Hukum Papua Barat 

Ketua KNPB Sorong Tewas Mengapung Terbungkus Karung

Sorong- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat, Martinus Yohame ditemukan tewas. Diaditemukan oleh seorang nelayan di pesisir Pulau Nana, dekat Pulau Dom Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Selasa, (26/8/2014) lalu, sekitar pukul 07.00 Wit. Berdasarkan informasi dari majalahselangkah.com, Kamis (28/08/14), Martinus Yohame ditemukan mengapung dalam kondisi terbungkus karung. Selain itu, kaki dan tangannya juga terikat kawat dan mukanya hancur akibat hantaman benda tumpul. Sebelumnya, Martinus hilang secara misterius pada tanggal 20 Agustus 2014, 2 hari sebelum Presiden Republik Indonesi Susilo Bambang Yudoyono membuka acara…

Read More
Hukum Papua 

Miras, Perusak Kehidupan Orang Papua

Jayapura – Salah satu faktor yang merusak kehidupan keluarga, kesehatan, pendidikan orang Papua adalah minuman keras (Miras). Hal itu diungkapkan oleh Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura, Theo Kossay belum lama ini. “Miras, salah satu pembunuh orang Papua,” kata Theo, seperti dilansir majalahselangkah.com Selasa, (26/08/14). Bahkan, Theo merasa pesimis jika peredaran miras tersebut bisa dihentikan begitupun dengan prilaku anak muda yang paling banyak mengkonsumsi minuman haram tersebut. “Saya tidak yakin kalau pemuda ke depan tidak akan menghentikan miras, karena akarnya sudah tumbuh marak di tengah kehidupan orang…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Perizinan Pelaku usaha di Tomohon Diperketat

Tomohon – Sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Administrasi Ekonomi Jumat (22/08) bertempat di Aula lantai 3 kantor walikota menggelar rapat koordinasi antar lembaga. Kabag Administrasi Ekonomi Setdakot Tomohon Vonny Montolalu SE mengatakan bahwa rapat kordinasi ini dilakukan untuk merumuskan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dalam pelayanan perizinan. “Serta menentukan arah kebijakan dalam pelayanan perizinan antar lembaga pemangku kepentingan dan stackholder selaku pelaku usaha dan juga mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” tuturnya seperti dilansir manado24.com. Montolalu menegaskan bahwa Pemkot Tomohon bakal melakukan pengendalian dan…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Di Poso, Kasus Pencabulan Mendominasi

Poso – Di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, kasus tindak pidana asusila mendominasi sebagai perkara hukum. Kasus yang sebagian besar menimpa perempuan dan anak-anak, dalam setahun terakhir masuk dalam peringkat teratas mencapai 80 persen perkara hukum di Kejaksaan Negeri Poso. “Kasus tersebut hampir sering terjadi dan yang menjadi pelaku dan korban hanya seputar keluarga dan tetangga,” kata Kajari Poso, Nur Tamam seperti dilansir metrosulteng.com. Tamam menjelaskan bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatan cabul tersebut tidak segan-segan dituntut dengan hukuman yang berat. “Pelaku telah melanggar hukum dan telah merusak masa depan korban.…

Read More
Hukum Maluku Utara 

Absensi Pegawai di Pemprov Malut Diperketat

Sofifi – Absensi atau daftar kehadiran bagi pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diperketat. Hal ini ditegaskan oleh sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen belum lama ini. Madjid mengatakan, daftar kehadiran menjadi basis penghitungan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). “Pemprov akan memperketat absensi pegawai karena setelah dilakukan evaluasi,” katanya seperti dilansir malut.co.id. Menurut Madjid, banyak PNS yang melakukan manipulasi daftar kehadiran. PNS tersebut tidak berkantor, tapi daftar hadirnya diparaf oleh rekan kerjanya. “Akibatnya dalam pembayaran TTP, PNS yang malas berkantor juga terima seperti orang yang rajin berkantor,” ujarnya.…

Read More
Hukum Papua 

29 Napi di Lapas Klas II B Timika Melarikan Diri

Timika – 29 orang narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dikabarkan kabur pada Minggu (10/08/14) lalu. Hingga Senin (18/08/14), mereka belum ditangkap kembali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Papua, Deminaus Rumbiak mengatakan bahwa pihak berwajib masih melakukan pencarian. “Selain itu, pejabat Lapas Timika yang mengeluarkan para narapidana dan tahanan dari lapas tanpa prosedur resmi, akan ditindak tegas,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com. Adapun pejabat yang terancam dicopot yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Klas II B…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tepat di HUT RI Ke-69, Bentrokan Antarwarga di NTT Kembali Pecah

Kupang – Bentrokan antarwarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali pecah. Kali ini bentrokan terjadi antara dua desa yakni Wulandoni dan Pantai Harapan di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata sekaligus bertepatan dengan peringatan HUT RI ke 69. Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun mengatakan bahwa bentrokan tersebut menyebabkan seorang warga tewas. Warga tewas bernama Korinus Lanang Manuk, 50 tahun tersebut tewas akibat mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya. “Bentrokan itu menyebabkan seorang warga desa tewas. Bentrokan diduga akibat masalah batas antardua desa yang bertikai” kata Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun,…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

HUT RI, Narapidana di Sulteng Dapat Remisi dan Uang Saku

Palu – Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, setidaknya ada 33 narapidana Lapas dan Rutan se Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menerima remisi bebas. Selain itu remisi bebas juga akan diberikan kepada enam narapidana. Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola selain akan menyerahkan secara langsung surat keputusan, juga akan memberikan uang saku kepada napi tersebut. Kepala Rumah Tahanan Maesa, Giyono mengatakan bahwa besok (red:hari ini) seluruh jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM Sulteng akan mengikuti upacara di Lembaga Pemasyarakatan Sulteng. “Selesai upacara kemerdekaan internal, kami di Lembaga Pemasyarakatan Sulteng,” katanya seperti dilansir…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Bupati Mitra Bakal Segera Rombak Kabinet

Mitra – Kinerja para pejabat di pemerintahan kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) saat ini dinilai kurang maksimal. Untuk itu, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) bersama wakilnya Ronald Kandoli telah menyiapkan kabinet jilid II untuk dilakukan perombakan. Seperti dilansir manado24.com, berdasarkan sumber terdekat bupati mengatakan jika tidak lama lagi akan dilakukan pelantikan. “Sudah hampir rampung dan tidak lama lagi akan dilaksanakan pelantikan,” katanya. Sementara itu, Bupati Mitra James Sumendap SH sendiri juga tak menampik kabar tersebut bahwa ada para pejabatnya yang kinerjanya kurang maksimal. “Ada para pejabat kurang bagus menganalisa, sehingga program…

Read More
Hukum Papua 

Di Papua, 4 Bupati Jadi Target Penahanan

rJayapura – Empat Bupati di Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi target penahanan. Mereka menjadi target penahanan Kejaksaan Tinggi Papua karena terlibat kasus tindak pidana korupsi. Adapun keempat Bupati tersebut diantaranya, (1) Bupati Biak, Yesaya Sombuk, (2) Bupati Kabupaten Waropen, Yesaya Buinai, (3) plt Bupati Mimika, Ausilius You, dan (4) Bupati Maybrat, Bernard Sagrim. Bupati Biak, Yesaya Sombuk merupakan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi 25 ruang kelas di Kabupaten Supiori senilai proyek Rp.10,2 milyar. Kemudian, Bupati Kabupaten Waropen Yesaya Buinai adalah tersangka kasus dugaan korupsi dana senilai Rp. 3…

Read More