korupsi – Page 3 of 8 – Indonesia Timur

Korupsi Block Grand, Kejati Papua Bakal Panggil Bupati Biak

23/05/2014 korupsi0 comment

Jayapura – Kasus dugaan dana block grand renovasi ruangan kelas di Kabupaten Supiori, tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN terus ditelusuri. Rencananya, terkait kasus korupsi sebesar Rp10 miliar itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akan memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori berinisial YS. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, E.S Maruli Hutagalung mengatakan jika YS saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor. “Kami akan periksa dia sebagai saksi pengembangan kasus ini,” kata Hutagalung, seperti dilansir majalahselangkah.com. Pemanggilan Bupati Biak Numfor itu, kata Hutagalung, yakni sebagai saksi lantaran yang bersangkutan…

Hukum Sulawesi Utara

Wagub Sulut; ‘Saya berharap PNS tak korupsi jam kerja’

30/04/201420/01/2015 korupsi0 comment

Sulut – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Djouhari Kansil MPd, akhir-akhir ini kerap menerima laporan banyaknya PNS yang tak disiplin pada saat jam kerja. Karenanya, Kansil meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulut untuk tidak melakukan “korupsi” jam kerja. Kansil berharap seluruh PNS harus tetap mengedepankan pelayanan yang prima ke masyarakat, serta mengetahui tugas pokok dan fungsinya. “Saya harap PNS tak korupsi jam kerja karena sebagai abdi negara, kita dibayar untuk memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat,” kata Kansil. Lebih lanjut, Kansil juga meminta kepada seluruh…

Hukum Maluku

Diduga Terlibat Korupsi Bansos, Bupati SBB Bakal Diperiksa

21/04/2014 korupsi, korupsi bansos0 comment

Ambon – Diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 11.632.114.743, bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat bakal diperiksa penyidik Kejati Maluku. Puttileihalat akan diperiksa karena sebagai penguasa Ia tahu perencanaan hingga seluk beluk penggunaan dana tersebut. Diketahui, dana bansos itu dialokasikan pada APBD tahun 2011, namun setelah dicairkan dana tersebut tak digunakan sesuai peruntukkannya yakni untuk penanganan bencana alam. Namun laporan pertanggung jawaban fiktif-pun dibuat seolah olah dana itu digunakan bagi kepentingan bansos sebenarnya padahal tidak. Dana bansos itu diduga mengalir ke pilkada SBB dan sengaja di rencanakan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Terlibat Kasus Korupsi, PNS Gol 3 B di Kupang Ditangkap

22/03/201420/01/2015 kasus korupsi, korupsi0 comment

Kupang – Buyung Abdul Munaf Rosna, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap tim kejaksaan tinggi (Kejati) NTT Jumat, 21 Maret 2014 dini hari. Tersangka bersama sejumlah barang bukti diamankan di Kelurahan Oepura, Kota Kupang. Polisi berhasil mengamankan 1 unit mobil Izuzu, dua unit motor kawasaki dan Jupiter Z serta uang senilai Rp 300 juta dari tangan tersangka. Buyung menjabat sebagai kepala unit pengadaan barang dan jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada politeknik negeri Kupang. Humas Kejati NTT Ridwan Angsar mengatakan, penangkapan tersangka…

Hukum Papua

Kejati Tahan Kadis Pariwisata Papua

16/01/201426/01/2014 korupsi0 comment

Jayapura –Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua berinisial CHR, ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, Senin (13/1) sore. Hal itu karena ia diduga melakukan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Mess Cartens, Kabupaten Mimika senilai kurang lebi Rp3 miliar. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo, S.H., mengungkapkan, penahanan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua ini, berdasarkan hasil pengembangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Menurutnya pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua itu, diduga kuat menyalahgunakan dana proyek pembangunan Mess Cartens, Kabupaten Mimika dengan nilai kurang lebih Rp3 miliar.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Tahun 2013, Kasus Korupsi Paling Tinggi di NTT

01/01/201425/06/2020 kasus korupsi, korupsi, narkoba0 comment

Polisi daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) melansir tiga kasus yang paling tinggi selama tahun 2013 di daerah tersebut yaitu korupsi, Narkoba dan Trafiking. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2013. “Ada tiga kasus yang paling menonjol selama tahun ini,” ujarnya. Menurut dia, selama tahun 2013, korupsi yang ditangani Polda NTT sebanyak 71 kasus, dari jumlah tersebut baru 35 kasus yang terselesaikan. Sementara kasus Narkotika, hanya 17 kasus yang sudah terselesaikan dari laporan sebanyak 23 kasus. “Kemudian untuk kasus trafiking…

Hukum Sulawesi Tenggara

Empat Direksi Perusahaan Daerah (perusda) Kolaka Korupsi Berjamaah?

01/01/201420/01/2015 korupsi, perusda0 comment

Empat Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tersangka korupsi sebesar Rp600 juta dalam kasus kas Perusda. Adapun ke empat direktur tersebut yakni Direktur Utama Sukma Kutana, Direktur Operasional Lukman Syahrir, Direktur Keuangan Riamin Basire dan Direktur Umum Abdul Rauf, Mereka ditetapkan sebagai tersangka korupsi kas Perusda sebesar Rp600 juta. Hal itu disampaikan oleh Humas Kepolisian Resor Kolaka AKP Nazaruddin, kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2013. Dari keterangan para tersangka, kata Nazaruddin, uang sejumlah Rp600 juta itu digunakan untuk membantu pengobatan komisaris Perusda yaitu, Bupati Kolaka…

Hukum Sulawesi Barat

Kejari Mamuju Selamatkan Rp1,15 Miliar Uang Negara

13/12/201330/04/2014 korupsi, mamuju, uang negara0 comment

Kejaksaan Negeri Mamuju terus berupaya mengungkap kasus korupsi dan menyelamatkan miliaran rupiah uang negara. Berdasarkan catatan, hingga Desember ini Kejari Mamuju telah menyelamatkan sekitar Rp1,15 miliar uang negara dari sejumlah kasus korupsi dan tindak pidana lainnya. Adapun kasus-kasus tersebut seperti korupsi pengadaan kertas suara pada Pilkada Kabupaten Mamuju tahun 2010 (Rp479.016.820), korupsi pembangunan stadion Sulbar tahun 2009 (Rp523.932.774), korupsi gratifikasi dalam proyek perencanaan bendungan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulbar tahun 2012 (Rp95.500.000 + Rp37.000.000) dan korupsi pembangunan dana kas Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju (Rp15.000.000). Kepala Kejari Mamuju, Andi Murji Machfud,…

Hukum Sulawesi Selatan

Kejari Sopeng Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Pendidikan

28/11/201320/01/2015 korupsi, korupsi pengadaan buku, pendidikan0 comment

Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng, menetapkan tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dikmudora). Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Dikmudora, Hantik kini yang ditetapkan menjadi tersangka. Kajari Soppeng, T Try Ari Mulyanto, mengatakan jika penetapan tersangka tersebut didukung bukti-bukti – bukti yang kuat. “Kasus pendidikan gratis menjerat dua tersangka. Sebelumnya ada Wiwiek dan tersangka barunya yakni Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Dikmudora, Hantik,” ujar T Try Ari, seperti dilansir fajar.co.id, kamis, (28/11). lebih lanjut, T Try Ari menjelaskan Hantik dinilai paling bertanggungjawab dalam kasus ini karena…

Gorontalo Hukum

Terkait Korupsi Pengadaan Buku, Kejati Gorontalo Periksa 10 Kepsek

27/11/201320/01/2015 korupsi, korupsi pengadaan buku0 comment

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo sudah memeriksa 10 kepala sekolah (kepsek) SD dalam kapasitas sebagai saksi pada dugaan kasus korupsi pengadaan buku di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone Bolango 2012. Mereka dimintai keterangan seputar penerimaan buku ajar yang ditengarai oleh proses pengadaan bermasalah. Dilansir Gorontalopost.com, rabu (27/11), 10 kepala SD yang telah diperiksa itu di antaranya, SD Negeri 7 Tapa, SD Negeri 4 Tapa, SD Negeri 8 Bulango Utara, SD Negeri 2 Kabila, SD Negeri 5 Suwawa Selatan, SD Negeri 4 Bulango Ulu, SD Negeri 1 Bulango Timur, SD Negeri 1…