Gorontalo Hukum 

Tindak Pidana di Gorontalo; Dari 5.077 Laporan, Baru 2.130 Kasus yang Ditangani

Gorontalo – Kasus tindak pidana pada tahun 2014 di gorontalo mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun 2013 lalu, Polisi Daerah (Polda) Gorontalo hanya menerima laporan sebanyak 4.787 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebanyaj 2.111 kasus. Sementara di tahun 2014, Polda menerima laporan tindak pidana sebanyak 5.077 kasus dan yang telah diselesaikan sebanyak 2.130 di antaranya. Ini artinya, terdapat kenaikan sebesar 290 kasus pidana di Gorontalo. Kapolda Gorontalo Brigjen Andajaja mengatakan bahwa kenaikan sekitar enam persen ini penyebabnya ada banyak faktor yang beragam. “Mulai dari penganiayaan, penyelundupan, nakoba dan tentu saja…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Ribuan Personel Polda Sulut Naik Pangkat

Manado – Dalam upacara Korps Rapor yang dipimpin Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Sinaga Rabu (31/12), ada sekitar 1.171 personel Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Polda Sulut yang naik pangkat. “Kenaikan pangkat ini harus disyukuri oleh seluruh personel, dan semoga menjadi berkah bagi keluarga,” kata Kapolda Jimmy Sinaga, seperti dilansir beritasatu.com. Dari sekian banyak personel yang naik pangkat tersebut, 150 orang perwira dari tingkat perwira pertama, 10 orang perwira menengah, 104 orang lulusan pendidikan Sekolah Alih Golongan (SAG) dan sisanya 884 orang dari kalangan bintara. Selain personel…

Read More
Gorontalo Hukum 

Kejar Tersangka Curanmor, Anggota Polres Gorontalo Tewas

Gorontalo – Brigadir Syarif Dunggio anggota Polres Gorontalo tewas akibat ditembak di sekitar perlimaan Telaga, Kota Gorontalo sekitar pukul 17.30 wita. Pelaku penembakan adalah tersangka pencurian kendaraan bermotor berinisial R. Berdasarkan informasi dari Gorontalo Post, kronologi penembakan terjadi pada saat Brigadir Syarif mengejar tersangka R dari Jl.HB Yasin menuju arah Perlimaan Telaga. Seleanjutnya di tengah jalan, tersangka R terjatuh dan kemudian Brigadir Syarif Dunggio melepaskan tembakan peringatan ke udara. Akan tetapi di saat bersamaan tersangka R juga mengeluarkan pistol dan menembak Brigadir Syarif Dunggio tepat di bagian rusuk kanan. Tembakan…

Read More
Hukum Nasional Papua 

Jokowi; ‘Masalah Papua adalah Masalah Ketidakpercayaan Rakyat Terhadap Pemimpinnya’

Jayapura – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pidatonya mengungkapkan bahwa dirinya berniat akan mengunjungi tanah Papua minimal tiga kali dalam setahun. Hal itu karena masalah Papua sangat kompleks dan perlu penanganan yang benar. “Saya akan sering ke Papua minimal setahun 3 kali, itu minimal,” kata Jokowi dalam Natal Nasional di stadion Mandala Jayapura, Papua, Sabtu (27/12/2014). Menurut Jokowi, masalah yang melilit Papua tidak hanya berkutat pada masalah Ekonomi, Pendidikan, Politik dan Sosial saja. “Masalah Papua yang sebenarnya adalah masalah ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya,” jelasnya seperti dilansir majalahselangkah.com. Jokowi mengajak…

Read More
Hot Hukum Sulawesi Selatan 

Sebanyak 702 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar di DO

Makassar – Berdasarkan surat keputusan (SK) tentang drop out (DO) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, sebanyak 702 mahasiswa dikeluarkan (drop out) dari kampus. SK tersebut ditandatangani oleh Rektor UIN Alauddin Prof Qadir Gassing Kamis 25 Desember di laman resmi kampus. Dalam SK bernomor 342 Tahun 2014 tersebut ke-702 mahasiswa yang di DO tersebut berasal dari 8 fakultas. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (142 orang), Adab dan Humaniora (59 orang), Tarbiyah dan Keguruan (46 orang), Sains dan Teknologi (202 orang), Syariah dan Hukum (101 orang), Ekonomi dan Bisnis Islam (55 orang),…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kupang Gelar Operasi

Kupang – Kepolisian Resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang berlangsung selama dua pekan, yakni sejak 7-21 Desember 2014. Dari operasi tersebut, Polisi berhasil mengamankan 2.600 liter (2,6 ton) minuman keras tanpa izin dan 100 petasan. “Miras yang kami sita ini langsung kami amankan di markas dan nanti akan kami musnahkan,” kata Wakil Kepala Kepolisian Resor kupang Kota, Komisaris Yulian Perdana, kepada KOMPAS.com, Rabu (23/12/2014). Selain itu, kata Yulian, pihaknya juga berhasil mengamankan sejumlah barang hasil curian seperti sepeda motor, laptop, telepon genggam dan…

Read More
Hukum Politik 

Pelanggaran Kode Etik Pemilu Terbanyak ada di Indonesia Timur

Sulsel— Dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua masuk ke tiga besar pelanggaran kode etik pemilu pada Pileg dan Pilpres lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pernah memberikan sanksi terhadap beberapa penyelenggara pemilu tersebut. Papua menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggar sebanyak 65 orang. Sementara peringkat kedua ditempati oleh sumatra Utara dengan jumlah 56 orang. Kemudian untuk peringkat ke tiga, 39 penyelenggara pemilu di Sulsel juga mendapatkan sanksi yang meliputi 16 dipecat dan 23 mendapat sanksi berupa peringatan.…

Read More
Hukum 

Terlibat Kasus Batam, 100 Prajurit Dimutasi Ke Indonesia Timur

Jakarta – Akibat kasus kerusuhan di Batam, sebanyak 100 tentara terpaksa harus dimutasi ke Kawasan Indonesia Timur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang terlibat agar tidak terulang lagi. “Yang terindikasi disiplin 100 orang lebih. Akan kita pindahkan ke wilayah Indonesia Timur,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014) seperti dilansir metrotvnews.com. Nantinya, lanjut Gatot, mereka yang dimutasi kemudian akan disebar ke beberapa lokasi tugas yang ada disana. “Sementara beberapa personel disekolahkan,” ungkapnya. Menurut Gatot, pristiwa Batam salah…

Read More
Hukum Papua Barat 

Polda Papua Barat Fokus Pada Kasus Pelanggaran Perairan dan Laut

Manokwari – Mantan Wakapolda Papua, Brigjen Paulus Waterpauw resmi menjadi Kapolda pertama provinsi Papua Barat. Pasca ditunjuk, Brigjen Paulus mulai bekerja mengatasi beberapa masalah yang terjadi di Papua Barat salah satunya pelanggaran perairan dan laut. “Pelanggaran perairan dan laut akan jadi fokus Polda Papua Barat,” kata Brigjen Paulus kepada detikcom, Minggu (21/12/14). Meski demikian, Brigjen Paulus mengaku bahwa pihaknya mendapatkan beberapa kendala termasuk keterbatasan daya jangkau. “Kami harus akui, daya jangkau speedboat kami terbatas,” sambung dia. Menurutnya, speedboad yang dimilikinya hanya mampu menjangkau perairan tradisional saja sedangkan ada banyak wilayah…

Read More
Hukum Papua Barat 

Ini Dia Kapolda Pertama Papua Barat yang Ditunjuk Kapolri

Jakarta – Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Papua Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Kapolda Papua Barat yang pertama. Hal ini terungkap dalam Surat Telegram/2525/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014, Jumat (19/12). Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa Polda Papua dengan Papua Barat dimekarkan. “Karena beberapa alasan yaitu potensi ancaman kelompok bersenjata yang masih ada, luasnya wilayah Papua, dan peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Sutarman pada Beritasatu.com, Minggu (21/12). Menurut Sutarman, Polda Papua Barat nantinya akan membawahi setidaknya 9 Polres yang ada disana. “Polres Kaimana, Polres Fakfak, Polres…

Read More