Hukum Papua 

DPD; ‘Ada Pihak yang Ingin Papua Selalu Bergejolak’

[ilustrasi: int]
[ilustrasi: int]
Jakarta – Kasus penyerangan jemaah dan kios-kios, serta masjid di Tolikara, Papua, saat Idul Fitri kemarin, sontak membuat banyak pihak kecewa. Bahkan, hal ini dianggap sudah meretakkan kerukunan umat beragama padahal masyarakat Papua terkenal sangat toleran.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam keterangannya mengatakan bahwa peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini ada berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat Papua terus bergejolak.

“Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung, saat penyerangan. Otak di balik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili, serta diungkap apa motifnya,” kata Fahira seperti dilansir VIVAnews, Senin 20 Juli 2015.

Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat dan fokus, agar insiden ini tidak merembet ke mana-mana.

“Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontra produktif,” ujarnya.

Pendekatan keamanan di Papua saat ini, kata Fahira, belum diimbangi dengan pendekatan keamanan manusia (human security), akibatnya apa pun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan.

“Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja, ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif, melebihi gerakan separatis,” jelasnya.

Dia berharap agar peristiwa intoleransi ini bisa mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua.

“Sekecil apa pun benihnya, harus segera dikomunikasikan solusinya,” tutur Fahira. (aS)

Bagikan artikel ini

Related posts

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.