Hot Hukum Maluku 

Kapal MV Hai Fa Pergi Bebas, Menteri Susi Kecewa Berat

Jakarta – Kapal MV Hai Fa yang pernah ditanggap petugas KKP karena kasus pencurian ikan, kini bisa berlayar bebas ke luar Indonesia. Hal ini sontak membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kaget sekaligus kecewa. Menurut Susi, MV Hai Fa berangkat dari Ambon pada Senin, 1 Juni 2015 sekitar pukul 18.20 WIT tanpa membawa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Padahal proses hukum dan investigasi atas kapal tersebut masih berlangsung. “Kapal sebesar lapangan bola bisa jalan tanpa SPB dan SLO, fungsi pengawas negara saya lihat tidak berfungsi,”…

Read More

Hasil Rakor Kemaritiman 4 Menteri di Ambon

Rapat Koordinasi Kemaritiman yang terselenggara minggu lalu (25/5/2015) di Ambon telah menghasilkan beberapa rekomendasi terkait ekonomi kemaritiman dan kelautan.  Rakor yang diinisiasi oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardoyo tersebut dihadiri oleh empat menteri dan empat perwakilan pemerintah provinsi kawasan Indonesia timur. Berikut ini adalah laporan mengenai hasil Rakor tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (25/5/2015) dan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasinya, Tirta Segara. (ps)   No.17/40/DKom Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim pada tanggal 25 Mei 2015…

Read More
Hukum Nasional 

Menteri Susi; ‘Mereka Keruk Ribuan Ton, Masa Cuma Didenda 100 Juta!’

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali kecewa karena kalah banding dalam putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kapal MV Hai Fa. Pasalnya, Pengadilan Perikanan Ambon hanya menjatuhkan vonis denda Rp 100 juta per kapal terhadap empat kapal pencuri ikan yang masuk perairan indonesia. Padahal sebelumnya KKP memperketat aturan dengan cara menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut. Pengadilan Perikanan di Ambon sendiri secara langsung diresmikan oleh Menteri Susi, namun kali ini gugatannya-pun ditolak. “Padahal pengadilan perikanan Ambon saya resmikan beberapa bulan lalu dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Akan tetapi…

Read More
Ekonomi & Bisnis Nasional 

Menteri Susi Minta Pengusaha Bangun Infrastruktur Perikanan di Indonesia Timur

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti berjanji akan memberikan insentif kepada para pengusaha. Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pengusaha tersebut yakni untuk membangun infrastruktur perikanan di wilayah timur Indonesia. Susi mengerti jika banyak pengusaha yang enggan melakukan ekpansi bisnis ke wilayah timur karena sulitnya akses dibanding dengan wilayah barat Indonesia. “Kenapa bapak enggak mau bangun di timur? Bapak mau minta apa dari saya? Biar nanti saya lari kencang pak. Misalnya ke Ditjen Pajak,” ujar Susi di Jakarta, seperti dilansir Kompas, Senin (4/5/2015). Saat…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Pengrusakan Kantor MTJ Karena Terpengaruh Miras

TUAL – Perwakilan anak buah kapal (ABK) salah satu kapal tangkap milik PT Maritim Timur Jaya (MTJ), Abdullah Hokang mengaku, aksi anarkis pengrusakan kantor perusahaan perikanan tersebut dikarenakan terpengaruh minuman keras (miras). “Kami para ABK telah terpengaruh miras sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan tindakan kami, hingga menyebabkan rusaknya seluruh kaca gedung kantor, termasuk fasilitas kantor lainnya,” ungkap Abdullah Hokang, Minggu (3/5) saat berdialog dengan jajaran pimpinan perusahaan yang merupakan jaringan Artha Graha ini. Dirinya mengaku, kedatangannya bersama 70-an ABK dari beberapa kapal tangkap ikan PT MTJ untuk meminta maaf…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Upah ABK PT MTJ Siap Dibayarkan

TUAL – Setelah diadakannya pertemuan bersama antara manajemen PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dengan para anak buah kapal (ABK) kapal penangkap milik perusahaan tersebut, Minggu (3/5), akhirnya disepakati jika perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) bersedia membayar upah kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejumlah direksi PT MTJ yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Komisaris, Agus Santosa, Direktur Utama Jimmy Lesmana, Direktur Operasional, Dipa Tamtelahitu serta penasehat perusahaan Andri. Dalam pertemuan tersebut, para ABK menanyakan nasib mereka kedepan, karena sudah lima bulan terakhir telah dirumahkan sementara dan hingga saat ini…

Read More
Hukum Maluku 

Perbudakan di Benjina, Menteri Susi Ditekan Pihak Asing

Jakarta – Setelah beberapa waktu lalu dugaan praktik perbudakan di Benjina kepulauan Aru Maluku mencuat, berbagai reaksipun bermunculan. Bahkan saat ini, kasus itu sudah menjadi sorotan dunia internasional. “Dugaan praktik perbudakan di Benjina itu sudah menjadi sorotan dunia internasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dilansir liputan6, 14/04/15. Menurut Susi, negara-negara internasional kini masih setia mengikuti dan menunggu perkembangan terbaru dari kejadian tersebut. “Konsen negara luar terhadap Benjina sangat besar,” terangnya. Oleh karenanya, kata Susi, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani dugaan praktik perbudakan itu. “Kalau mengerjakannya tidak serius,…

Read More
Hukum Nasional 

‘Sedih Melihat Ikan-Ikan itu Dicuri, Tapi Saya Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa’

Maluku – Pada masa pemerintahan Jokowi – JK, ada banyak kasus pencurian ikan ilegal terungkap. Menariknya lagi, ternyata ada banyak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah dipekerjakan di kapal-kapal pencuri ikan asing tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana praktik ilegal itu berlangsung selama puluhan tahun. Mereka melihat bagaimana ikan-ikan Indonesia diangkut lalu dibawa ke luar negeri tanpa pengawasan. “Ada perasaan sedih juga melihat ikan-ikan itu dicuri. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, namanya juga kerja,” kata pria yang namanya meminta tak disebut itu kepada detikcom, Kamis (2/4/2015). Dia pernah bekerja di…

Read More