Hukum – Page 198 of 233 – Indonesia Timur

NTT Jadi Wilayah Rawan Human Traficking

21/11/2014 AMPERA, Human Traficking0 comment

Kupang – Akibat banyaknya kasus trafficking yang terjadi, kini Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk sebagai daerah darurat trafficking yang butuh penanganan ekstra. Kini NTT sejajar dengan beberapa daerah rawan lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Koordinator Aliansi Menolak Perdagangan Orang (Ampera) NTT, Gregorius R Daeng mengatakan bahwa masuknya NTT sebagai salah satu kantong perdanganan manusia di Indonesia itu terlihat dari maraknya kasus-kasus yang terjadi. “Bisnis Manusia Fakta Buram Wajah NTT dalam Rantai Perdagangan Orang” kata Gregorius seperti dilansir beritasatu.com. Gregorius mengungkapkan, modus traficking ini kian hari kian…

Hukum Sulawesi Selatan

Pasca Kenaikan BBM, Kediaman Wapres JK Jadi Sasaran Demonstran

19/11/201427/11/2014 bbm, BBM Naik, jusuf kalla, makassar0 comment

Makassar – Setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diumumkan naik, gerakan penolakan muncul di berbagai daerah dan dari berbagai kalangan. Bahkan mereka tidak mengenal waktu dan tempat, seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Demonstran yang terdiri dari gabungan beberapa mahasiswa mengunjungi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar dini hari, Selasa (18/11). Seperti dilansir JPNN, puluhan mahasiswa dari Organisasi Kampus Se-Kota Makassar berkumpul di depan kediaman JK sejak pukul 00.30 WITA. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian warga setempat. “Kami berada di sini, meminta bapak JK, sebagai…

Hukum Sulawesi Tenggara

16 PNS Sultra Diberhentikan Secara Tidak Hormat

15/11/2014 PNS Dipecat0 comment

Kendari – 16 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diberhentikan secara tidak hormat. Pemecatan belasan PNS lingkup pemprov Sultra itu karena terbukti membangkang dan berulang kali tidak lagi melakukan tugas dengan baik. Sekretaris Daerah Sultra, Dr Lukman Abunawas mengatakan bahwa SK pemecatan itu sudah ditandatangani oleh gubernur Sultra, Nur Alam. “Pemecatan karyawan PNS setelah melalui beberapa pertimbangan yang ada baik melalui persyaratan perundang-undang maupun peraturan pemerintah dan surat edaran kepala BAKN,” kata Lukman di Kendari, Kamis (13/11), seperti dilansir Antara. Menurut Lukman, yang bersangkutan sudah…

Daerah Hukum Papua

Tak Berikan Pelayanan, Puskesmas di Kab Dogiyai Terancam Dibakar

13/11/201425/11/2014 kabupaten dogiyai, Pelayanan Medis, puskesmas0 comment

Dogiyai – Selama 2 tahun belakangan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Timeepa distrik Mapia Tengah, kabupaten Dogiyai tidak memberikan pelayanan medis. Karenanya, warga Timeepa mengancam akan membakar puskesmas tersebut karena dinilai tak ada petugas medis sekalipun yang melayani. Salah satu warga Timeepa, Albertus Mote kepada majalahselangkah.com menagatakan bahwa, semua tenaga medis yang dapat tempat tugas di Timeepa tidak pernah bertugas. “Yang melayani kami adalah bekas mantri, maka masyarakat rencana akan bakar puskesmas” kata Albertus. Sementara itu, kepala kampung Gabaikunu, Timeepa, Zaverus Wakei juga membenarkan hal itu. Menurutnya, Puskesmas Timeepa tidak pernah…

Hukum Maluku

Pengguna Narkoba 19.000 Orang , Maluku Hanya Punya 1 Pusat Rehabilitasi

12/11/2014 narkoba, rehabilitasi0 comment

Ambon – Jumlah pengguna narkoba di Maluku kini sudah mencapai 19.000 orang. Namun sayang Mluku hanya baru memiliki satu tempat rehabilitasi, itu pun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang fasilitasnya bukan untuk rehabilitasi secara keseluruhan. Oleh karenanya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Anang Iskandar meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun pusat rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai. “Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba di Maluku yang sudah mencapai 19.000 orang,” kata di Ambon, Selasa (11/11) seperti dilansir beritasatu.com. Komjen Pol. Anang menuturkan bahwa…

Hukum Papua Papua Barat

Kasus Narkoba di Tanah Papua Meningkat 95 Persen

11/11/2014 Miras, narkoba0 comment

Jayapura – Peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah Papua dan Papua Barat meningkat secara drastis. Hal itu, dikatakan oleh Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono. “Peningkatan peredaran narkoba dan miras di Papua ini jauh dari pada tahun, 2013 lalu,” tulis bintangpapua.com. Hal ini terbukti, kata Pudjo, atas keberhasilan Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua dan Jajaran dalam mengungkap berbagai kasus berkaitan dengan Narkoba dan Miras dari Bulan Agustus hingga Bulan Oktober 2014. “Pengungkapan kasus narkoba yang ditangani sejak bulan Agustus ada sekitar 10 kasus yang terdiri…

Hukum Nasional

5.400 Kapal Berlayar Ambil Ikan di Laut Indonesia, 90% Tak Memiliki Izin

08/11/2014 kekayaan laut indonesia0 comment

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kekayaan sumber daya laut di Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh pihak asing. Dia juga mendapat laporan bahwa besarnya laut Indonesia ini dikuasai oleh kapal-kapal asing padahal ini wilayah bangsa Indonesia. “Kapal-kapal asing yang ada dilautkan kita, itu mengambil ikan, potensi lautnya besar, yang ambil mereka,” katanya seperti dilansir okezone. Jokowi menuturkan bahwa dari data yang didapat, ada sekitar 5.400 kapal yang berada dilaut Indonesia untuk mengambil ikan dan kekayaan laut Indonesia. “Namun dari angka itu, hanya 10 persen yang memiliki izin…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Hingga November 2014, Tipikor Kupang Telah Sidangkan 101 Kasus

06/11/201407/11/2014 korupsi, kupang, Tipikor0 comment

Kupang – Hingga November 2014, Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyidangkan sebanyak 101 kasus dugaan korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Penitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Kupang, Ande Benu kepada wartawan, Rabu, 5 November 2014. “Sudah 101 kasus korupsi yang disidangkan di Tipikor Kupang,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Ande menjelaskan, dari tahun ke tahun jumlah kasus korupsi terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 Tipikor Kupang hanya menangani 38 kasus. “Tahun 2012, 32 kasus, 2013 naik menjadi 73 kasus dan 2014 mencapai 101 kasus,” ungkapnya. Menurut Ande,…

Hot Hukum Maluku Maluku Utara

Pelanggan PLN Maluku dan Malut Menunggak Lebih dari Rp80 Miliar

30/10/201425/11/2014 pt pln0 comment

Ambon – Hingga September 2014, tunggakan pelanggan listrik di PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara mencapai lebih dari Rp80 miliar. Pelanggan umum atau masyarakat menjadi penunggak terbesar pembayaran listrik. Manajer Umum PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ikhsan Asaad menyebutkan PLN area Ambon memiliki tunggakan terbesar, disusul Kabupaten Tual dan Kota Ternate, Maluku Utara. “Tunggakan tersebut mengalami penurun dari setahun lalu yang mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap bulan,” ucapnya seperti dilansir metrotvnews.com. Ikhsan mengungkapkan, salah satu cara untuk menekan tunggakan yakni dengan melakukan operasi penertiban…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Mahasiswa Kupang Gelar Aksi Terkait Issu Korupsi dan Human Traffiking

29/10/2014 Demontrasi, Human Traffiking, korupsi, unjuk rasa0 comment

Kupang – Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda, ratusan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka melakukan long march dari Undana Lama menuju Gedung DPRD NTT yang berjarak sekitar 1 kilometer (km). Dalam unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut, para demonstran menggelar aksi diam. Mereka menutup mulutnya menggunakan plester hitam sebagai bentuk protes maraknya kasus korupsi dan perdagangan orang (human traffiking) di daerah itu. Jhon Alfred Mesak selaku koordinator aksi membacakan tuntutannya yakni meminta DPRD untuk mengawal proses penyelesaian kasus dana Bansos NTT.…