Daerah Maluku 

Jafar Nurlatu Minta Gubernur Revisi 10 IPR Gunung Botak

Ambon, indonesiatimur.co – Usai Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak bagi 10 koperasi, keluarga Nurlatu menyatakan keberatan. Menurut tokoh adat dan perwakilan marga, Jafar Nurlatu, mereka meminta kepeda Gubernur Maluku agar IPR kepada 10 koperasi itu harus di daur ulang atau direvisi. “Kenapa IPR kepada 10 koperasi ini harus direvisi? Karena legal standing-nya tidak jelas,”terangnya kepada media ini Senin (28/04/2025) Alasan legal standing IPR 10 koperasi tidak jelas, karena pada saat proses pemilihan koperasi yang di usulkan pemerintah daerah Kabupaten Buru telah mengusulkan sesuai prosedur.…

Read More
Ekonomi & Bisnis Maluku 

Pemprov Maluku Terbitkan IPR Untuk 10 Koperasi di Gunung Botak

Ambon, indonesiatimur.co – Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat Gunung Botak, sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada 10 (sepuluh) Koperasi yang telah memenuhi syarat,” ujar Asisten II Sekda Maluku Kasrul Selang, saat ditemui di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/04/2025). Ia menginformasikan bahwa Koperasi ini sudah memenuhi syarat pada tahapan administrasi di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) yang disediakan Kementerian ESDM dan tahapan teknis, maupun beberapa tahapan lainnya yang dipersyaratkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Buru. “Pada aplikasi MODI,…

Read More
Daerah Hot Maluku 

Akibat Penutupan Gunung Botak, 50 Ribu Warga Hadapi Masalah Ekonomi

Jakarta – Penutupan sementara lokasi tambang emas di Gunung Botak Pulau Buru Maluku ternyata berdampak pada taraf kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Penutupan yang dilakukan pada November 2015 lalu tersebut telah menghapus sumber penghasilan utama warga sekitar. Pengurus Konsosium dan Koperasi Mansyur Lakata saat ditemui di kantor Kementerian ESDM mengatakan bahwa di Gunung Botak setidaknya ada 50 ribu orang pekerja tambang (petambang). “Katakanlah setiap orang menghidupi 10 orang, ada 50 ribu orang yang terdampak,” kata Mansyur seperti dilansir okezone, (13/6) Selain itu, kata Mansyur, hal ini juga telah berdampak pada dunia…

Read More
Daerah Lingkungan Maluku 

Akhirnya, Gubernur Maluku Tutup Penambangan Gunung Botak

Ambon – Selama ini, penambangan emas di Gunung Botak, Kecamatan Wamsaid, kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku menarik perhatian dunia. Betapa tidak, penambangan yang dilakukan secara tradisional oleh warga-warga sekitar ataupun pendatang ini telah banyak mengundang masalah. “Lokasi tambang Gunung Botak akan ditutup pekan depan,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff, di Ambon, seperti dilansir Antara, 02/09. Gubernur Said menegaskan, setelah ditutup areal penambangan emas ilegal di kawasan Gunung tersebut tidak boleh lagi ada aktivitas penambangan. “Setelah tutup tidak ada lagi aktivitas penambangan,” tegasnya. Gubernur dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi tambang emas…

Read More
Daerah Hot Maluku 

1.000 Penambang Emas di Gunung Botak Meninggal, Jasadnya Dibiarkan

Maluku – Meski gubernur Maluku tengah memberikan perintah untuk menutup lokasi penambangan emas di gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku namun masih saja banyak penambang tradisional yang melakukan aktivitas penambangan tersebut. Penutupan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya sejak lokasi tersebut dibuka sampai saat ini, sudah lebih dari 1.000 petambang emas ilegal di Gunung Botak tersebut yang meninggal dunia. ”Lebih dari 1.000 orang tewas di Gunung Botak karena tertimbun longsoran tanah dan terbunuh,” kata Nikolaus Nurlatu, tokoh adat setempat, seperti dilansir Tribun News, 6 Februari 2015. Adapun penyebab tewasnya para penambang…

Read More
Daerah Hukum Maluku 

Penambangan Gunung Botak Masih Berlangsung, Perintah Gubernur Tak Digubris

Ambon — Gubernur Maluku, Said Assagaf sebelumnya telah menginstruksikan agar penambangan emas liar di Gunung Botak (GB) segera ditutup. Namun, hingga kini aktivitas penambangan di gunung tersebut masih terus berlangsung. Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku, Abdullah Marasabessy menilai bahwa pemerintah Kabupaten Buru dan aparat kepolisian serta TNI dianggap tidak taat perintah. “Tentu harus ditaati oleh Pemkab dan aparat untuk mengamankan instruksi itu,” kata Abdullah kepada Ambon Ekspres, 27/01/15. Padahal perintah gubernur dan kunjungan langsung di GB bersama Kapolda dan Pangdam untuk menginstruksikan penutupan aktivitas penambangan tersebut. “Kan instruksi pak…

Read More