Politik Sulawesi Utara 

Caleg Yang Telah Mengundurkan Diri tak Bisa Diganti

Calon legislatif (Caleg) yang telah mengundurkan diri pada pemilihan legislatif hingga batas waktu 10 Desember 2013 lalu, tidak bisa lagi digantikan posisinya oleh yang lain. Hal itu karena Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh Humas KPU Bitung Victor Rotti. Menurutnya hal itu sebagai tindaklanjut Peraturan KPU (P-kpu) Nomor 17 tahun 2013 tentang Pemilu legislatif. ”Begitupun jika ada caleg yang meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi dilakukan pergantian,” ujarnya. Menurutnya, bagi caleg yang sudah mengundurkan diri hingga batas waktu 10 Desember 2013 atau juga meninggal dunia…

Read More
Maluku Utara Politik 

Meski Sulit, Pemprov Malut Tetap Siapkan Dana Pemungutan Suara Ulang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) akan menyiapkan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada Malut. Pilkada ulang tersebut akan dilaksanakan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Kepala Biro Keuangan Pemprov Malut, Karim Soleman mengatakan, pemungutan suara ulang pada delapan kecamatan di Kepsul itu merupakan putusan MK dalam sengketa hasil pilkada Malut putaran kedua. “Dengan demikian pemprov wajib mendukung putusan itu dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya,” ujarnya seperti dilansir beritamaluku.com, Jum’at (20/12/2013) Kemudian untuk dana pelaksanaan pemungkutan suara ulang…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Bawaslu NTT; Pemberian Parsel Saat Natal Juga Termasuk Money Politik

Jelang natal, badan pengawas pemilu (Bawaslu), Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kampanye terselubung yang dilakukan calon anggota legislatif (Caleg). Hal itu sangat mungkin terjadi, apalagi sudah menjadi ciri khas pendekatan mereka saat menjelang perayaan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014. Ketua bawaslu NTT, Nelce Ringu kepada wartawan di Kupang, Rabu, 18 Desember 2013 mengatakan “Para caleg biasanya memanfaatkan momen Natal untuk melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah,” ujarnya. Menurut dia, momen natal biasanya dijadikan aksi dari para caleg untuk mengumpulkan massa dengan alasan acara keagamaan. Padahal intinya…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Kisruh Pilkada SBD Diusulkan Melalui Penyeleseian Adat

Salah satu pasangan calon Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto mengusulkan supaya kisruh yang terjadi pada pemilu kepala daerah (Pilkada) setempat diselesaikan melalui adat yang berlaku. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Kornelis pasangan calon Bupati Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto, Petrus Salestinus di Kupang, Sabtu, 14 Desember 2013. “Solusi kisruh Pilkada SBD ini bisa diselesaikan secara adat,” ujarnya. Menurut dia, Biang kisruh pilkada SBD adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yakni yang memutuskan menolak seluruh gugatan pasangan Kornelius. “Kami minta KPU menggelar pleno ulang…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

Tak Laporkan Dana Kampanye, Caleg Terancam Diskualifikasi

KPU Bitung Sulawesi Utara memberikan intruksi kepada calon legislatif yang akan bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, untuk secepatnya melaporkan dana kampanye. Pelaporan tersebut paling lambat hingga batas waktu 27 Desember 2013 mendatang. Hal itu wajib dilakukan oleh para caleg dan apabila ada caleg yang tidak memasukan dana kampanye hingga batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu. Hal itu diungkapkan oleh Humas KPU Bitung Victor Rotti sperti dikutip di manadotoday.com, kamis (12/13) ”Kepada caleg diharapkan sudah bisa melaporkan dana kampanye ke masing-masing partai politik. Nanti…

Read More
Politik Sulawesi Selatan 

Kantor KPU Pinrang Disegel Warga

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) KPU menyegel kantor KPU Pinrang, pada Kamis, 5 Desember. Hal itu dilakukan karena tidak puas dengan kinerja tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU Pinrang. Penyegelan kantor KPU Pinrang ini terjadi ketika puluhan masyarakat menggelar demonstrasi menentang hasil keputusan timsel. Adapun hal yang ditentang adalah tentang penetapkan 10 besar yang lolos dalam proses seleksi. “Atas nama masyarakat, kantor ini kami segel,” ujar salah seorang pengunjuk rasa, Rasyid Panrita, seperti dikutip fajar.co.id, kamis (05/12). Tidak melakukan penyegelan kantor, Rasyid bersama puluhan masyarakat yang merasa…

Read More