Hukum Papua 

Polresta Jayapura Berhasil Tetapkan 10 Tersangka Korupsi

Jayapura – Di tahun 2014 yaitu dari Januari hingga akhir September, Kepolisian Resor Jayapura Kota berhasil menetapkan sepuluh orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Tiga tersangka diantaranya merupakan kasus penyalahgunaan dana anggaran Pemilukada. Sementara untuk tujuh tersangka lainnya merupakan kasus dugaan penyalahgunaan dana subsidi bus milik Damri Kota Jayapura-Papua. “Penetapan sepuluh orang tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan sepanjang bulan Januari-September 2014,” kata Kapolres Jayapura Kota, AKBP Alfred Papare, S.Ik seperti dilansir bintangpapua.com. Alfred mengungkapkan bahwa dari sepuluh orang yang sudah ditetapkan tersangka, delapan diantara selesai dan…

selanjutnya
Hukum Papua 

8 PNS Pemprov Papua Diperiksa KPK

Jayapura – Delapan pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diperiksa Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura sebagai saksi dugaan kasus korupsi. “Saat ini penyidik masih memeriksa delapan saksi terkait kasus korupsi dengan tersangka mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi sepertidilansir Antara. Johan menjelaskan, pemeriksaan masih tetap dilakukan di Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Papua di Jayapura. “Jumlah saksi yang diperiksa seluruhnya dalam kasus mantan orang nomor satu di Papua itu berjumlah 20 orang,” lanjutnya. KPK sendiri, lanjut Johan, menurunkan…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

KPK Temukan Adanya Indikasi Mafia Sapi di NTT

Kupang — Pasca tertangkapnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatanah dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi, kini ada banyak kasus sama yang terungkap. Belum lama ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan ada indikasi kartel atau mafia sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Indikasi ada, gejalanya ada, orangnya siapa itu yang belum tahu,” kata Busyro di Kupang, Rabu (10/9) seperti dilansir media indonesia. Busyro mengatakan apabila sapi di dalam negeri termasuk di NTT cukup memenuhi…

selanjutnya
Hukum Papua 

Di Papua, 4 Bupati Jadi Target Penahanan

rJayapura – Empat Bupati di Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi target penahanan. Mereka menjadi target penahanan Kejaksaan Tinggi Papua karena terlibat kasus tindak pidana korupsi. Adapun keempat Bupati tersebut diantaranya, (1) Bupati Biak, Yesaya Sombuk, (2) Bupati Kabupaten Waropen, Yesaya Buinai, (3) plt Bupati Mimika, Ausilius You, dan (4) Bupati Maybrat, Bernard Sagrim. Bupati Biak, Yesaya Sombuk merupakan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi 25 ruang kelas di Kabupaten Supiori senilai proyek Rp.10,2 milyar. Kemudian, Bupati Kabupaten Waropen Yesaya Buinai adalah tersangka kasus dugaan korupsi dana senilai Rp. 3…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

2 Bupati di NTT ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Kupang – Bupati Rote Ndao, Lens Haning dan Bupati Sumba Barat, Yubilate Pandango ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Hal itu ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kejaksaan Negeri Ba’a dan Waikabubak baru. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Mangihut Sinaga mengatakan bahwa keduanya tersangkut dugaan korupsi pengadaan sepeda motor dan hibah tanah. “Sejauh ini baru dua bupati yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Sinaga menyebutkan bahwa bupati Sumba Barat tersangkut dugaan korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor pada tahun 2011 senilai 3,2 Miliar. “Tersangka diduga mengintervensi…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Korupsi Pengadaan Buku, 5 PNS di Kupang Divonis 1,3 tahun Penjara

Kupang— Vonis penjara masing-masing 1,3 tahun dijatuhkan kepada lima pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka sebelumnya bertugas sebagai anggota Professional Hand-over (PHO) proyek pengadaan buku. Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor setempat, Jumat (11/7) menyatakan bahwa lima PNS Fransiskus Kemis, Sahidi Djahilape, Simon Bunga, Evi Herlina Rata, dan Agustinus Kia Bala Miten terbukti melakukan korupsi. Selain vonis penjara, dalam putusan dibacakan majelis hakim Khairulludin itu menyatakan mereka wajib membayar denda Rp 50juta subsider tiga bulan penjara. Diketahui, mereka terlibat kasus korupsi proyek pengadaan buku mata…

selanjutnya
Politik Sulawesi Tengah 

Revolusi Mental, Cara Berantas Korupsi Ala Jokowi-JK

Palu – Korupsi sudah mengakar di indonesia, pasalnya kasus ini banyak ditemukan diberbagai elemen dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Berbagai cara dirancang termasuk oleh tim calon presiden dan wakil presiden Jokowi – JK. Tim dengan nomor urut 2 ini memiliki gagasan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya bertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja, namun perlu revolusi mental dari setiap warga. “Dengan revolusi mental yang anti korupsi. Dan ini diteguhkan Jokowi-Jk,” kata Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK di Sulteng Yahdi Basma dalam kampanye dialogis di RRI (Radio Republik…

selanjutnya
Politik 

Jika Terpilih, Prabowo-Hatta Berjanji Buat Koruptor Dihukum Mati

Surabaya – Jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, pasangan Prabowo-Hatta berjanji akan mengupayakan ketentuan hukuman mati bagi koruptor. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Pemenangan Prabowo – Hatta, Mahfud MD di Surabaya usai menghadiri Deklarasi Relawan Kesatuan Aksi Pendukung Prabowo untuk Indonesia Satu (KAPPI-1) Jatim, beberapa waktu lalu. “Kami akan usulkan revisi UU Tipikor (tindak pidana korupsi) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun menjadi hukuman mati,” katanya, seperti dikutip tribunnews.com. Mahfud menjelaskan, hukuman mati dibenarkan dalam konstitusi, sama halnya dengan kasus terorisme dan narkoba. “Hukuman mati tidak melanggar…

selanjutnya
Hukum Papua 

Korupsi Block Grand, Kejati Papua Bakal Panggil Bupati Biak

Jayapura – Kasus dugaan dana block grand renovasi ruangan kelas di Kabupaten Supiori, tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN terus ditelusuri. Rencananya, terkait kasus korupsi sebesar Rp10 miliar itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akan memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori berinisial YS. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, E.S Maruli Hutagalung mengatakan jika YS saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor. “Kami akan periksa dia sebagai saksi pengembangan kasus ini,” kata Hutagalung, seperti dilansir majalahselangkah.com. Pemanggilan Bupati Biak Numfor itu, kata Hutagalung, yakni sebagai saksi lantaran yang bersangkutan…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Utara 

Wagub Sulut; ‘Saya berharap PNS tak korupsi jam kerja’

Sulut – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Djouhari Kansil MPd, akhir-akhir ini kerap menerima laporan banyaknya PNS yang tak disiplin pada saat jam kerja. Karenanya, Kansil meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulut untuk tidak melakukan “korupsi” jam kerja. Kansil berharap seluruh PNS harus tetap mengedepankan pelayanan yang prima ke masyarakat, serta mengetahui tugas pokok dan fungsinya. “Saya harap PNS tak korupsi jam kerja karena sebagai abdi negara, kita dibayar untuk memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat,” kata Kansil. Lebih lanjut, Kansil juga meminta kepada seluruh…

selanjutnya
Dirgahayu Kota Ambon