Hukum Papua Barat 

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Dicopot, Ini Alasannya!

Manokwari – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Yunus Bowari dicopot dari jabatannya akibat tersangkut masalah hukum. Yunus diganti oleh Bernarda Beliana Maria Henan dan sudah resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Atururi. Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Provinsi Papua Barat Yustus Meidodga mengatakan pergantian Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Yunus Bowari dengan Bernarda Beliana Maria Henan adalah keputusan Gubernur Abraham Atururi. “Alasan Yunus Bowari dicopot sebab yang bersangkutan bermasalah hukum,” kata Meidodga seperti dilansir Antara. Menurut Meidodga, pada Januari 2015 telah resmi menjalankan tugas selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…

Read More
Gorontalo Hukum 

Di Gorontalo, Ada Aliran Sesat yang Lebih Jahat dari ISIS

Gorontalo – Selain aliran ISIS yang sampai kini membuat banyak orang ketakutan, ternyata masih ada aliran lain yang lebih jahat dari ISIS. Aliran tersebut adalah Gafatar dan penyebarannya sudah ada di beberapa daerah seperti Gorontalo. “Gafatar perlu dicegah, tidak hanya diwaspadai,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, seperti dilansir tribun news, Selasa, 6 Januari 2015. Wahab mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyelidiki aliran tersebut yakni masuk melalui Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang. “Itu merupakan aliran pemurtadan bagi masyarakat yang beragama,” ujar Wahab. Aliran ini, kata Wahab,…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tak Ada Perda, Penyebab Maraknya TKI Ilegal di NTT

Kupang – Kasus human traficking dan TKI ilegal sering terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bukan tanpa alasan memang, ada beberapa faktor penyebab bertambah suburnya praktek tersebut apalagi lapangan pekerjaan di NTT masih kurang. Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi, Drs. Endang Sunjaya menyatakan bahwa banyak warga NTT yang memilih berangkat bekerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Namun sayang kebanyakan mereka lebih memilih cara yang ilegal. “Bahkan modus barunya sekarang mereka bekerja ke Malaysia melalui Timor Leste,” ujar Brigjen Endang di Mapolda NTT, seperti dilansir Tribun, Rabu (28/1/2015). Menurut Kapolda…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Ada Pegawai Ditangkap Polisi Karena Main Kartu, Walikota Kupang Berang

Kupang – Walikota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si, berang dan menginstruksikan kepada semua pimpinan SKPD supaya tidak bermain kartu di kantor saat bekerja. Ini menindaklanjuti, adanya salah satu kepala bidang Kota Kupang yang ditangkap polisi karena bermain kartu di kantor. “Saya sudah membuat instruksi melalui surat Edaran kepada semua pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Kupang agar tidak boleh bermain kartu di kantor baik jam kantor maupun sesudah jam kantor,” kata Jonas, seperti dialnsir Tribun News, Rabu (28/1/2015). Jonas mengaku bahwa saat ini sebagai pimpinan dirinya tidak bisa memberikan hukuman karena…

Read More
Hukum Papua 

Tiga Warga Sipil Papua Ditangkap Karena Menyimpan 1.000 Butir Amunisi

Jayapura – 3 warga sipil Papua ditangkap oleh tim gabungan TNI-Polri di pusat perbelanjaan Papua Trade Center (PTC) di Entrop, Kota Jayapura sekitar pukul 11.30 WIT. Mereka ditangkap karena diduga menyimpan amunisi sekitar 1.000 di rumahnya. Mereka yang ditangkap masing-masih berinisial AJ, FK dan RW. Ketiga warga sipil itu diduga sebagai anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Rudolf Patrige mengatakan bahwa 1.000 amunisi tersebut diduga dipesan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Puron Wenda. “1000-an amunisi dihargai Rp 10 juta,” kata Patrige di Jayapura, Papua,…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Atasi Teroris Poso, 600 Personil Brimob Didatangkan dari Jakarta

Palu – Sekitar 600 personil Brimob Kelapa Dua Jakarta, tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan menumpang tiga pesawat Lion Air, Selasa (27/1) tengah malam. Hal itu sebagai tindak lanjut permintaan pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) yang meminta pemerintah pusat turun tangan dalam mengatasi tindak terorisme di Poso. (baca: Gubernur Sulteng Minta Pusat Turun Tangan Atasi Teroris) Dilansir metrosulawesi, semua personil menggunakan pakaian bebas dengan menumpang tiga pesawat. Pesawat pertama mendarat sekitar pukul 23.57 Wita. Pesawat kedua tiba pukul 00.08 Wita, dan ketiga tiba pukul 00.18 Wita. Kedatangan pasukan Brimob…

Read More
Daerah Hukum Maluku 

Penambangan Gunung Botak Masih Berlangsung, Perintah Gubernur Tak Digubris

Ambon — Gubernur Maluku, Said Assagaf sebelumnya telah menginstruksikan agar penambangan emas liar di Gunung Botak (GB) segera ditutup. Namun, hingga kini aktivitas penambangan di gunung tersebut masih terus berlangsung. Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku, Abdullah Marasabessy menilai bahwa pemerintah Kabupaten Buru dan aparat kepolisian serta TNI dianggap tidak taat perintah. “Tentu harus ditaati oleh Pemkab dan aparat untuk mengamankan instruksi itu,” kata Abdullah kepada Ambon Ekspres, 27/01/15. Padahal perintah gubernur dan kunjungan langsung di GB bersama Kapolda dan Pangdam untuk menginstruksikan penutupan aktivitas penambangan tersebut. “Kan instruksi pak…

Read More
Hukum 

Rp 12,2 Miliar Uang Palsu Dengan Kualitas Tinggi Rencananya Disebar ke Indonesia Timur

Jember— Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pengedar uang palsu dengan barang bukti sebanyak Rp 12,2 miliar. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, diketahui bahwa uang palsu tersebut rencananya akan diedarkan ke wilayah Indonesia bagian timur. Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif mengungkapkan bahwa para pelaku diduga kuat adalah sindikat nasional pelaku pemalsuan uang. “Rencananya, uang (palsu) sejumlah Rp 12,2 miliar akan dikirimkan kepada seseorang di Bali, untuk kemudian diedarkan ke wilayah Indonesia timur,” ungkap AKBP Sabilul Alif dalam keterangan persnya, seperti dikutip Kompas, Senin (26/1/2015). Uang palsu tersebut, lanjut AKBP…

Read More
Daerah Hukum Papua 

Di Sorong, Marak Tempat Prostistusi Berkedok Panti Pijat

Sorong – Panti pijat menjadi salah satu trend yang banyak ditemui di berbagai daerah termasuk di Papua. Jika panti pijat tersebut menawarkan terapi kesehatan, memang itu tidak akan menjadi masalah, namun jika panti pijat tersebut mengarah ke arah protitusi, ini yang kemudian memberi dampak masalah. “jika ada sinyal yang mengarah ke prostitusi maka sangat disayangkan sekali,” kata tokoh agama Kota Sorong, Aroby Maelan, kepada cahaya papua, Rabu (21/1/2015). Aroby Maelan meminta agar pemerintah segera menertibkan serta mengkaji kembali perizinan tempat usaha tersebut khususnya yang ada di Sorong, Papua. Hal itu…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Tak Terima Dituduh, Gubernur Sulut Laporkan LSM Ke Polisi

Sulut – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) berang atas tuduhan yang diorasikan oleh Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAMI di gedung KPK beberapa waktu lalu. SHS mengambil langkah hukum yakni dengan melaporkan organisasi tersebut ke Polisi karena dinilai telah melakukan fitnah. Melalui kuasa hukumnya, Johanes Budiman SH, dikatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji materi isi aksi demo PAMI di KPK. “Banyak peluang untuk menjerat mereka melalui UU Informasi Teknologi (IT) dan KUHAP,” katanya. Menurut Yohanes, hampir semua yang dituduhkan sudah pernah terangkat dan sering diulang-ulang setiap tahun.…

Read More