Bupati Keerom; Stop Tenaga Kontrak Baru Dilingkungan Pemda
Bupati Kabupaten Keerom, Yusuf Wally, S.E, M.M menegaskan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom dilarang untuk menerima pegawai kontrak.
Read MoreSerba-serbi berita daerah indonesia Timur yang tidak masuk dalam kategori berita lainnya.
Bupati Kabupaten Keerom, Yusuf Wally, S.E, M.M menegaskan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom dilarang untuk menerima pegawai kontrak.
Read MoreKesamaan presepsi antara Pemerintah Sulawesi Tengah dan Gorontalo membuka peluang kerja sama kedua pemprov, khususnya bidang peningkatan sumber daya manusia.
Read MoreEnam dari tujuh fraksi DPRD NTT pada sidang paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah kenaikan tarif RSUD Johanis Kupang, menolak adanya kenaikan tarif.
Read MorePakar lingkungan Abraham Tulalessy menyarankan agar segera dibuat pintu-pintu air pada sungai-sungai besar dikota Ambon untuk mencegah terulangnya banjir besar.
Read MorePemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Gubernur Nomor: 402, Mei 2013.
Read MorePemerintah Kota Ambon bertekad mewujudkan Kota Ambon sebagai kota musik atau yang sering disebut Ambon City of Music.
Read MoreHimbauan agar mematuhi ketentuan pelayaran seperti jangan memuat penumpang lebih dari kapasitas demi keselamatan penumpang masih kerap diabaikan.
Read MoreKabupaten Minahasa dipastikan tidak akan buka lowongan CPNS baru karena jumlah PNS yang ada saat ini sudah cukup tinggi yaitu sekitar 7000 PNS lebih
Read MorePembukaan CPNS tahun ini membuat pencari kerja mendatangi Mapolresta Manado untuk mengurus surat keterangan catatan kriminal (SKCK) sebagai salah satu syarat lamaran CPNS.
Read MoreKupang, indonesiatimur.co – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah NTT diminta segera menghentikan sumbangan berkedok pungutan biro karena tidak memiliki dasar hukum. Hal itu malah akan termasuk kepada peluang terjadinya penyimpangan wewenang. Permintaan tersebut dilontarkan oleh Anwar Pua Geno, anggota Komisi A DPRD NTT pada rapat Komisi A dengan Kepala Biro Hukum Setda NTT bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah Senin (26/8/2013). Menurut Anwar, pegawai negeri sipil tidak seharusnya menyumbang dana untuk biaya renovasi pasca kebakaran kantor gubernur beberapa waktu lalu. Menurutnya pemprop NTT memiliki dana khusus yang bisa digunakan kapanpun…
Read More