Hukum – Page 175 of 233 – Indonesia Timur

Kesenjangan Sosial, Faktor Utama Munculnya Separatisme di Indonesia Timur

15/08/2015 gerakan separatisme, Kementerian Luar Negeri1 Comment

Jakarta –Ada beberapa faktor penyebab dinamika sosial politik di Indonesia bagian timur. Hal ini kemudian menjadi fokus perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Deputi Bidang Kordinator Politik Luar Negeri Kemenlu, Antonius Agus Sriyono mengatakan bahwa semua pihak harus waspada terkait isu separatisme yang terjadi khususnya di daerah Papua dan juga Maluku. ”Ya, isu seperti ini tergolong bahaya. Sebab bisa membuat disintegrasi bangsa,” ujar Antonius seperti dilansir ROL, (15/8). Menurut Antonius, ada berbagai macam faktor yang membuat isu seperti ini muncul salah satunya yaitu masalah kesenjangan ekonomi. Apalagi, angka pertumbuhan ekonomi di…

Hukum Papua

Tentara PNG Berani Masuk Wilayah NKRI, TNI Langsung Bersiaga

14/08/2015 Tentara PNG, tni0 comment

Papua – Pada 7 Agustus 2015 lalu, terjadi insiden penurunan bendera merah putih di kampung Jaknyu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Peristiwa penurunan bendera merah putih itu dilakukan oleh warga sekitar namun oleh tentara Papua Nugini (PNG). “Dari laporan yang diterima terungkap Bendera Merah Putih diturunkan karena tentara PNG beranggapan itu wilayah netral sehingga bendera yang dikibarkan harus bendera dari dua negara,” kata Kasdam XVII Cendrawasih Brigjen TNI Tantang Sulaiman di Jayapura, seperti dilansir Merdekacom, 13/08. Menurut dia, hingga kini belum diketahui motif dari tentara PNG yang menurunkan Bendera…

Hukum Sulawesi Utara

Polda Sulut Raih Peringkat 3 Penanganan Korupsi Terbaik

11/08/2015 kasus korupsi, Polda Sulut0 comment

Manado – Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) mendapat catatan baik perihal penanganan berkas perkara kasus korupsi. Polda Sulut dan Jajaran Polres dan Polrestanya meraih posisi ketiga terbaik se-Indonesia. “Kita patut berbangga akan capaian ini. Kita tempat ketiga setelah Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat,” tutur Kasubdit Tipikor AKBP Gani Fernando Siahaan, seperti dilansir Tribun Manado, (7/8). Menurutnya, dari capaian tersebut, ada sembilan berkas di Subdit Tipikor Polda Sulut yang terselesaikan, sementara jajaran Polres dan Polresta ada tiga yang selesai. “Total berkas perkara yang terselesaikan ada 12 berkas,” tuturnya.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Pakai Seragam Mirip TNI, Puluhan Angota Ormas di NTT Ditangkap

11/08/2015 ormas0 comment

Kupang – Sebanyak 27 pria anggota ormas di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditangkap dan diamankan oleh Kodim 1604 Kupang. Mereka ditangkap karena mengenakan pakaian nyaris menyerupai seragam TNI. Dilansir LintasNTT, mereka mengaku berasal dari berbagai kabupaten di NTT yang direkrut sebagai anggota Ormas Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI). Agar bisa gabung ormas ini, mereka harus membayar sejumlah uang; 5 juta hanya sebagai anggota, dan apabila ingin jabatan, mereka harus membayar lebih besar lagi. Apabila ingin menjabat sebagai provost, maka mereka harus membayar Rp8 juta per orang. Sedangkan jika mereka ingin…

Hukum Nasional

Bertemu Dubes Papua Nugini, Menteri Susi Punya Agenda Khusus

10/08/2015 ilegal fishing, menteri KKP, papua nugini, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Peter Ilau. Pertemuan berlangsung pada Senin (10/8/2015) sekitar pukul 10.00 WIB di kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP, agenda pertemuan untuk menindaklanjuti penanganan kasus kejahatan di sektor kelautan meliputi penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan di kedua negara. Sebelumnya, KKP tengah melakukan pengeejaran terhadap 33 kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut diketahui melarikan diri ke wilayah perairan Papua…

Hukum Papua

Kapolda Papua: Ada yang Minta Tersangka Tolikara Dibebaskan

09/08/2015 Kapolda Papua, kasus Tolikara, paulus waterpauw0 comment

Jayapura – Sampai saat ini, Dua tersangka kasus kerusuhan di Tolikara, Papua, masih berada di sel tahanan Mapolda Papua. Keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif atas status tersangka yang membelitnya. Kapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpau mengaku jika ada pihak yang meminta membebaskan kedua tersangka tersebut. “Ada permintaan untuk penangguhan penahanan tersangka. Saya jawab kita sedang memproses, biarlah semua bersabar dulu. Menunggu dulu proses ini hingga upaya maksimal,” kata Kapolda saat melakukan kunjungan dua hari di Karubaga, Tolikara, seperti dilansir Metrotv News, 08/08. Kapolda berjanji akan menuntaskan kasus tersebut dengan adil…

Hukum Papua

Terbang di Kawasan Timika, Helikopter TNI Ditembaki

07/08/2015 Timika0 comment

Timika – Helikopter milik TNI Angkatan Darat diduga ditembaki sekelompok orang ketika terbang diatas wilayah Timika Papua, Kamis (6/8/2015). Helikopter dengan nomor lambung HS 7148 tersebut bertujuan mereka membawa pendorongan logistik ke pos Jila Yonif 754/ENK. “Pada saat terbang tiba-tiba terdengar tembakan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wuryanto, seperti dilansir Tribun, 07/08. Menurut Wuryanto, helikopter rute Timika-Jila itu terbang sekitar pukul 07.18 WIT dan dikemudikan oleh Kapten Penerbang Ketut dan kopilot Adam. “Pada saat rute balik, sekitar pukul 08.40 terdengar suara hentakan namun saat dilakukan pengecekan instrument normal,”…

Hukum Sulawesi Tenggara

Di Sultra, Belasan Koruptor Bakal Dapat Remisi Kemerdekaan

06/08/2015 remisi0 comment

Kendari – Menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-70 bulan Agustus tahun 2015, 16 terpidana korupsi diusulkan untuk menerima remisi. Remisi tersebut diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Juru bicara Kanwil Hukum dan HAM Sultra Hapotan Harahap mengatakan bahwa apabila usulan tersebut dikabulkan, maka para napi korupsi itu akan mendapat pengurangan masa hukuman antara 15 hari sampai lima bulan. “Jika disetujui mereka nantinya akan menerima jatah tiga momen remisi, yakni remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus dan remisi dasawarsa sebagai hadiah pemerintah yang…

Ekonomi & Bisnis Hot Hukum Papua Papua Barat

Ketua Komisi III DPR RI: ‘Review Kembali Semua Kontrak Asing di Papua’

04/08/201504/08/2015 Aziz Syamsuddin, Kekayaan Papua0 comment

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan jika ada keterbelakangan pembangunan ekonomi dan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat. Padahal, kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat kaya raya. “Papua dan Papua Barat kaya sumber daya alam tapi masih sangat tertinggal dibanding provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia,” kata Aziz, seperti dilansir JPNN, 22/07. Aziz meminta agar pemerintah melihat kembali kontrak pertambangan yang dipegang asing yang beroperasi di wilayah tersebut. “Terkait dengan sumber daya alam, menurut saya, semua kontrak dengan pihak asing perlu dianalisis secara komprehensif dan…

Daerah Hukum Maluku Maluku Utara

Maluku dan Malut Minta Otonomi Khusus Kelautan

03/08/2015 Otsus Kelautan0 comment

Jakarta – Maluku dan Maluku Utara merupakan provinsi di kawasan timur indonesia yang sekitar 90 persen wilayahnya adalah lautan. Karenanya, sejumlah tokoh asal Maluku meminta kepada pemerintah agar mendapatkan otonomi khusus kelautan. Hal itu disampaikan oleh beberapa tokoh asal Maluku diantaranya pakar laut dalam Dr Augy Syuhailatua, praktisi migas Boetje HP Balthazat, Direktur Eksekutif Archipelago Solidarity Foundation Angelina Pattiasina di Jakarta, seperti dilansir Bisniscom, Senin (3/8/2015). Menurut mereka, potensi kelautan di maluku dan maluku utara sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah tokoh tersebut meminta agar Maluku dan Maluku…