Hukum – Page 208 of 233 – Indonesia Timur

Pemkot Kupang Tolak Perpanjangan Ijin 35 Panti Pijat

14/06/2014 panti pijat, pijat tradisional0 comment

Kupang –Perpanjangan ijin praktek 35 panti pijat tradisional (Pitrad) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditolak. Penolakan tersebut dikarenakan ke 35 panti pijat tersebut telah terbukti melakukan praktek ganda. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, Esther Muhu, Jumat, 14 Juni 2014. “35 Pitrad yang masih aktif tidak lagi diberikan perpanjang ijin,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Tidak diperpanjangnya ijin Pitrad ini, kata Esther, karena kebijakan pemerintah yang melihat masalah sosial masyarakat kian marak. Namun meski begitu, penolakan tersebut, Kata Esther, tidak akan berpengaruh terhadap pendapat asli daerah…

Hukum Maluku

Gelaran Piala Dunia, Warga Kota Ambon Dilarang Pawai

13/06/2014 0 comment

Ambon – Selama gelaran ajang sepak bola bergengsi piala dunia 2014, warga Kota Ambon dilarang melaksanakan pawai. Larangan tersebut disampaikan oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Adapun tujuan dari larangan ini yakni guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pertandingan berlangsung. Bahkan, Polres Ambon sendiri telah mengintensifkan anggota patroli di di titik-titik tertentu yang dianggap rawan. Wakapolres Ambon, Kompol Rizal Agus Triyadi mengatakan, saat ini persiapan sudah dilakukan untuk mengantisipasi beberapa hal yang mungkin terjadi. “Ini untuk mengantisipasi pawai-pawai yang akan dilakukan warga sebagai bentuk euforia kemenangan dari tim-tim…

Hukum Politik

PNS Tak Netral di Pilpres Terancam Sanksi Tegas

11/06/201415/09/2014 pilpres 2014, PNS Netral, sh sarundajang0 comment

Sulut – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan bahwa sanksi tegas mengancam Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak tak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 mendatang. “Netralitas dari para abdi negara dalam Pilpres, telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI. No. 07 Tahun 2009,” katanya seperti dilansir manadotoday.com. SHS menjelaskan bahwa jika ada PNS terbukti melakukan pelanggaran surat edaran itu, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. “Mulai dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat yaitu pemecatan,” jelasnya.…

Hukum Sulawesi Utara

Dispenda Manado Bakal Sita Aset Penunggak Pajak

10/06/201410/06/2014 pajak, wajib pajak0 comment

Manado – Guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Manado terus melakukan berabagai upaya. Bahkah bukan hanya sekedar mengingatkan, pihak Dispenda akan bertindak tegas kepada mereka yang tidak membayar pajak tepat waktu. Kepala Dispenda Manado, Bismark Lumentut mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak meski sudah diingatkan. “Saat ini masih relatif banyak penunggak pajak di Kota Manado yang perlu ditertibkan,” katanya seperti dilansir beritamanado.com. Lumentut mengatakan jika mulai saat ini pihaknya akan bertidak tegas dan tidak…

Hukum Papua

Kontak Senjata, Komandan OPM Mati Tertembak

08/06/2014 OPM Papua0 comment

Puncak Jaya – Komandan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) ditembak mati oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dari Batalyon Infantri (Yonif) 751/Vira Jaya Sakti Kodam XVII/Trikora yang bertugas di Tingginambut Puncak Jaya, Provinsi Papua, Sabtu (07/06/14) kemarin. Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya mengatakan, kontak senjata terjadi sekitar pukul 05.00 pagi. Pada waktu itu, prajurit TNI berpatroli di wilayah sekitar Tingginambut, Puncak Jaya, Papua dan kemudian terjadi baku tembak. “Anggota kami berhasil menembak mati komandan OPM bernama Timika Wonda,” terangnya seperti Dilansir majalahselangkah.com. Selain itu, lanjut Dia,…

Hukum Sulawesi Utara

Polres Tomohon Sosialisasi Tertib Berlalulintas ke Sekolah

31/05/2014 tertib lalu lintas0 comment

Tomohon—Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Tomohon mulai melaksanakan sosialisasi terkait tertib lalu lintas di sekolah-sekolah. Hal itu sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Polres Tomohon dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Pada Jumat (30/05) kemarin, SMA Kristen2 Binsus Tomohon menjadi sekolah pertama yang dikunjungi. “Dengan tertib berlalulintas, berarti akan mengurangi risiko kecelakaan,” kata Kasat Lantas Polres Tomohon AKP Ferdinand Runtu SH seperti dilansir manadotoday.com. Ferdinand mengatakan, program ini sangat baik dan bisa menjadi langkah yang tepat dengan mendatangi sekolah-sekolah. “Ini sangat penting, terutama bagi siswa-siswa yang masih duduk di bangku…

Hukum Sulawesi Barat

Akhirnya, 2 Tersangka Bansos Sulbar Resmi Ditahan

29/05/2014 bansos, korupsi bansos0 comment

Makassar – Dua tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sulbar TA 2007 resmi ditahan. Tersangka berinisial S dan T itu ditahan setelah tim penyidik bidang pidana khusus Kejati Sulsel memeriksanya. Dia yang berinisial S merupakan mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulbar yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Sulbar. Sementara T merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Pemprov Sulbar. Kedua tersangka menolak menandatangani surat penahanan, namun meski begitu mereka tetap digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Makassar (Lapas) Klas I Gunungsari Makassar, Rabu (28/5/2014). Kajati Sulsel Muhammad Kohar…

Hukum Sulawesi Tengah

20 SKPD Sulteng Manipulasi Laporan, Ini Reaksi Gubernur

28/05/2014 bpk, SKPD0 comment

Palu – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk lembaga pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah laporan keuangan yang tidak signifikan. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengaku malu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dimana terdapat Rp11, 23 miliar yang tidak memenuhi syarat pertanggung jawabanyang berasal dari 20 SKPD. “Terkadang adik-adik kita dibawah ini sering melakukan kecurangan melalui laporan perjalanan dinas,” kata Longki dalam koverensi pers, Senin (26/05) di Kantor DPRD Sulteng. Longki mengatakan, bahwa kesalahan yang berasal dari permainan…

Hukum Sulawesi Tengah

Asik ‘Nyabu’, Seorang Profesor di Palu Ditangkap

27/05/201431/05/2014 bnnp, narkoba, palu, pendidikan0 comment

Pihak BNNP pun menggelar konferensi pers terkait kasus ini, satu dari tujuh tersangka yang diketahui seorang guru besar dan Ketua yayasan di Kota Palu.

Hukum Sulawesi Selatan

Kantor Gubernur Sulsel Kemalingan

26/05/2014 0 comment

Makassar – Kantor gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) disatroni maling Senin 26 Mei 2014. Biro Pemerintahan Umum dan Biro Bina Kesra dibobol dan uang Rp15 juta serta tiga buah laptop raib digondol kawanan maling tersebut. “Yang hilang itu ada berkas, uang Rp15 juta dan laptop tiga,” kata salah seorang cleaning service, Rukiyah. Dilansir Fajar.co.id, kejadian itu kira-kira terjadi pada Sabtu atau Minggu malam dan kejadian baru diketahui Senin pagi tadi. Lebih lanjut Rukiyah mengatakan, awalnya kejadian itu diketahui oleh temannya. Mereka menemukan dua ruangan tersebut terbuka. “Teman ku ji yang lihat…