, yakni sejak 7-21 Desember 2014. Dari operasi tersebut, Polisi berhasil mengamankan 2.600 liter (2,6 ton) minuman keras tanpa izin dan 100 petasan. “Miras yang kami sita ini langsung kami amankan di markas dan nanti akan kami musnahkan,” kata Wakil Kepala Kepolisian Resor kupang Kota, Komisaris Yulian Perdana, kepada KOMPAS.com, Rabu (23/12/2014). Selain itu, kata Yulian, pihaknya juga berhasil mengamankan sejumlah barang hasil curian seperti sepeda motor, laptop, telepon genggam dan…

Read More
Hukum Politik 

Pelanggaran Kode Etik Pemilu Terbanyak ada di Indonesia Timur

Sulsel— Dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua masuk ke tiga besar pelanggaran kode etik pemilu pada Pileg dan Pilpres lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pernah memberikan sanksi terhadap beberapa penyelenggara pemilu tersebut. Papua menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggar sebanyak 65 orang. Sementara peringkat kedua ditempati oleh sumatra Utara dengan jumlah 56 orang. Kemudian untuk peringkat ke tiga, 39 penyelenggara pemilu di Sulsel juga mendapatkan sanksi yang meliputi 16 dipecat dan 23 mendapat sanksi berupa peringatan.…

Read More
Hukum 

Terlibat Kasus Batam, 100 Prajurit Dimutasi Ke Indonesia Timur

Jakarta – Akibat kasus kerusuhan di Batam, sebanyak 100 tentara terpaksa harus dimutasi ke Kawasan Indonesia Timur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang terlibat agar tidak terulang lagi. “Yang terindikasi disiplin 100 orang lebih. Akan kita pindahkan ke wilayah Indonesia Timur,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014) seperti dilansir metrotvnews.com. Nantinya, lanjut Gatot, mereka yang dimutasi kemudian akan disebar ke beberapa lokasi tugas yang ada disana. “Sementara beberapa personel disekolahkan,” ungkapnya. Menurut Gatot, pristiwa Batam salah…

Read More
Hukum Papua Barat 

Polda Papua Barat Fokus Pada Kasus Pelanggaran Perairan dan Laut

Manokwari – Mantan Wakapolda Papua, Brigjen Paulus Waterpauw resmi menjadi Kapolda pertama provinsi Papua Barat. Pasca ditunjuk, Brigjen Paulus mulai bekerja mengatasi beberapa masalah yang terjadi di Papua Barat salah satunya pelanggaran perairan dan laut. “Pelanggaran perairan dan laut akan jadi fokus Polda Papua Barat,” kata Brigjen Paulus kepada detikcom, Minggu (21/12/14). Meski demikian, Brigjen Paulus mengaku bahwa pihaknya mendapatkan beberapa kendala termasuk keterbatasan daya jangkau. “Kami harus akui, daya jangkau speedboat kami terbatas,” sambung dia. Menurutnya, speedboad yang dimilikinya hanya mampu menjangkau perairan tradisional saja sedangkan ada banyak wilayah…

Read More
Hukum Papua Barat 

Ini Dia Kapolda Pertama Papua Barat yang Ditunjuk Kapolri

Jakarta – Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Papua Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Kapolda Papua Barat yang pertama. Hal ini terungkap dalam Surat Telegram/2525/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014, Jumat (19/12). Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa Polda Papua dengan Papua Barat dimekarkan. “Karena beberapa alasan yaitu potensi ancaman kelompok bersenjata yang masih ada, luasnya wilayah Papua, dan peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Sutarman pada Beritasatu.com, Minggu (21/12). Menurut Sutarman, Polda Papua Barat nantinya akan membawahi setidaknya 9 Polres yang ada disana. “Polres Kaimana, Polres Fakfak, Polres…

Read More
Gorontalo Hukum 

Cegah Penangkapan Ikan Ilegal, Polair Gorontalo Kerahkan 4 Kapal Patroli

Gorontalo – Pencurian ikan saat ini memang marak terjadi di kawasan indonesia timur khususnya seperti di Gorontalo. Di gorontalo penangkapan ikan secara illegal banyak ditemui di wilayah perbatasan bagian utara Provinsi Gorontalo. Menanggapi hal itu, Polair Polda Gorontalo menerjunkan pasukan dan empat unit kapal patroli ke sejumlah titik di wilayah perbatasan Gorontalo Utara. “Saya sudah mengerahkan empat kapal di wilayah utara Gorontalo sejak Tanggal 12 Desember 2014,” kata Direktur Polair Polda Gorontalo AKBP Edion kepada gorontalopost.com. Meski sudah ada beberapa kapal yang tertangkap, pihaknya belum bisa menyeret kapal-kapal tersebut dengan alasan…

Read More
Hukum Maluku Utara 

Polda Maluku Siapkan 1.800 Polisi Buat Amankan Natal di Malut

Ternate – Menjelang perayaan natal yang tinggal beberapa hari, pihak kepolisian terus bersiaga di berbagai daerah. Salah satuny di Maluku, Kepolisian Daerah Maluku Utara menyiagakan sedikitnya 1.800 polisi. Untuk pengamanan natal dan tahun baru. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Utara Komisaris Besar Suroso Miharjo mengataka bahwa pasukan itu disiagakan di sembilan wilayah di Maluku Utara. “Ini penyiagaan pasukan sebagai langkah antisipatif,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 16 Desember 2014. Kombes Suroso mengungkapkan bahwa di sembilan wilayah di Maluku Utara masing-masing ditempatkan sekitar 300 polisi. Hal itu karena daerah tersebut diprediksi memiliki…

Read More
Hukum Nasional 

Keterbatasan BBM Jadi Alasan Kurangnya Pengamanan Laut Indonesia Timur

Ambon – Kawasan laut indonesia timur memang sangat luas, sehingga muncul beragam hambatan dalam operasi pengamanan teritorial. Karena terbatasnya operasi pengamanan tersebut menyebabkan banyaknya kasus pencurian ikan terus dengan seenaknya tanpa terendus oleh operasi. Salah satu masalah yang dijadikan alasan kurangnya operasi teritorial indonesia timur itu adalah keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM). “Pengamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan optimal karena tidak tersedia alokasi BBM yang dibutuhkan bagi kapal-kapal patroli,” kata Panglima Armada Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Arie Henrycus Sembiring kepada Antara, di Ambon, Selasa. Menurut Arie, dalam sehari dibutuhkan…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Seluruh Kepala Sekolah di Bombana Dinonaktifkan

Bombana – Dalam upaya memuluskan proses lelang jabatan fungsional, pemerintah kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) menonaktifkan seluruh kepala sekolah di Bombana. Ini sebagai bentuk gerbrakan dari Bupati Bombana, H Tafdil yang ingin benar-benar mengubah nomenklatur pada seluruh jenjang jabatan yang ada. Karena di non-aktifkan, maka 215 sekolah negeri yang ada kini dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt). Kepala Bidang Prasekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, Malik S.Pd, M.Pd mengaku bahwa dirinya juga belum mengetahui sampai kapan masa jabatan 215 guru ini menjadi Plt kepala sekolah. Dilansir kendarinews.com,…

Read More