Hukum – Page 197 of 233 – Indonesia Timur

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

30/11/2014 bupati, kepala daerah, sanksi, walikota0 comment

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif “Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com. Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi. “Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka…

Hukum

Anggaran Kejati Wilayah Indonesia Timur Bakal Ditambah

29/11/2014 anggaran, kejaksaan tinggi, kejati0 comment

Bogor – Sebagai upaya untuk mengenjot kinerja dan mengoptimalkan penanganan perkara di wilayah timur Indonesia, Presiden Joko Widodo berencana menambah anggaran terhadap beberapa Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang ada di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi seusai memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia di Istana Bogor, Bogor, Jumat (18/11/2014). Beberapa kejati yang bakal ditambah anggarannya diantaranya Kejati Papua dan juga Maluku. Hal itu tentu berdasarkan pertimbangan salah satunya pertimbangan transfortasi dan akomodasi yang masih susah dijangkau. “Di Maluku dan Papua untuk mendatangkan saksi dari sebuah pulau ke harus naik…

Hukum Sulawesi Tengah

Giliran Mantan Gubernur Sulteng yang Jadi Tersangka Korupsi

28/11/2014 korupsi0 comment

Palu – Mantan gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Mayjen TNI (Purn) HB Paliudju resmi menjadi tersangka dugaan korupsi pencucian uang. Penetapan HB Paliudju sebagai tersangka terungkap dalam persidang di Pengadilan Tipikor Palu Kamis kemarin (27/11). Pada saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap terdakwa Rita Sahara yakni terdakwa yang merupakan adik ipar dari Paliudju, disebutkan bahwa HB Paliudju juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama. “HB Paliudju ditetapkan sebagai tersangka, tertera salah satu poin amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Rita Sahara,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspinsus) Kejaksaan Tinggi…

Hukum Papua Barat

Lengkapi Formasi Polda Papua Barat, 500 anggota Brimob Didatangkan

27/11/201427/11/2014 brimob, Polda Papua Barat, polisi0 comment

Manokwari – Sebanyak 500 anggota Brimob akan didatangkan dari luar Papua untuk mengisi Polda Papua Barat. Hal itu menyusul rencana pembentukan Polda Papua Barat yang dalam waktu dekat ini akan diresmikan. “500 personil anggota Brimob yang akan didatangkan untuk Polda Papua Barat berdasarkan keputusan Kapolri,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende kepada Antara, beberapa waktu lalu. Irjen Pol Yotje mengatakan bahwa di Papua Barat saat ini sudah ada satu detasemen dan satu kompi Brimob. “Tinggal menambah satu setengah detaseman dengan jumlah 500 personil,” ungkapnya. Menurut Irjen Pol Yotje, personil…

Hukum Maluku

Tahun ini, BI Maluku Telah Memusnahkan Rp493,5 M Uang Tak Layak Edar

26/11/2014 bank indonesia, uang lusuh, uang palsu0 comment

Ambon – Selama periode Januari hingga menjelang akhir bulan November 2014, Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku telah memusnahkan uang tidak layak edar (lusuh) senilai Rp493.522.793.550. Diperkirakan hingga Desember 2014 mendatang, nilai uang lusuh tersebut akan semakin bertambah lagi serta lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp356 Miliar. “BI memusnahkan uang lusuh ini setiap bulan berkisar antara Rp37,8 miliar hingga Rp59,1 miliar,” kata Deputi Kepala Perwakilan KPW BI Provinsi Maluku Ircham AN di Ambon, Rabu (26/11/2014) seperti dilansir Antara. Menurut Ircham, uang yang tidak layak edar tersebut ditarik untuk dimusnahkan…

Gorontalo Hukum

Satlantas Polres Gorontalo Gelar Operasi Dengan Melibatkan Ustadz

25/11/201427/11/2014 kota gorontalo, operasi lalu lintas0 comment

Gorontalo – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota menggelar operasi rutin bagi para pengendara di jalan raya. Namun dalam operasi tersebut yakni dimana Satlantas Polres Gorontalo Kota melibatkan seorang Ustadz dalam pelaksanaan operasi tersebut. “Tujuan operasi Lalu lintas dengan melibatkan ulama atau ustadz ini, karena di Gorontalo dijuluki dengan kota serambi medinah yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim,“ Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota AKBP Wawan Andi SIK kepada Gorontalo Post. Meski melibatkan ustadz, AKBP Wawan mengatakan bahwa yang diberi ceramah hanyalah pelanggar yang beragama muslim saja. “Pengendara yang…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Maraknya Trafficking di NTT Diduga Akibat Kemisikinan

25/11/201427/11/2014 anis hidayah, migrant care, Traficking0 comment

Jakarta – Kasus Traficking atau perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) memang menjadi kasus yang sangat sering terjadi. Salah satu penyebabnya disinyalir lantaran kemisikinan yang melanda wilayah bagaian timur Indonesia tersebut. “Jadi kalau melihat peta perdagangan orang di Indonesia, terutama yang dikirim ke luar negeri dengan modus buruh migran, itu orang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang peringkat pertama,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Senin (24/11/2014) seperti dilansir metrotvnews.com. Menurut Anis perempuan NTT seringg menjadi sasaran empuk yang dijadikan korban untuk “dilego” ke luar negeri. Akan tetapi dia…

Hukum Papua

Nabire Jadi Terminal Peredaran Miras di Papua

24/11/201427/11/2014 Miras, nabire0 comment

Dogiyai – Nabire disebut-sebut sebagai pintu masuk peredaran minuman keras (Miras) di beberapa wilayah kabupaten di pengunungan tengah Papua. Oleh karena itu, Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe meminta kepada pemerintah Kabupaten Nabire agar meminimalisir peredaran Miras tersebut. “Saya sangat prihatin dengan peredaran Miras yang banyak mendatangkan petaka,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com, Sabtu (22/11). Herman menjelaskan, Nabire sebagai kota pelabuhan menjadi terminal miras di pengungan tengah Papua. Karenanya, Pemerintah daerah harus berani berani mengambil kebijakan terkait pencabutan Perda tentang peredaran Miras di Nabire tersebut. “Miras mendatangkan berbagai unsur negatif dalam…

Agenda Hukum Papua Barat

19 Desember 2014, Polda Papua Barat Bakal Diresmikan

22/11/201427/11/2014 manokwari, polisi, sorong, Sutarman0 comment

Jayapura – Pembentukan Polda Papua Barat kini sudah masuk ke tahap pinal yakni tinggal menunggu peresmiannya. Rencananya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman yang akan meresmikannya secara langsung pada 19 Desember 2014 mendatang. Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa Polda Papua Barat nantinya akan membawahi 9 Polres yang kebanyakan berada di wilayah pesisir pantai perairan Barat Daya Papua. “Kesembilan Polres itu yakni Polres Kaimana, Polres Fakfak, Polres Manokwari, Polres Sorong Kota, Polres Aimas, Polres Sorong Selatan, Polres Raja Ampat, Polres Bintuni dan Polres Teluk Wondama,” tuturnya…

Daerah Hukum Maluku

Dipicu Kesalahpahaman, Dua Desa di Malteng Terlibat Bentrokan

22/11/201427/11/2014 bentrokan, maluku tenggara0 comment

Tual – Bentrokan antara warga kembali terjadi di Maluku. Kini yang terlibat yakni dua desa berdekatan yakni Desa Taar dan Desa Hollat yang berdomisili di Kota Tual, Maluku Tenggara. Bentrokan yang terjadi pada Kamis malam 20 November 2014 tersebut diduga dipicu karena terjadi kesalahpahaman antara pemuda yang kemudian mengakibatkan keterlibatan antara warga dari due kampung tersebut. Seperti dilansir sindonews.com, kedua warga kemudian saling serang dengan mengunakan senjata tajam. Bahkan peristiwa saling serang antara kedua warga desa tersebut terjadi dalam kondisi lampu jalan yang mati. Kapolres Malteng AKBP M Rum…