Hukum – Page 198 of 242 – Indonesia Timur

10 Perwira Polda NTT Diduga Terlibat Human Traficking

11/02/2015 Human Traffiking, Polda NTT0 comment

Kupang – Selama ini kasus penjualan manusia (Human Traficking) dan TKI Ilegal sangat marak ditemukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini ternyata didalangi oleh pemain-pemain besar yang bahkan diduga anggota polisi juga terlibat di dalamnya. Sementara itu mengenai dugaan tersebut, Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi, Drs. Endang Sunjaya, SH, MH menegaskan bahwa pihaknya belum menerima rekomendasi tentang hal itu. “Kami belum menerima rekomendasi dari Mabes Polri terkait keterlibatan sepuluh perwiranya dalam kasus human trafficking,” katanya seperti dilansir Tribun News, beberapa waktu lalu. Rekomendasi tersebut, kata Endang, dibutuhkan karena sebelumnya…

Hukum Maluku Utara

Perairan Maluku Utara Jadi Prioritas Pengamanan

08/02/2015 Menkopolhukam, nelayan asing, pencurian ikan, Tedjo Edhy Purdijatno0 comment

Ternate – Setelah terungkapnya beberapa kasus pencurian ikan di perairan indonesia, kini pemerintah kian gencar melakukan pengamanan. Salah satu perairan yang menjadi fokus pengamanan adalah perairan di Maluku Utara (Malut). “Semua daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malut ini diprioritaskan pengamanannya,” kata Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, di ternate seperti dikutip Harian Terbit, 08/02/15. Hal tersebut, lanjut Edhy, dilakukan untuk menjaga kekayaan dan kedaulatan maritim republik Indonesia. “Ini untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing,” sambungnya. Menurut Edhy, pemerintah berencana untuk menambah armada pengamanan di perairan Malut…

Hukum Sulawesi Selatan

20 Persen Imigran Gelap Indonesia Ditampung di Makassar

08/02/201508/02/2015 imigran gelap, makassar, walikota makassar0 comment

Makassar – Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Makassar, ada sekitar 20 persen dari total 20 ribu orang imigran gelap di Indonesia ditampung di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel). “Mereka tersebar di 27 tempat penampungan yang ada di Kota Makassar,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Makassar, M. Yunus Djunaid, kepada Tempo, 08/02/15. Yunus merinci, mereka berasal dari beberapa negara seperti Afganistan 1.129 orang , Myanmar 243 orang, Iran 192 orang, Somalia 213 orang, Sudan 83 orang, Irak 39 orang,…

Hukum Papua

Polda Papua Sita Lebih dari 5000 Ponsel Merk Oppo

07/02/2015 0 comment

Jayapura – Polisi daerah (Polda) Papu menyita sebanyak 5000 lebih telepon genggam pintar merk Oppo. Penarikan tersebut dilakukan karena disinyalir ponsel buatan Cina itu beredar tanpa memiliki dokumen yang resmi. “Lima ribu lebih HP Oppo yang masuk di Jayapura tanpa memiliki surat ijin,” kata Kapolda papua, Irjen Pol Yotje Mende di Polres Keerom, seperti dilansir Bintang Papua, pada Rabu (4/2). Yotje mengungkapkan, pihaknya kini telah melakukan penyegelan terhadap ponsel tersebut dan telah melakukan penyidikan secara mendalam. “Lima orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Sus,” sambung dia. Yotje mengaku bahwa pihaknya…

Daerah Hukum

Kasus KDRT di Indonesia Timur Paling Tinggi, Apa Penyebabnya?

06/02/201502/03/2021 indonesia timur, kdrt, Menteri PPPA, Miras, Yohanna Susana Yembise0 comment

Jakarta – Perempuan di Indonesia timur masih mengalami ketertinggalan apalagi perhatian dan pemberdayaan dari pemerintah masih sangat kurang. Mereka memiliki potensi yang seharusnya dioptimalkan namun yang terjadi adalah penindasan secara stereotif dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak menimpa para wanita di kawasan tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof Yohanna Susana Yembise, mengungkapkan bahwa perlu ada upaya pemberdayaan lebih, karena selama ini mereka minder untuk maju. “Mereka jarang mendapat pelatihan, dan antara perempuan di timur Indonesia dengan barat ada kesenjangan cukup lebar,” kata Yohana, di Balai…

Hukum Sulawesi Selatan

30 Hari Kedepan, Polrestabes Makassar Gelar Operasi Preman

06/02/2015 makassar, Polrestabes Makassar, preman0 comment

Makassar – Selama 30 hari kedepan sejak Kamis (5/2/2015) kemarin, Polrestabes Makassar dan Polresta KPPP Pelabuhan Makassar akan menggelar operasi preman. Operasi tersebut dilakukan sebagai langkah preventif dari maraknya aksi kriminalitas di jalanan di Makassar. “Kami akan menggelar operasi preman dan ‘Pak Ogah’ dengan sandi Bina Kusuma 2015,” kata Kepala Polrestabes Makassar Komisaris Besar (Kombes) Polisi Fery Abraham, seperti dilansir Tribun News, 06/02/15. Dari hasil operasi tersebut, polisi kemudian mendata serta memotret semua preman yang terjaring operasi untuk kemudian dijadikan data. “Jika ada di antara mereka terbukti melakukan tindak kriminal,…

Hukum Nasional Papua

Atasi OPM, Kemlu Bentuk Pokja Khusus Papua

05/02/2015 Kementerian Luar Negeri, OPM Papua, pokja Papua0 comment

Jakarta – Permasalahan di Papua sedikit demi sedikit mulai dibenahi. Terbukti dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai upaya penanganan permasalahan meliputi ekonomi, sosial dan juga keamanan. Dalam hal isu keamanan, selama ini sering terjadi kesimpangsiuran isu sehingga menjadikan Papua ini seolah sebagai daerah rawan konflik. Padahal sebenarnya Papua adalah tanah yang aman dan damai bahkan memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI Darmansjah Djumala mengatakan bahwa sebagai upaya untuk mengatasi kesimpangsiuran tersebut, pemerintah melalui kementerian Luar Negeri Indonesia berencana membentuk kelompok kerja…

Hukum Nasional

KUKB: Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Belanda!

05/02/201505/02/2015 Diplomatik1 Comment

Jakarta – Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R. Hutagalung, meminta Presiden Joko Widodo untuk memutus hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Batara menilai jika hubungan diplomatik yang dijalin antara kedua negara selama ini ada kejanggalan. “Belanda sampai hari ini tidak pernah mengakui secara de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945,” kata Batara saat konferensi pers di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, 04/02/15. Mengutip Fajar.co.id, selama ini dubes Belanda untuk RI tidak pernah diutus menghadiri upacara 17-an di Istana. Oleh karenanya, pemutusan hubungan diplomatik mesti dilakukan agar martabat…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Masuk Pelindo III Kupang, Setiap Orang Wajib Tes Kadar Alkohol

05/02/201505/02/2015 Pelindo III, Tes Kadar Alkohol0 comment

Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Kupang memperketat semua orang termasuk karyawan dan penumpang yang hendak ke dermaga Sasando dan Helong , Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain harus menunjukan tiket keberangkatan, para penumpang juga diwajibkan menjalankan serangkaian proses termasuk cek kadar alkohol, begitupun dengan para karyawan. “Tes itu wajib dilakukan bagi setiap orang yang masuk ke sana,” kata Manajer Operasi Pelindo III Iman Santoso Maruto, seperti dilansir JPNN, Rabu (4/2). Tes Alkohol tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan di lingkungan dermaga Pelindo Cabang Kupang, khususnya untuk…

Hukum Maluku

Curi Ikan di Perairan Seram, Kapal-Kapal Asing Ini Dilengkapi Senjata

04/02/2015 Bupati Seram Barat, Jacobus F Puttileihalat, pencurian ikan, pulau seram0 comment

Jakarta – Bupati Seram Barat, Jacobus F Puttileihalat mengatakan bahwa ada praktek illegal fishing yang dilakukan kapal asing di laut seram. Bahkan kapal tersebut dilengkapi dengan persenjataan lengkap. “Bagaimana mau tangkap, orang mereka pakai senjata,” kata Jacobus, saat melaporkan kejadian tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (4/2/2015). Menurutnya, kapal-kapal asing itu datang dengan kapal kecil yang kemudian kapal-kapal itu dilepas di pesisir pantai, sedangkan kapal mereka berlabuh di sekitar 20 sampai 25 mil di laut. “Hasil tangkapan mereka dibawa ke kapal asing di tengah laut…