Hukum – Page 221 of 242 – Indonesia Timur

Terlibat Kasus Korupsi, PNS Gol 3 B di Kupang Ditangkap

22/03/201420/01/2015 kasus korupsi, korupsi0 comment

Kupang – Buyung Abdul Munaf Rosna, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap tim kejaksaan tinggi (Kejati) NTT Jumat, 21 Maret 2014 dini hari. Tersangka bersama sejumlah barang bukti diamankan di Kelurahan Oepura, Kota Kupang. Polisi berhasil mengamankan 1 unit mobil Izuzu, dua unit motor kawasaki dan Jupiter Z serta uang senilai Rp 300 juta dari tangan tersangka. Buyung menjabat sebagai kepala unit pengadaan barang dan jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada politeknik negeri Kupang. Humas Kejati NTT Ridwan Angsar mengatakan, penangkapan tersangka…

Hukum Papua

Gubernur Papua; Papua Tak Bisa Sepenuhnya Ikuti Regulasi Pusat

22/03/201420/02/2015 lukas enembe0 comment

Jayapura – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., mengatakan jika tidak semua kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat bisa diikuti oleh Provinsi Papua. Tingkat kemahalan yang sangat tinggi di Papua dan juga kendala geografis membuat Papua agak berbeda dibanding provinsi lainnya di Indonesia. “Memang Provinsi Papua ini berbagai regulasi pusat tidak bisa diikuti. makanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita sampai sekarang belum berhasil,” katanya, seperti dilansir bintangpapua.com, belum lama ini. Oleh karena itu, lanjut Gubernur, pada tahun 2014 ini akan dimulai program kerja Gubernur dan Wakil…

Daerah Hukum Maluku

Secara Diam-Diam, Wali Kota Tual Rombak Birokrasi

20/03/201410/07/2016 kota tual, perombakan birokrasi0 comment

Tual — Tanpa sepengetahuan publik, perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tual telah berlangsung. Informasi yang diperoleh dari Ambon Ekspres, Sabtu (15/3), pasca mengikuti pembukaan kampanye damai, Walikota Tual secara diam-diam melakukan perombakan birokrasi di pendopo Walikota Tual. Sejumlah kepala dinas, badan, hingga kepala bidang mengalami rotasi pergantian diantaranya Kepala Dinas PU Kota Tual, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Ir. M. Z Bandjar dan Sekretaris DPRD Kota Tual, Bagian Umum Setda Kota Tual, Sekretaris Dinas PU Kota Tual serta sejumlah jabatan eselon III di lingkup Pemkot Tual. Wahyu Ingratubun, Akademisi…

Hukum Sulawesi Utara

Anti Korupsi Perlu Diajarkan Sejak Usia Dini

19/03/201419/03/2014 anti korupsi0 comment

Sulut – Anti korupsi selain harus dimulai dari keluarga, juga penting untuk diajarkan pada anak-anak usia dini. Pasalnya korupsi identik dengan kebiasaan buruk yang terbangun sejak lama, dan ini penting untuk membentengi diri dari korupsi sejak dini. Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil MPd, menyatakan jika anti korupsi perlu diajarkan kepada anak-anak. “Sebagai penerus cita-cita bangsa dan pembangunan daerah, anak-anak wajib diajarkan soal anti korupsi,” kata Kansil, di halaman kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/3). Menurut Kansil, anak-anak perlu diajarkan mengenai disiplin, jujur, berani jika benar dan tidak berdusta, serta memiliki integritas…

Hukum Sulawesi Selatan

Tren Gratifikasi di Sulsel Meningkat

17/03/201424/09/2014 enrekang, gratifikasi0 comment

Makassar – Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir tingkat gratifikasi pada unit layanan pemerintahan (ULP) di lima institusi pemerintah Sulawesi Selatan. Tren gratifikasi yang diperlihatkan dalam di ULP perizinan Pemprov Sulsel tersebut terlihat meningkat. Adapun kelima institusi pemerintah yang menjadi objek penelitian tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Pinrang, Enrekang, dan Tana Toraja. Daerah tersebut menjadi objek penelitian setelah sebelumnya Direktorat Litbang KPK menyebutkan kelimanya masuk dalam kategori pelayanan publik yang buruk. Spesialis Penelitian dan Pengkajian Sistem Direktorat Litbang KPK, Luthfi G Sukardi menegatakan, penelitian…

Hot Hukum Sulawesi Utara

Anarkis Saat Pemilu, Siap-siap Tembak di Tempat

15/03/2014 pengamanan pemilu, pileg 20140 comment

Bitung – Polres Bitung melakukan berbagai upaya persiapan untuk pengamanan Pemilu legislatif tanggal 9 April mendatang. Selain menerjunkan seluruh personil, Polres juga akan bertindak tegas pada yang melakukan tindakan anarkis. Kapolres Bitung, AKBP Hari Sarwono SIK menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menembak di tempat. “Siapa saja yang berlaku anarkis, apalagi dalam pelaksanaan Pemilu, bisa ditembak di tempat,” ujar Sarwono, belum lama ini. Sarwono mengungkapkan, berdasarkan Protap Kapolri Nomor 1 tahun 2010, jika situasi memaksa untuk mengeluarkan tembakan maka tindakan itu pasti dilakukan. “Misalnya dalam situasi chaos, polisi bisa buang…

Gorontalo Hukum

Polres Gorontalo Amankan 1.800 Botol Miras

15/03/201402/03/2021 Miras0 comment

Gorontalo – Menjelang Pemilu 2014, Polres Gorontalo Kota berkomitmen dalam memberantas penyakit masyarakat. Belum lama ini, pihaknya menggelar operasi Cipta kondisi (Cipkon) yang dilakukan di dua lokasi yakni kelurahan Limba dan jalan gelatik Kota Gorontalo. Operasi yang di gelar pada Kamis (13/3) tersebut berhasil mengamankan 1.800 minuman keras (Miras). Para personil kepolisian melakukan penggeladahah ke tempat-tempat yang sebelumnya diadukan oleh masyarakat. Kemudian petugas menyita 1.800 botol terdiri dari pinaraci, kasegaran, bir hitam dan bir putih. Sementara untuk miras yang disita itu langsung diamankan ke Polres Gorontalo Kota untuk di musnahkan.…

Hukum Sulawesi Selatan

Takut Sanksi, Puluhan Honorer “Pemalsu” Dokumen Mengundurkan Diri

12/03/2014 honorer k20 comment

Bone Bolango – Bagi para honorer Kategori dua (K2) yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen bakal dikenakan sanksi. Tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikanpun terbilang keras yakni pemecatan. Tak hanya sanksi pemecatan, bahkan honorer yang terbukti melakukan praktik kotor ini juga terancam sanksi pidana. Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ali Tahir menuturkan mengatakan, polres Bone saat ini masih melakukan peyelidikan. Hingga saat ini, penyidik Polres Bone sudah memeriksa beberapa tenaga honorer K2 yang diduga memalsukan dokumen tersebut. “Kami masih penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti,” ujar Ali Takhir, Senin, 10 Maret. Mendengar sanksi…

Hot Hukum Nusa Tenggara Timur

TKI Ilegal Asal NTT Jumlahnya 10 Kali Lipat dari yang Legal

11/03/2014 TKI, TKI Ilegal, TKI NTT0 comment

Kupang – Selama tahun 2013 lalu, ada sebanyak 4.095 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim ke sejumlah negara di luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Simon Tokan mengatakan para TKI itu dikirim 64 PJTKI. “Para TKI itu dikirim ke Malaysia, Singapura, Hongkong, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar,” ujarnya, Senin, 10 Maret 2014. TKI tersebut, kata Simon, kebanyakan berasal dari Kabupaten Kupang 1.931 orang, Belu 285, Sumba Barat 246, Sumba Barat Daya 472, Timor Tengah Selatan 398, dan Kabupaten Ende 147 orang…

Hukum Sulawesi Utara

Ratusan Honorer di Minsel Belum Terima Gaji Desember – Februari

09/03/2014 gaji honorer, honorer, tenaga kontrak0 comment

Minsel –Tenaga honorer dan tenaga kontrak di Pemkab Minselkembali mengeluh. Pasalnya, sejak Desember hingga Februari gaji mereka belum dibayar. Bahkan hingga hari ini belum ada tanda-tanda pembayaran gaji bagi honorer maupun tenaga kontrak tersebut. Salah satu honorer mengatakan jika dirinya merasa aneh, apalagi gaji untuk bulan Desember yang adalah APBD 2013 namun tak kunjung dibayarkan. “Harusnya ini menjadi perhatian Pemkab Minsel, apalagi ini tahun Politik,” ujar salah satu honorer di Minsel. Para honorer dan pegawai kontrak tersebut berharap gaji segera direalisasikan dan jangan hanya sekedar janji belaka. “Kami minta ada…