Hukum Nusa Tenggara Timur 

KPK Temukan Adanya Indikasi Mafia Sapi di NTT

Kupang — Pasca tertangkapnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatanah dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi, kini ada banyak kasus sama yang terungkap. Belum lama ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan ada indikasi kartel atau mafia sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Indikasi ada, gejalanya ada, orangnya siapa itu yang belum tahu,” kata Busyro di Kupang, Rabu (10/9) seperti dilansir media indonesia. Busyro mengatakan apabila sapi di dalam negeri termasuk di NTT cukup memenuhi…

Read More
Daerah Hukum Sulawesi Utara 

Bupati Minahasa; ‘Anti Wartawan, Jangan Berani Jadi Pejabat’

Tondano – Peran pers dalam pembangunan bangsa sangat strategis, selain sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah, juga bisa menjadi media penyampaian aspirasi. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow (JWS), belum lama ini. “Demikian halnya peran pers didalam pembangunan Minahasa, mutlak diperlukan,” katanya seperti dilansir manado24.com. Bahkah Jantje menegaskan bahwa jika ada pejabat yang anti wartawan, maka sebiknya jangan berani jadi pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa. “Jika ada yang demikian, mundur saja dari jabatannya,” tegasnya. Lebih lanjut, dia menambahkan, tugas pers itu sangat mulia yakni dalam menginformasikan kegiatan…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Para Kepala Daerah di NTT Tolak Pilkada Lewat DPRD

Kupang – Wacana pemilihan kepala daerah yang secara tidak langsung dilakukan oleh DPRD, kini sedang hangat diperbincangkan. Dari mulai yang mendukung sampai menolak wacana undang-undang tersebut. Di NTT misalnya, ada sebanyak 21 Bupati dan satu wali kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menolak secara tegas wacana tersebut. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan bahwa pihaknya bersama kepala daerah lain telah sepakat menolak, karena dinilai akan merampas hak demokrasi rakyat. “Kami sudah sepakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya, Rabu, 10 September 2014 seperti dilansir nttterkini.com. Menurut Jonas, pemilihan…

Read More
Daerah Hukum Papua 

Dinkes Nabire Musnahkan Makanan dan Obat Berbahaya

Jayapura – Pada tanggal 5 September 2014 lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah memusnahkan sejumlah produk makanan industri rumah tangga yang tidak memiliki ijin. Selain itu, Dinkes juga memusnahkan sejumlah kosmetik, dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. “Pemusnahan dilakukan setelah kami melakukan razia di Pasar Sentral Kalibobo, Pasar Oyehe, Pasar Buton, Pasar Pagi Bumiwonorejo dan Pasar SP 1 Nabire Barat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Yulian Agapa mengatakan, seperti dilansir majalahselangkah.com, Senin (08/09/14). Yulian mengungkapkan, semua makanan dan obat-obatan yang dimusnahkan tersebut adalah jenis barang yang tidak…

Read More
Hukum Papua 

Polda Papua Tetapkan 54 Orang DPO

Jayapura – Sebanyak 54 orang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka terdiri dari Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Mereka sebagai DPO terkait penembakan, perampasan senjata api, dan pembakaran Polsek serta pembunuhan selama 2010-2013 di Papua,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono, Jumat (05/09/14). Pudjo menjelaskan, dari 54 DPO yang ditetapkan, 19 diantaranya mereka terlibat kasus penyerbuan, penembakan dan perampasan senjata. “19 DPO ini melanggar Pasal 340 KUHP jo 365…

Read More
Hukum Politik Sulawesi Barat 

Gubernur Sulbar Kecewa Terhadap Sikap Para Pejabat SKPD

Mamuju – Toilet di sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Barat sangat tidak terjaga bahkan jorok. Bahkan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh kecewa terhadap kondisi tersebut. “Saya kecewa melihat kebersihan toilet sejumlah kantor SKPD di lingkup Pemprov Sulbar yang tampak jorok,” kata Gubernur di Mamuju, seperti dilansir antara news. Gubernur menjelaskan kalau toilet itu kotor, itu artinya juga mencerminkan seluruh pengisi kantor yang jorok. “Ini harus dievaluasi seluruh SKPD karena umumnya memiliki ruangan kotor dan tentu akan berpengaruh pada pelayanan pemerintahan,” ucapnya. Selain toilet yang…

Read More
Hukum Maluku 

Mutasi Besar-besaran di Polda Maluku

Ambon—Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira di lingkup Polda Maluku. Hal itu dilakukan dalam rangka penyegaran terhadap roda organisasi dan peningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat. Kabid Humas Polda Maluku AKBP Hasanuddin Mukaddar ketika dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Setidaknya, ada sekitar kurang lebih sekitar 70 perwira yang masuk dalam mutasi tersebut. “Memang benar ada mutasi dilingkup Polda Maluku,” katanya seperti dilansir ambonekpres.com. Mukaddar menjelaskan bahwa mutasi ini adalah hal yang wajar demi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat terlebih itu merupakan dari penyegaran organisasi.…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Kendaraan yang Belum Bayar Pajak Tak Boleh Mengisi BBM

Mitra – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) akan memberlakukan aturan untuk kendaraan. Nanti kendaraan yang belum membayar pajak, maka tidak diperkenankan mengisi BBM di SPBU. “Yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tidak diperkenankan mengisi BBM di SPBU,” kata Sekda Mitra Ir Adrianus Tinungki Meng seperti dilansir manado24.com. Adrianus mengatakan, pihak pemerintah daerah akan mendata kendaraan baik roda dua maupun roda empat. “Kami siap membantu dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan operasi sadar pajak,” jelasnya. Hal ini, kata Adrianus, sebagaimana hasil kesepakatan saat rapat koordinasi tim pembina Samsat yang dirangkaikan dengan…

Read More