PNS Di Kota Kupang Perlu Pencerahan HIV AIDS
DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur minta agar para pegawai negeri di lingkup pemerintah Kota Kupang perlu mendapat pencerahan mengenai ancaman HIV/AIDS.
Read MoreDPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur minta agar para pegawai negeri di lingkup pemerintah Kota Kupang perlu mendapat pencerahan mengenai ancaman HIV/AIDS.
Read MoreKupang, indonesiatimur.co – Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur menghentikan sementara (moratorium) perijinan untuk panti pijat tradisional atau Pitrad. Wakil Walikota Kupang dr. Hermanus Man, mengatakan, moratorium atau penghentian sementara ijin panti pijat tradisional itu karena diduga ikut menyebarkan HIV/AIDS di Kota Kupang. Menurut Hermanus langkah ini diambil untuk mengendalikan penyebaran HIV AIDS. “Untuk sementara ini, kemarin saya beritahu mereka moratorium. Tidak beri kasih ijin. Jangan ada tambah sambil kita bertanya kenapa jumlah kasus HIV/AIDS kita makin banyak. 530. Dan kasus baru kita sudah meningkat ratusan, 142. Jadi pokoknya kasus…
Read MorePemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur menggelontorkan dana 1 miliar 228 juta lebih untuk mensarjanakan ratusan guru di Kota Kupang.
Read MoreDalam rangka peringatan hari anti korupsi, puluhan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dilakukan di Mapolda dan Kejaksaan Tinggi setempat 9 Desember 2013. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang ini menuntut penuntasan kasus korupsi. Dalam tuntutannya mahasiswa menuntut polisi dan kejaksaan segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang belum tuntas meski sudah bertahun-tahun. Beberapa kasus yang menjadi tuntunan para aksi demonstran itu diantaranya dugaan kasus korupsi pendidikan luar sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga…
Read MoreMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Nuh di sela-sela penutupan Munas Pramuka mengatakan, sikap siswa ikut menentukan kelulusan siswa.
Read MoreDi Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pasalnya pada bulan November 2013 hingga Februari 2014 warga dilarang menikah
Read MoreKupang – Dalam masa peralihan musim kemarau ke musim hujan, banyak pasien yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Kupang. Menariknya, sekitar 30 persen pasien yang dirawat di Rumah sakit Kota Kupang, NTT tersebut adalah penderita diare. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kupang, dokter Marselina Halek, Selasa, 25 November 2013 kemarin. “Pasien yang dirawat terbanyak menderita diare diikuti penderita Ispa,” ujarnya seperti dilansir nttterkini.com, senin, (25/11). Menurut dia, Banyaknya pasien diare tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan terutama pada…
Read MoreKepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) masih minim terutama untuk KTP Elektronik (E-KTP). Faktanya masih banyak warga yang belum memiliki E-KTP. Berdasarkan data dinas kependudukan (Dispenduk) Kota Kupang, warga yang belum miliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sebanyak 97 ribu orang. Hal itu diungkapkan oleh kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang, Daud Hironimus Djira, Sabtu, 23 November 2013. “Masih sekitar 97 ribu yang belum melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya. Lebih lanjut, Daud menjelaskan jika dari total 383.589 warga Kota Kupang yang wajib ber-KTP, pihaknya baru…
Read MorePemeriksaan terhadap Mantan Wali Kota Kupang, Daniel Adoe oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dihentikan pada pertanyaan kelima. Penundaan pada tersangka kasus korupsi pengadaan buku dan alat peraga karena yang bersangkutan mengaku menderita sakit jantung. Hal itu diungkapkan oleh Humas Kejati NTT Ridwan Angsar di Kupang, Kamis, 21 November 2013. “Pemeriksaan dihentikan, karena yang bersangkutan (Daniel) sakit,” ujarnya. Menurut Ridwan, Mantan Wali Kota Kupang itu diberikan waktu selama sepekan untuk memeriksa kesehatannya, sebelum dilanjutkan pemeriksaan kembali. “Sesuai jadwal pemeriksaan akan dilakukan lagi pekan depan,” ucapnya. Sementara kuasa humum…
Read MoreGuna mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan operasi justisi. Di daerah tersebut masih ada DPT yang bermasalah, khususnya yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Operasi ini dilakukan secara terpadu yaitu antara pemerintah dengan aparat keamanan di sejumlah lokasi. Adapun mereka yang bermasalah adalah seperti kos-kosan, pusat-pusat perbelanjaan serta angkutan umum. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan, jika di Kota Kupang terdapat 70 ribu pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak miliki NIK. “Kami menggelar operasi ini untuk menyelesaikan masalah pemilih tanpa…
Read More