Provinsi – Sulawesi Tenggara – Page 5 of 28

Kemenpar Jadikan Wakatobi Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

24/08/2015 bupati wakatobi, hugua, kawasan ekonomi khusus, wakatobi0 comment

Kendari – Kementerian Pariwisata menetapkan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Hal itu karena wilayah kabupaten itu memiliki potensi pariwisata yang luar biasa terutama pariwisata bahari dan budaya. “Wakatobi memiliki keindahan alam bawah laut yang cukup fantastis karena dihuni sekitar 750 jenis terumbu karang,” kata Bupati Wakatobi Hugua, seperti dilansir Antara, 09/08. Selain itu, kata Hugua, alam bawah laut Wakatobi juga dihuni sebanyak 942 jenis ikan dan beragam laut lainnya. “Keragaman terumbu karang, berbagai jenis ikan dan biota laut itu, menjadi daya tarik yang luar biasa bagi…

Pariwisata Sulawesi Tenggara

Wakatobi Punya Dermaga Wisata Baru

11/08/2015 dermaga wisata, wakatobi0 comment

Kendari – Setelah sekian lama menunggu, kini kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya memiliki dermaga wisata. Dermaga yang dibangun di Desa Mola, Kecamatan Wangiwangi ini diresmikan langsung oleh Bupati Wakatobi, Hugua Jumat (7/8/2015). “Dermaga wisata ini, dibangun dengan dana CSR dari Bank Mandiri bekerja sama dengan Britis Council Indonesia,” kata Hugua di Wangiwangi, seperti dilansir Kompas (7/8). Menurut Hugua, dermaga tersebut akan menjadi tempat pelayanan kapal rakyat yang beroperasi melayani para wisatawan ke berbagai lokasi penyelaman di daerah kabupaten. “Dermaga wisata di desa Mola ini juga akan mendukung Wakatobi sebagai…

Lingkungan Sulawesi Tenggara

KemenLH Sultra Temukan 36 AMDAL Tak Memenuhi Syarat

08/08/2015 Amdal0 comment

Kendari — Proses obral penerbitan izin Amdal untuk mendapat Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulawesi Tenggara (Sultra) di kabupaten/kota menemukan sedikitnya 36 izin Amdal yang terkesan dipaksakan. “Hasil evaluasi produk Amdal menemukan 36 izin yang tidak memenuhi syarat,” kata Hakku Wahab, Kepala BLH Sultra di ruang kerjanya, seperti dilansir kendarinews, 07/08. Hakku merinci, temuan tim terbanyak di Bombana, yakni 29 izin disusul Konawe Selatan (Konsel) sebanyak 7 izin. “Sementara…

Hukum Sulawesi Tenggara

Di Sultra, Belasan Koruptor Bakal Dapat Remisi Kemerdekaan

06/08/2015 remisi0 comment

Kendari – Menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-70 bulan Agustus tahun 2015, 16 terpidana korupsi diusulkan untuk menerima remisi. Remisi tersebut diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Juru bicara Kanwil Hukum dan HAM Sultra Hapotan Harahap mengatakan bahwa apabila usulan tersebut dikabulkan, maka para napi korupsi itu akan mendapat pengurangan masa hukuman antara 15 hari sampai lima bulan. “Jika disetujui mereka nantinya akan menerima jatah tiga momen remisi, yakni remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus dan remisi dasawarsa sebagai hadiah pemerintah yang…

Hukum Sulawesi Tenggara

Kejati Sultra Berhasil Kembalikan Rp1,650 Miliar Uang Korupsi Ke Kas Negara

03/08/2015 kasus korupsi, kejati sultra0 comment

Kendari – Kasus korupsi di Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari keberhasilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menyita uang hasil korupsi senilai Rp1,650 miliar. Kepala Kejati Sultra Andi Nurwinah mengatakan, uang tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi di Sultra dan kini telah dimasukkan ke kas negara. “Uang sebesar Rp1,650 miliar yang sudah dimasukkan kembali ke kas negara,” jelasnya seperti dilansir Okezone, Kamis (30/7/2015). Menurut Andi, uang tersebut berasal dari 52 instansi yang bekerja sama dengan kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “Dalam kerjasama…

Politik Sulawesi Tenggara

Dari 100 Ormas di Kendari, Hanya 12 yang ‘Legal’

01/08/2015 kendari, Kesbangpol, organisasi kemasyarakatan0 comment

Kendari — Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini dipenuhi dengan golongan-golongan yang mengatasnamakan Organisasi masyarakat (Ormas). Namun sayang, sebagaian besar dari ormas-ormas tersebut berstatus ‘ilegal’ karena tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari Ridwansyah Taridala mengatakan sedikitnya ada sejitar 100 Ormas di Kendari, namun yang terdaftar selama tahun 2015 hanya ada 12 ormas. “Berarti masih banyak ormas yang ilegal. Kalau saya hitung, sekitar ada seratusan ormas se-Kota Kendari” ujarnya seperti dikutip KendariNews, 31/07. Menurut Ridwansyah, pengurusan pendaftaran ormas…

Daerah Sulawesi Tenggara

Mutu Pendidikan di Kota Kendari Terancam, Ini Penyebabnya!

31/07/2015 kendari, mutu pendidikan0 comment

Kendari – Pendidikan di Indonesia khususnya kawasan Indonesia Timur masih menyisakan beragam persoalan. Persoalan-persoalan tersebut kemudian mau tidak mau akan berpengaruh kuat terhadap kualitas para peserta didik. Kurangnya sarana belajar seperti ruang kelas menjadi masalah utama yang terjadi di kawasan timur seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultr). Para siswa Sekolah Dasar di kota ini terpaksa bergantian kelas untuk bisa belajar. Pakar pendidikan Sultra, Prof. Abdullah Al Hadzah mengungkapkan bahwa proses belajar yang dilakukan siang hari dengan sistem shift ini dianggap tidak efektif. “Ini akan mempengaruhi…

Daerah Sulawesi Tenggara

Kabar Baik! Segera Dibangun Rusunawa Khusus Nelayan di Kendari

27/07/2015 kendari, Rusunawa Nelayan0 comment

Kendari – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) berencana untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) khusus nelayan di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra). Rencananya, pembangunan rusunawa tersebut akan dimulai pada Agustus mendatang. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Arief Rahman Lamatta mengaku jika seluruh proses tender pembangunan Rusunawa itu sudah dinyatakan tuntas dan masuk tahapan prakontrak. “Semua tahap pembangunan Rusunawa khusus nelayan sudah tuntas. Berdasarkan konfirmasi dari direktur pengembangan usaha penangkapan ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KP), pengerjaan fisik akan dimulai tahun ini,” kata Arief seperti dilansir KendariNews, 26/07. Menurut Arief, tahapan lelang…

Daerah Sulawesi Tenggara

Evaluasi Kemendagri; Pemkot Bau-Bau, Pemda dengan Kinerja Paling Buruk

16/07/2015 bau-bau, kemendagri0 comment

Kendari – Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja pemerintah daerah secara nasional, Pemkot Baubau yang mendapat nilai rendah. Pemkot di Sulawesi Tenggara ini berada di urutan paling bawah dari 91 Pemkot di Indonesia dengan nilai 0,0831. Kepala Biro Ortala dan Kepegawaian Setptov Sultra, Abu Hasan beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa secara umum, hasil evaluasi Kemendagri atas kinerja Pemda Sultra tahun 2013 tidak mengecewakan. “Hanya Pemkot Baubau yang masih perlu pembenahan. Sebab satu-satunya Pemda di Sultra yang kinerjanya dianggap masih rendah,” ungkap Abu Hasan, seperti dilansir FajarOnline. Berbeda…

Daerah Sulawesi Tenggara

Gubernur Sultra; Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas Harus Dibatasi

16/07/2015 gubernur Sultra, nur alam0 comment

Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Nur Alam meminta agar seluruh SKPD lebih memperketat anggaran belanja pemerintah. Hal itu sebagai upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemangkasan porsi anggaran belanja yang kurang penting. “Saya kira, belanja pegawai harus bisa diperketat lagi. Kalau memang belum terlau urgen,” kata Nur Alam, seperti dikutip KendariNews, 14/07. Menurut Nur Alam, lebih baik proses penganggarannya ditunda dulu termasuk kegiatan ke luar daerah karena porsi anggaran biaya perjalanan dinas di SKPD masih harus dikurangi. “Meskipun saat ini pemerintah sudah menekan anggaran, namun masih dianggap perlu…