Pemekaran Papua: Harus ada 7 Provinsi di Tanah Papua
Ketua DPR Papua Barat Yohan Yosep Auri mengatakan, sebaiknya Papua Barat menjadi tiga provinsi dan di Papua menjadi empat provinsi.
Read MoreBerita Politik
Ketua DPR Papua Barat Yohan Yosep Auri mengatakan, sebaiknya Papua Barat menjadi tiga provinsi dan di Papua menjadi empat provinsi.
Read MoreDuta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, menegaskan bahwa Amerika Serikat mengakui bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI
Read MoreAmbon, MALUKU – Bupati Maluku tenggara Barat (MTB), Bitzael S. Temar, yang saat ini sementara berproses untuk maju dalam bursa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku tahun 2013, mendatang, mengedepankan prinsip hati yang tulus untuk maju dalam proses demokrasi tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah ini. “Satu-satunya kunci untuk menjadi pemimpin adalah menggunakan hati. Para pemimpin kita sekarang ini, kebanyakan tidak punya hati untuk mengurus orang-orang kecil yang terhina. Kalau kita salah pilih, berarti sama saja kita memilih kucing dalam karung. Selama kita salah pilih, selama itu pula hanya…
Read MorePemekaran Kapbupaten Malaka yang terpisah dari Kabupaten Belu yang merupakan masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak delapan tahun lalu belum kunjung terwujud.
Read MoreSekretaris Daerah Sulawesi Utara, Ir Siswa Rachmad Mokodongan, menyatakan pemprov tidak pernah menghambat keinginan sejumlah daerah untuk mengusulkan pemekaran.
Read MoreSetelah minggu sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo menari Gangnam Style bersama warga, Minggu kemarin (14/10/2012) Ilham Arief Sirajuddin juga turun menari bersama.
Read MoreAbraham O Atururi menegaskan bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagian penduduknya berada di garis kemiskinan.
Read MoreDin Syamsudin meminta agar Syahrul Yasin Limpo memeriksakan kesehatannya di Parahita Diagnostic Center sebelum pemilihan gubernur Sulsel mendatang.
Read MorePuluhan massa yang tergabung dalam Front Demokrasi Sulawesi Tenggara menuntut agar Pemilihan Kepala Daerah di Sultra ditunda karena banyak kejanggalan yang dilakukan oleh komisioner dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Koordinator Lapangan Frodem Sultra, Rhully Marundu mengatakan bahwa selama ini pihak komisioner tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara, hal itu terbukti dengan proses tahapan yang mengalami pergeseran. “Terlalu banyak ketimpangan yang terjadi di KPU, mulai dari penetapan Daftar Calon Tetap yang sampai saat ini belum dipastikan, verifikasi Daftar Pemilih Tetap juga perlu dilakukan kembali, karena kemungkinan masih banyak wajib pilih yang belum terdata ataupun terdapat wajib pilih ganda,” teriak…
Read MoreMPRB dan Pemerintah Provinsi Papua Barat berkunjung ke Maybrat untuk memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak terkait permasalahan Kabupaten baru ini.
Read More