Hukum Papua Papua Barat 

Liputan di Papua, Jurnalis Asing Harus Didampingi TNI

Jakarta – Panglima TNI Moeldoko angkat bicara prihal dibukanya kembali kran jurnalis asing untuk masuk ke tanah Papua. Dia memenyarankan agar adanya pendampingan dari pihak keamanan terhadap jurnalis asing yang akan meliput. “Saya mempertimbangkan teman-teman pers asing perlu didampingi, jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa memberikan saran, pendampingan dan lain-lain. Dari kami (TNI) seperti itu,” kata Panglima TNI Moeldoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dilansir MetroTvNews, Senin (22/6/2015). Moeldoko menegaskan bahwa penjagaan bukan didasarkan atas kepentingan TNI dan bukan pula demi menutup-nutupi permasalahan di Papua. “Tapi lebih kepada faktor…

Read More
Nasional Papua Papua Barat 

Lambannya Pembangunan Maritim di Papua dan Papua Barat

Jakarta – Rencana pemerintah terkait poros maritim dan tol laut secara nasional ternyata belum menunjukan perkembangan signifikan khususnya di wilayah timur indonesia tepatnya Papua dan Papua Barat. Pembangunan maritim di kedua wilayah tersebut belusaat ini belum terlihat memiliki dampak atau masih berjalan lambat. “Padahal, potensi maritim juga sangat besar. Buktinya, biaya logistik masih sangat mahal karena infrastruktur yang minim,” kata Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6). Sampai saat ini, kata Herman, Orientasi pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah untuk Papua dan Papua Barat…

Read More
Papua Papua Barat Politik 

Ratusan PNS Papua dan Papua Barat Harus Mundur

Jakarta – Puluhan hingga ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Papua dan Papua Barat terpaksa harus mundur. Pasalnya, mereka ikut daftar dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai bakal calon. Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, Papua Barat, Wim Fymbay mengatakan, PNS yang akan ikut Pilkada umumnya PNS senior yang telah memiliki pengalaman yang sangat panjang. “Mereka umumnya adalah para pejabat eselon II di daerah,” kata Fymbay di Jakarta, seperti dilansir ROL, (14/6). Menurut Fymbay, mereka yang mendaftar ikut pilkada terpaksa harus mengundurkan diri sebagai PNS sebagaimana aturan yang berlaku. “Artinya bakal ada…

Read More
Papua Barat Pariwisata 

Kadin; Raja Ampat dapat Menyaingi Maldives

Jakarta – Potensi wisata bahari yang dimiliki Indonesia timur, terutama di Raja Ampat yang berada di Papua Barat, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Padahal Raja Ampat ini dapat bersaing dengan negara Maladewa atau Maldives. “Potensi kita dengan Maldives itu jauh. Jauh kalahnya Maldives dengan kita. Tapi mereka mengerti bagaimana mempromosikan negara tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, seperti dilansir Okezone, Senin (18/5/2015). Menurutnya, Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan dan dari sekian banyaknya pulau yang ada…

Read More
Daerah Papua Barat 

Warga Papua Barat Butuh Banyak Rumah Layak Huni

Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun sejuta rumah bagi rakyat. Apalagi saat ini, masyarakat Papua Barat masih membutuhkan bantuan perumahan layak huni atau rumah sehat tersebut. “Program sejuta rumah Presiden Jokowi memberikan harapan besar bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan, kepada Antara, Jumat (5/6). Nataniel mengatakan bahwa program pemerintah pusat ini sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsinya. “Masyarakat di provinsi kami masih membutuhkan bantuan…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Papua Sudah Aman, OPM; Itu Tidak Benar

Jayapura – Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tanah papua bukan lagi daerah konflik namun sudah berubah menjadi daerah yang aman untuk ditinggali. Bahkan berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan stigma ‘daerah konflik’ tersebut seperti membebaskan para tahanan politik baik melalui grasi ataupun amnesti. Namun hal itu ternyata belum bisa membuat para tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) luluh. Bahkan belum lama ini, dalam sebuah keterangan pers menyatakan perang terbuka dengan seluruh masyarakat Indonesia, kecuali warga asli Papua. “Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke. Yakni, perang…

Read More
Papua Barat Pariwisata 

Teluk Triton, Destinasi Baru Pariwisata Papua Barat

Raja Ampat – Banyak orang tahu dan mengakui keindahan Raja Ampat. Selama ini Raja Ampat ini menjadi destinasi favorit banyak wisatawan serta menjadi perbincangan banyak orang terlebih di media sosial. Tidak hanya Raja Ampat sebetulnya, Papua Barat juga mempunyai beberapa destinasi wisata baru yang tak kalah indahnya, salah satunya Teluk Triton. Teluk ini terletak di kabupaten Kaimana, terdapat pegunungan Arfak atau Pegav yang berada tepat di tengah-tengah Papua Barat. Diketahui, pegunungan Arfak ini sendiri merupakan kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari kabupaten Manokwari. Teluk ini menyimpan keaslian alam yang belum…

Read More

Pria Asal Papua Barat Ini Berorasi Sendirian di Depan Istana

Jakarta – Seorang pria yang mengaku warga Papua Barat, berorasi sendirian di depan pagar Istana Merdeka. Pria yang diketahui bernama Paulus Aronggear tersebut memaksa bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan beberapa tuntutan. “Papua masih miskin. Saya mau bertemu dengan Presiden. Ini demi mewakili masyarakat Papua Barat,” kata Paulus,di depan pagar Istana Negara, Jumat, 15 Mei 2015 dikutip Tempo. Paulus mengaku sudah sepekan berada di Jakarta dan rela tidur di pinggiran Istana Negara, bahkan Paulus mengancam tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Jokowi. “Presiden jangan hanya membangun jalan tol,…

Read More
Hukum Papua Papua Barat Politik 

Puluhan Tapol Papua Segera Bebas

Jakarta – Saat ini, pemerintah telah memproses pengajuan amnesti sekitar 90 tahanan politik (tapol) Papua. Akan tetapi meski demikian, pengajuan amnesti tersebut tetap harus menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu. “Harus minta persetujuan DPR. Bisa disetujui, bisa juga tidak. Sekarang amnesti juga sedang berjalan diajukan ke DPR,” ujar Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di kompleks Istana Negara, Jakarta seperti dilansir JPNN, (15/5). Edhy mengungkapkan bahwa para tapol tersebut menolak mengajukan grasi dan memilih untuk mengajukan amnesti. “Padahal, jika mengajukan grasi bisa diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang didapat lima tapol…

Read More