Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Dukung Program Pemprov Maluku, Berantas Judol Pinjol
Ambon, indonesiatimur.co –
Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Hj. Alwiyah Fadlun Alaydrus, S.H., M.H., mengutuk keras praktek yang marak dilakukan masyarakat terkait Judi Online maupun Pinjaman Online (Judol-Pinjol), khususnya masyarakat yang mendiami Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), daerah bertajuk Duan dan Lolat itu.
Hal tersebut disampaikan Alwiyah, mantan Kepala Biro Organisasi Provinsi Maluku ini kepada indonesiatimur.co, usai pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-79 Provinsi Maluku yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Senin (19/08/2024).
Yang disampaikan Alwiyah cukup beralasan, pasalnya berdasarkan Program Pemerintah Provinsi Maluku tentang Pemberantasan Judi Online yang sementara digalakkan, dirinya selaku Penjabat Bupati yang baru saja diangkat Mendagri memimpin roda pemerintahan di Tanimbar harus berupaya semaksimal mungkin mendukung dan menjalankan berbagai program maupun kebijakan yang diberikan pihak Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurutnya, Judol maupun Pinjol selama ini telah menjadi sebuah penyakit masyarakat yang perlu diberantas karena praktek-praktek tersebut sudah sangat meresahkan dan merugikan siapa saja yang melakukan praktek Judol dan memanfaatkan Pinjol demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
”Program pemprov terkait dengan Pemberantasan Judi Online sangat disambut baik oleh kami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena sudah jadi penyakit masyarakat sehingga sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Kasus-kasus Judol dan Pinjol ini selain menimbulkan kemiskinan, banyak juga yang memutuskan lakukan bunuh diri karena dikejar dengan hutang maupun bunga tinggi,” ungkap Penjabat Bupati Tanimbar ini.
Ditambahkan dirinya, khusus untuk Pinjol, ia menyarankan agar dilakukan hanya pada platform Pinjol yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bukannya Pinjol ilegal.
”Sebenarnya sama saja. Judi Online ataupun Pinjaman Online, juga perlu diberantas. Apalagi terkait dengan Pinjaman Online yang sifatnya ilegal atau tidak terdaftar secara resmi,” ujar Alwiyah.
Di akhir wawancara itu, dirinya menambahkan tentang prioritas awal yang akan dilakukan di Tanimbar adalah melanjutkan berbagai program sejumlah penjabat sebelumnya, baik itu tentang penataan pengelolaan keuangan daerah, aset, birokrasi, hingga penataan BUMD dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menyambut Blok Masela yang sudah di depan mata.
”Selain beberapa penataan di atas, tentunya proses utama sebagai seorang penjabat adalah juga untuk menyukseskan perhelatan Pemilukada secara langsung. Mungkin itu yang menjadi prioritas saya dulu,” pungkasnya mengakhiri. (it-02)
