Hukum – Page 209 of 233 – Indonesia Timur

Jelang Piala Dunia, Warga Dihimbau Tidak Mengibarkan Bendera Negara Asing

24/05/2014 Piala Dunia0 comment

Ambon—Euforia Piala Dunia 2014 mulai dirasakan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Ada banyak aksesoris yang berkaitan dengan tim kesayangan yang akan bertanding mulai banyak dipasang dari mulai sudut kamar sampai sudut kota. Meski begitu, ternyata tidak semua aksesoris itu aman dan layak digunakan. Ada beberapa aksesoris yang dihimbau untuk tidak dipasang apalagi di kawasan publik. Aksesoris tersebut yakni bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Danrem 151/Binaiya Ambon Maluku Kolonel Inf Wanti F Mamahit misalnya, dia berharap agar masyarakat tidak mengibarkan bendera negara asing tersebut. “Pengibaran bendera negara asing…

Hukum Papua

Korupsi Block Grand, Kejati Papua Bakal Panggil Bupati Biak

23/05/2014 korupsi0 comment

Jayapura – Kasus dugaan dana block grand renovasi ruangan kelas di Kabupaten Supiori, tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN terus ditelusuri. Rencananya, terkait kasus korupsi sebesar Rp10 miliar itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akan memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori berinisial YS. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, E.S Maruli Hutagalung mengatakan jika YS saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor. “Kami akan periksa dia sebagai saksi pengembangan kasus ini,” kata Hutagalung, seperti dilansir majalahselangkah.com. Pemanggilan Bupati Biak Numfor itu, kata Hutagalung, yakni sebagai saksi lantaran yang bersangkutan…

Newmont Nusatenggara Dilaporkan ke KPK

20/05/2014 kpk, Malik Salim, minerba, newmont0 comment

PT Newmont Nusatenggara (PT NNT) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena selama tahun 2014 beroperasi tanpa RKAB yang disetujui pemerintah.

Hukum Sulawesi Barat

Sejumlah Lurah di Majene Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

19/05/201420/05/2014 majene, prona0 comment

Karena diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam kasus pungutan liar, sejumlah Lurah di Kabupaten Majene Provinsi Sulbar terancam hukuman 10 tahun penjara.

Hukum Sulawesi Selatan

Hutang Pejabat Pemkab Sidrap Mencapai Rp3,7 Miliar

14/05/201414/05/2014 0 comment

Sidrap – Pemkab Sidrap memiliki hutang yang cukup besar yakni mencapai Rp3,7 miliar. Bahkan, ironisnya, hingga saat ini, hutang tersebut belum jua dilunasi. Hutang tersebut adalah hutang mereka para aparatur dan telah menjadi temuan auditor BPK dan Inspektorat sejak tahun 2009 lalu. Mereka yang masuk dalam daftar yang berutang di antaranya pejabat struktural, kepala sekolah, dan anggota DPRD Kabupaten Sidrap Periode 2004-2009 lalu. Dilansir fajar.co.id, hutang kepala sekolah dalam rinciannya mencapai Rp500 juta, sementara pejabat struktural dan rekanan mencapai Rp3,1 miliar lebih, dan sisanya yakni hutang dari mantan anggota DPRD…

Hukum Sulawesi Tengah

Cegah Narkoba di Sekolah, BNNK Palu Gelar Lomba Bebas Narkoba

13/05/2014 narkoba0 comment

Sulteng – Tahun 2014 ini BNNK Palu akan menyelenggarakan Lomba Sekolah Bebas Narkoba untuk sekolah-sekolah yang ada di Palu. Kemudian untuk 10 sekolah yang dinilai mampu melaksanakan program tersebut akan mendapatkan penghargaan. Kepala Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Palu, AKBP Sumantri Sudirman mengatakan, kegiatan ini bertujuan tujuan untuk meningkatkan kepedulian di kalangan siswa/siswi SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA), terhadap penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah masuk ke lingkungan sekolah. Menurut AKBP Sumantri, lomba sekolah bebas narkoba di Kota Palu ini dibagi kedalam dua tahap; pertama, lima sekolah pada pekan pertama…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Kasus KDRT di Kupang Masih Cukup Tinggi

11/05/2014 kdrt0 comment

Kupang – Kasus KDRT di Kupang dinilai masih sangat tinggi, bahkan Lembaga rumah perempuan Kupang selama tiga tahun terkahir ini telah menangani sebanyak 272 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Divisi publik lembaga rumah perempuan, Theresia Siti mengatakan kasus KDRT di Kupang masih cukup tinggi. Menurutnya, salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap UU KDRT. “Kasus KDRT itu terjadi pada 2012 sebanyak 114 kasus, 2013 sebanyak 105 kasus dan 2014 dari bulan Januari hingga April sebanyak 53 kasus,” terang Theresia, seperti dilansir nttterkini.com, Minggu, 11 Mei 2014.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Polda NTT Musnahkan Barang Sitaan, Miras Sebanyak 7.100,5 liter

10/05/2014 barang sitaan, Miras, narkoba0 comment

Kupang – Ribuan barang sitaan berupa obat terlarang seperti narkotika, psikotropika, zat adiktif dan Minuman Keras di musnahkan. Pemusnaan benda sitaan itu dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Jum’at 9 Mei, di Markas Kepolisian Daerah NTT. “Salah satu barang sitaan yang dimusnahkan yaitu, dua paket Narkotika jenis Shabu yang merupakan temuan dalam kegiatan razia di tempat hiburan malam di Kota Kupang,” kata Kepala Kepolisian Daerah NTT Brigjen Pol Untung Yoga Ana, seperti ditulis di metrosulteng.com. Sedangkan, untuk sitaan miras lanjut Untung, yakni dari hasil razia sejak bulan Juli tahun…

Hukum Internasional

Imigran Menuju Australia Diusir, Satu Kapal Tenggelam

09/05/2014 0 comment

Kupang – Sebanyak 20 imigran yang akan masuk perairan negara itu diusir oleh Angkatan Laut Australia di Laut Timor. TNI Angkatan Laut Indonesia akhirnya menyelamatkan mereka pada Senin (5/5) dan kemudian diserahkan ke Polres Rote Ndao di Pulau Rote. Dilansir lintasntt.com, imigran yang diusir terdiri dari 16 orang asal India, dua orang asal Nepal, dan dua lagi dari Albania. Mereka menyewa dua perahu nelayan dari Pulau Rote tujuan Australia namun begitu akan memasuki perairan Australia, muncul dua kapal perang Australia yang langsung menggiring mereka kembali ke perairan Indonesia. Akibatnya, satu…

Hukum Sulawesi Utara

Pemadaman Listrik oleh PLN di Sulut Mengundang Banyak Tudingan

07/05/201425/11/2014 pemadaman listrik, pt pln0 comment

Manado – Pemadaman listrik di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) terjadi hampir setiap hari. Ini menjadi bahan pembicaraan yang sering dibicarakan (Trending Topik) khsusunya di Sulut. Bahkan muncul interpretasi dan tudingan yang beragam dari masyarakat terhadap pihak BUMN tersebut. Sebagian warga menyesalkan proses pemadaman tersebut karena menghambat segala aktifitas masyarakat. Bahkan meski telah dibuat jadwal pemadaman, namun terkadang jadwal tersebut tidak ditepati. “Jangan kan setiap hari harus ada pemadaman. Jadwal padam pun kadang tak tepat atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan,” kata salah seorang warga. Selain itu, dilansir manadotoday.com, salah…