Hot Hukum Papua Papua Barat 

Akhirnya, Jokowi Buka Kembali Akses Jurnalis Asing ke Tanah Papua

Merauke – Selama ini dua daerah di Indonesia yakni Papua dan Papua Barat tertutup bagi kedatangan dan kegiatan peliputan oleh wartawan asing. Namun hari ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa wartawan asing dari negara mana pun diizinkan untuk datang dan meliput di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dua daerah tersebut. “Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti (kalau datang dan meliput) di wilayah lainnya,” kata Presiden Jokowi di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, seperti dilansir Kompas, Minggu (10/5/2015). Jokowi mengungkapkan bahwa kondisi Papua…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Grasi dan Amnesti; Cara Jokowi Redakan Konflik di Papua

Jayapura – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo membebaskan 5 tahanan politik Papua yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Abepura, Sabtu (09/05/2015). Pemberian Grasi ini merupakan upaya pemerintah menghentikan konflik di Papua guna mewujudkan Papua tanah aman dan damai. “Pemberian grasi dari saya ini adalah langkah awal yang akan terus saya tindaklanjuti sebagai penyelesaian resolusi konflik di Papua.” kata Jokowi seperti dilansir MajalahSelangkah, 09/05/15. Adapun kelima Tapol yang akan menghirup udara segar diantaranya adalah, (1) Jafray Murib, Tapol dengan hukuman seumur hidup dari Lapas Klas IA Abepura, Jayapura; (2)…

Read More
Hukum 

Jangan Anggap Remeh Aksi Separatisme di Indonesia Timur

Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak menganggap remeh gerakan separatisme yang muncul di sejumlah daerah di Kawasan Indonesia Timur. Apabila hal ini dibiarkan, maka perpecahan indonesia akan kembali menjadi kenyataan. Peneliti Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Arif Subekti mengatakan bahwa Separatisme adalah gerakan serius yang dilakukan masyarakat atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini. “Ketimpangan kesejahteraan dan diskriminasi harga yang terjadi antara Indonesia timur dengan Indonesia barat. Di wilayah timur Indonesia harga kebutuhan pokok sehari-hari jauh lebih mahal dibanding wilayah Indonesia barat,” kata Arif seperti dilansir poskotanews.com, 06/05/15. Arif menilai…

Read More
Hukum Nasional 

Reformasi Birokrasi, Solusi Hilangkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Palu – Ada banyak cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satunya adalah dengan adanya reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Moh Yusuf mengatakan bahwa reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah. “Mulai dari penataan struktur organisasi pemerintahan, penataan jumlah dan distribusi ulang PNS, pengembangan sistem seleksi calon PNS dan promosi PNS secara terbuka, hingga peningkatan kesejahteraan PNS dan efisiensi belanja pegawai,” katanya seperti…

Read More
Hot Hukum Maluku 

Moratorium Berujung Pengrusakan Kantor MTJ

TUAL – Kebijakan moratorium yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dibawah Komando Menteri Susi Pujiastuti ternyata memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi perusahaan perikanan di Indonesia, salah satunya Industri Perikanan Terpadu PT Maritim Timur Jaya (MTJ). Pasalnya, puluhan kapal ikan milik perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak bisa beroperasi dan terpaksa harus berlabuh di pelabuhan miliknya. Hal ini menyebabkan, Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal penangkap milik perusahaan yang tergabung dalam jaringan bisnis Artha Graha ini tidak bisa pergi melaut. Karena merasa sudah empat bulan…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Kesadaran Hukum Warga Sulut Cukup Tinggi

Manado – Warga manado memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi meski angka kriminalitas di di daerah tersebut akhir-akhir ini tergolong tinggi. Hal itu terbukti dari diterimanya penghargaan oleh 45 Desa dan Kelurahan belum lama ini. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menkumham, Yassona Laoly di ruang C J Rantung, kantor Gubernur Sulut, Kamis (30/4). Yassona juga memberikan apresiasi kepada upaya yang dilakukan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam membina masyarakatnya. “Kesadaran hukum sangat menentukan kemajuan daerah, sebab dengan kesadaran hukumlah masyarakat proses pembangunan akan berjalan sesuai rulenya,” kata Yassona…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Bakar Rumah Terduga Santet, 6 Warga Ditangkap Polisi

Manggarai Barat – Enam dari sekian banyak pelaku pembakaran rumah, kios, dan gudang di Kampung Ngiring Kabupaten Manggarai Barat, ditangkap polisi, Kamis (12/3). Mereka terbukti sebagai pelaku penting dalam pembakaran aset milik Stefanus Darlin (45) dan keluarganya. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Jules Abraham Abast mengatakan bahwa enam tersangka yang ditahan itu adalah Stanislaus Ndehong, Blasius Hani, Anselmus Jeharu, Albertus Juku, Johanes Hasbin dan Bonifasius Jeharu. “Baru enam orang telah kita tahan sejak Selasa (21/4). Namun, akan ada penambahan tersangka dan pasti ditahan,” kata Abraham seperti diansir Suara Pembaruan, Kamis (23/4).…

Read More
Hukum Papua 

Tempat Prostitusi dan Toko Miras di Jayapura Segera Ditutup

Jayapura – Kasus kejahatan di Papua semakin meningkat bahkan berimbas terhadap kemanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal disana. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura akan segera menutup beberapa pemicu dari tindak kejahatan tersebut seperti tempat prostitusi dan toko penjual minuman keras. Kapolres Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sondang Siagian di Sentani mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. “Tercatat ada 25 pengusaha yang menjual Miras di daerah ini, beberapa waktu lalu dalam hearing dengan pihak DPRD,” jelasnya seperti dilansir majalahselangkah, 22/04/15. Menurutnya, pihaknya…

Read More
Gorontalo Hukum 

Banyak Pegawai Pemkab Gorut Kerja Pakai Sandal Jepit

Gorontalo – Setelah melakukan inspeksi mendadak di kantor Sekretariat Daerah dan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara, Ismail Patamani menemukan ada banyak aparatur sipil negara (ASN) yang memakai sendal jepit saat jam kerja. “Saya geram, menemukan sejumlah aparatur di Sekretariat DPRD hanya memakai sendal saat ngantor,” ujarnya, seperti dilansir Republika, Selasa (21/4). Menurutnya, buday ini mencerminkan buruknya pelayanan pemerintahan daerah. Padahal menurutnya, aparatur adalah teladan bagi masyarakat. “Apa kata tamu atau masyarakat yang datang di kantor pemerintahan jika melihat banyak aparatur hanya memakai sendal,” ucapnya. Dia menegaskan bahwa pada…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

21 Ribu Warga Sultra Kecanduan Narkoba

Kendari – Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), ada sekitar 21 ribu warga di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi pecandu narkotika obat-obatan terlarang (narkoba). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena data tersebut diambil pada pada tahun 2011 lalu. Bahkan, aparat kepolisian sudah memproses 14 kasus narkoba di Kota Kendari dalam kurun waktu empat bulan terakhir. Jumlah ini, diperkirakan bertambah jika dikumpulkan dengan kasus yang ada di 16 kabupaten / kota di wilayah tersebut. Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata mengatakan bahwa Sultra bisa dikatakan sedang darurat narkoba dan butuh penanganan…

Read More