Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Alasan Maluku Harus Jadi Lumbung Ikan Nasional

Ambon – Saat ini, warga Maluku tengah menunggu keputusan pemerintah pusat untuk merealisasikan Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional. Pencanangan Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional itu sendiri sebelumnya telah dilakukan semasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Masyarakat Maluku sedang menunggu kapan keputusan pemerintah agar Maluku dapat ditetapkan sebagai daerah lumbung ikan nasional,” kata Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, di Ambon, seperti dikutip Kompas, Senin (25/5/2015). Zeth meminta agar pemerintah pusat segera merealisasikan pencanangan tersebut pada masa pemerintahan Jokowi-JK saat ini. “Realisasi dan penerapannya hingga kini belum juga dilakukan pemerintah,” jelasnya.…

Read More
Ekonomi & Bisnis Hot Maluku 

Perusahaan Minyak Asal Belanda Dapat Izin Ekplorasi di Pantai Indonesia Timur

Jakarta – Perusahaan minyak bumi asal Belanda, Shell akan melakukan ekplorasi blok Moa Selatan. Shell telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Dalam kontrak tersebut, Shell diijinkan untuk mengekplorasi blok laut dalam di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Moa Selatan, Provinsi Maluku. Blok Moa Selatan berada di kedalaman perairan antara 1.500-2.700 meter. “Kami senang dapat kembali dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi di daerah lepas pantai Indonesia Timur,” kata Smith melalui…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

SDA Maluku Melimpah, Tapi Kebijakan Belum Berpihak

Jakarta – Maluku merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku, John Toisuta, belum lama ini. “Maluku memiliki peran yang penting dalam sejarah Indonesia. Maluku bukan saja bagian dari Indonesia, tetapi Maluku adalah salah daerah pendiri bangsa Indonesia,” ujar John saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (16/5). John mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak mengabaikan pembangunan di Maluku. “Pemerintah Jokowi-JK tidak boleh abaikan Maluku.” pintanya. Dalam sejarahnya, kata John, ada delapan provinsi yang menjadi pendiri Indonesia, termasuk Maluku,…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

MTJ Beritikad Baik Berikan Kebijakan Uang Pisah Untuk ABK

TUAL – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku menilai manajemen Industri Perikanan Terpadu PT. Maritim Timur Jaya (MTJ) beritikad baik untuk membuat kebijakan memberikan uang pisah kepada para anak buah kapal (ABK) yang tidak bisa melaut karena diberlakukannya moratorium oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah komando Menteri Susi Pujiastuti. “MTJ punya itikad baik dengan membuat kebijakan memberikan uang pisah kepada para ABK yang bekerja pada kapal penangkap milik mereka. Padahal kapal-kapal milik perusahaan ini tidak bisa beroperasi bukan karena disengajakan perusahaan, melainkan adanya peraturan moratorium oleh KKP,” kata Kepala…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

MTJ Berikan Uang Pisah Kepada 104 ABK

TUAL – Manajemen Industri Perikanan Terpadu PT Maritim Timur Jaya telah memberikan kompensasi uang pisah kepada 104 anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan milik perusahaan tersebut. “Proses pembayarannya dilakukan selama dua hari, yakni dimulai pada Senin (4/5) petang, setelah diadakannya pertemuan dwi partit yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kota Tual dan Provinsi Maluku yang disertai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama,” kata Direktur Operasional PT MTJ, Dipa Tamtelahitu, Rabu (6/5) di Tual. Menurut Dipa, uang pisah yang diberikan kepada ABK tersebut, merupakan kebijakan perusahaan berdasarkan situasional dengan…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Dampak Negatif Moratorium Kehilangan Lapangan Kerja

TUAL – Penjabat Walikota Tual, Semmy Risambessy mengatakan, pemberlakuan moratorium kapal eks asing yang digalakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah komando Menteri Susi Pujiastuti memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi perekonomian daerah. “Pemberlakuan moratorium memang tujuannya baik, namun disisi lain berdampak negatif bagi para pekerja yang akan kehilangan lapangan pekerjaannya, dikarenakan perusahaan perikanan menghentikan aktivitas penangkapannya dilaut,” kata Risambessy kepada wartawan, Rabu (6/5) di Tual. Khusus untuk Kota Tual, Risambessy mengatakan, ratusan warga telah kehilangan pekerjaannya, dikarenakan Industri Perikanan Terpadu PT Maritim Timur Jaya (MTJ) yang adalah perusahaan…

Read More
Maluku Nasional 

Presiden Jokowi Akan Berkunjung Ke Ambon, Ini Agendanya!

Ambon – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Ambon Maluku pada 5 Mei 2015 mendatang. Selain untuk kunjungan kerja, presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk membuka dan memberikan pidato pada acara yang telah dijadwalkan. Acara tersebut adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang akan berlangsung di Ambon, 5-10 Mei 2015. “Dipastikan Presiden Joko Widodo akan membuka secara resmi rakernas Apeksi pada 7 Mei di Ambon,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, seperti dilansir Antara, 02/05/15. Menurut Richard, presiden selain membuka secara resmi Rakernas, juga akan…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Pengrusakan Kantor MTJ Karena Terpengaruh Miras

TUAL – Perwakilan anak buah kapal (ABK) salah satu kapal tangkap milik PT Maritim Timur Jaya (MTJ), Abdullah Hokang mengaku, aksi anarkis pengrusakan kantor perusahaan perikanan tersebut dikarenakan terpengaruh minuman keras (miras). “Kami para ABK telah terpengaruh miras sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan tindakan kami, hingga menyebabkan rusaknya seluruh kaca gedung kantor, termasuk fasilitas kantor lainnya,” ungkap Abdullah Hokang, Minggu (3/5) saat berdialog dengan jajaran pimpinan perusahaan yang merupakan jaringan Artha Graha ini. Dirinya mengaku, kedatangannya bersama 70-an ABK dari beberapa kapal tangkap ikan PT MTJ untuk meminta maaf…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Upah ABK PT MTJ Siap Dibayarkan

TUAL – Setelah diadakannya pertemuan bersama antara manajemen PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dengan para anak buah kapal (ABK) kapal penangkap milik perusahaan tersebut, Minggu (3/5), akhirnya disepakati jika perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) bersedia membayar upah kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejumlah direksi PT MTJ yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Komisaris, Agus Santosa, Direktur Utama Jimmy Lesmana, Direktur Operasional, Dipa Tamtelahitu serta penasehat perusahaan Andri. Dalam pertemuan tersebut, para ABK menanyakan nasib mereka kedepan, karena sudah lima bulan terakhir telah dirumahkan sementara dan hingga saat ini…

Read More