Hukum – Page 210 of 242 – Indonesia Timur

Kapolda NTT Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana Resmi Diganti

17/09/2014 Kapolda NTT0 comment

Kupang – Hari ini, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana resmi digantikan oleh mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Endang Sunjaya. Kepala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Okto Riwu mengatakan bahwa pergantian dilakukan sebelum pemilu. “Namun, karena bentrok dengan agenda pemilu, pergantian baru dapat dilakukan setelah pemilu,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Dalam sambutannya dalam acara serah-terima jabatan, I Ketut Untung Yoga Ana meminta maaf kepada masyarakat NTT karena belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. “Kalau ada yang…

Gorontalo Hukum

Penyelundupan BBM Bersubsidi di Gorontalo Berhasil Digagalkan

16/09/2014 penyelundupan BBM0 comment

Gorontalo – Polda Gorontalo berhasil menggagalkan penyeludupan solar bersubsidi di Gorontalo, Sabtu (13/9) dini hari. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 11 ribu liter solar bersubsidi diduga hendak diseludupkan ke wilayah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Ribuan liter solar bersubsisi diangkut menggunakan dua truk yang bergerak dari Talumolo dan rencananya menuju daerah Bolsel. Saat melintas di Desa Bintalahe, Kecamatan Kabila Bone, tim gabungan Polres Bonbol dan Polsek Kabila Bone mencegat kedua truk tersebut. Bukannya berhenti, sopir kedua truk malah tancap gas, dan terpaksa petugas polisi akhirnya menembak bagian ban untuk menghentikan laju truk.…

Hukum Papua Politik

Langgar Kode Etik, 5 Anggota KPU Dogiyai Dipecat

15/09/201415/09/2014 Adam Arisoy, kabupaten dogiyai, Kode Etik, KPU0 comment

Sesuai dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 5 anggota KPU Kabupaten Dogiyai harus dipecat karena terbukti melanggar kode etik.

Hukum Sulawesi Tengah

Inilah 4 Raperda yang Diajukan Pemprov Sulteng

12/09/2014 Raperda0 comment

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru. Usulan tersebut telah diserahkan ke DPRD Provinsi Sulteng pada Rabu, (10/09/2014). Wakil Gubernur Sulteng Sudarto mengatakan, Raperda yang pertama diajukan adalah tentang perubahan atas peraturan Nomor 07 Tahun 2012, tentang penyertaan modal pemerintah Sulteng pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun anggaran 2013-2016. “Kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2013 atas perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulteng menjadi Perseroan terbatas Pembangunan Sulteng,” katanya seperti ditulis di metrosulteng.com. Sementara untuk Raperda ketiga yakni…

Hukum Sulawesi Selatan

Terkait Geng Motor, Makassar dalam Kondisi Darurat

12/09/201415/09/2014 danny pomanto, geng motor, kriminal, makassar0 comment

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan bahwa kota Makassar kini ada dalam kondisi darurat karena menelan tiga korban jiwa.

Hukum Nusa Tenggara Timur

KPK Temukan Adanya Indikasi Mafia Sapi di NTT

10/09/201420/01/2015 korupsi, mafia sapi0 comment

Kupang — Pasca tertangkapnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatanah dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi, kini ada banyak kasus sama yang terungkap. Belum lama ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan ada indikasi kartel atau mafia sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Indikasi ada, gejalanya ada, orangnya siapa itu yang belum tahu,” kata Busyro di Kupang, Rabu (10/9) seperti dilansir media indonesia. Busyro mengatakan apabila sapi di dalam negeri termasuk di NTT cukup memenuhi…

Daerah Hukum Sulawesi Utara

Bupati Minahasa; ‘Anti Wartawan, Jangan Berani Jadi Pejabat’

10/09/201410/02/2021 Pers, wartawan0 comment

Tondano – Peran pers dalam pembangunan bangsa sangat strategis, selain sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah, juga bisa menjadi media penyampaian aspirasi. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow (JWS), belum lama ini. “Demikian halnya peran pers didalam pembangunan Minahasa, mutlak diperlukan,” katanya seperti dilansir manado24.com. Bahkah Jantje menegaskan bahwa jika ada pejabat yang anti wartawan, maka sebiknya jangan berani jadi pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa. “Jika ada yang demikian, mundur saja dari jabatannya,” tegasnya. Lebih lanjut, dia menambahkan, tugas pers itu sangat mulia yakni dalam menginformasikan kegiatan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Para Kepala Daerah di NTT Tolak Pilkada Lewat DPRD

10/09/2014 pilkada0 comment

Kupang – Wacana pemilihan kepala daerah yang secara tidak langsung dilakukan oleh DPRD, kini sedang hangat diperbincangkan. Dari mulai yang mendukung sampai menolak wacana undang-undang tersebut. Di NTT misalnya, ada sebanyak 21 Bupati dan satu wali kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menolak secara tegas wacana tersebut. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan bahwa pihaknya bersama kepala daerah lain telah sepakat menolak, karena dinilai akan merampas hak demokrasi rakyat. “Kami sudah sepakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya, Rabu, 10 September 2014 seperti dilansir nttterkini.com. Menurut Jonas, pemilihan…

Daerah Hukum Papua

Dinkes Nabire Musnahkan Makanan dan Obat Berbahaya

08/09/2014 obat berbahaya1 Comment

Jayapura – Pada tanggal 5 September 2014 lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah memusnahkan sejumlah produk makanan industri rumah tangga yang tidak memiliki ijin. Selain itu, Dinkes juga memusnahkan sejumlah kosmetik, dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. “Pemusnahan dilakukan setelah kami melakukan razia di Pasar Sentral Kalibobo, Pasar Oyehe, Pasar Buton, Pasar Pagi Bumiwonorejo dan Pasar SP 1 Nabire Barat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Yulian Agapa mengatakan, seperti dilansir majalahselangkah.com, Senin (08/09/14). Yulian mengungkapkan, semua makanan dan obat-obatan yang dimusnahkan tersebut adalah jenis barang yang tidak…

Hukum Papua

Polda Papua Tetapkan 54 Orang DPO

07/09/2014 DPO0 comment

Jayapura – Sebanyak 54 orang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka terdiri dari Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Mereka sebagai DPO terkait penembakan, perampasan senjata api, dan pembakaran Polsek serta pembunuhan selama 2010-2013 di Papua,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono, Jumat (05/09/14). Pudjo menjelaskan, dari 54 DPO yang ditetapkan, 19 diantaranya mereka terlibat kasus penyerbuan, penembakan dan perampasan senjata. “19 DPO ini melanggar Pasal 340 KUHP jo 365…