Daerah Hukum Sulawesi Tenggara 

Terapkan Sistem PTSP, Badan Perizinan Kendari Raih Penghargaan

Kendari – Kantor Badan Pelayanan Perizinan Kota Kendari berhasil meraih penghargaan sebagai lembaga perizinan yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). “Tim Penilai turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan opini masyarakat terkait layanan publik Kantor Badan Perizinan kota Kendari selama 8 bulan sejak pemberlakuan PTSP,” kata Kepala Dinas perizinan Yan Bella, seperti dilansir kendarinews.com. Yan mengungkapkan jika kota kendari termasuk dalam 23 kota terbaik dari 539 kab/kota yang disurvei 2014. “Yang membuat luar biasa itu kita berada diatas Makassar, Batam, Bandung,” Kata Yan, Kamis (11/9/2014) Selain itu, lanjut Yan…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Kantor Kecamatan di Minahasa Tenggara Dibakar Warga

Mitra – Kantor Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra) dirusak bahkan dibakar oleh warga. Hal itu dipicu oleh penutupan lokasi tambang Padang di wilayah Ratatotok oleh pihak kepolisian. Salah seorang warga mengatakan ada 80 persen warga Ratatotok yang hidup bergantung dari hasil yambang emas di lokasi itu. “Karena secara tiba-tiba ditutup, tentu berdampak pada kekecewaan warga. Inilah kemudian yang memicu terjadinya aksi itu,” ujarnya Sabtu (20/9/2014) seperti dilansir beritamanado.com. Sementara itu, Kapolsek Ratatotok, Panambunan mengungkapkan bahwa kantor camat 21 tak hanya dirusak, kantor camat ratatotok juga dibakar massa usai beraksi. “Personil…

Read More
Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur 

Satpol PP Kota Kupang Razia Kambing Berkeliaran

Kupang — Tidak hanya bertugas untuk menertibkan pegawai negeri sipil (PNS) yang berkeliran saat jam kantor, atau menertibkan pedagang kaki lima, polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Kupang saat ini memiliki tugas tambahan. Satpol PP Kota Kupang diberikan tugas untuk menertibkan kambing milik warga yang berkeliran di tengah kota. Tugas baru ini memang tidak gampang karena mereka harus berkeliling kota setiap hari. Operasi penertiban sudah digelar sejak Selasa (16/9). “Sampai Jumat (19/9) sebanyak 34 kambing berhasil ditangkap,” kata Kepala Satpol PP Kota Kupang Thomas D seperti dilansir lintasntt.com. Thomas mengatakan…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Pasca Insiden Penggorokan, Kondisi Poso Mencekam

Poso – Situasi di Poso Pesisir kini mencekam yakni pasca insiden penggorokan warga Poso, Sulawesi Tengah oleh kelompok bersenjata. Banyak warga takut keluar rumah pada malam hari mulai pukul 19:00 wita. Salah seorang warga Poso Pesisir mengatakan bahwa dia takut keluar rumah, semua pintu rumah di kunci. “Padahal biasannya kalau malam minggu begini saya bawa anak isteri jalan-jalan atau duduk-duduk di teras rumah, pas ada kejadiannya ini jadi takut,’” kata Kamal, seperti dilansir metrosulteng.com, Sabtu (20/9/2014). Para warga berharap agar situasi Poso cepat kembali aman sehingga mereka tidak khawatir lagi…

Read More
Hukum Papua 

2 Pejabat Polda Papua Dicopot

Jayapura – Dua pejabat di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Papua dicopot dari jabatannya. Pejabat pertama adalah Kasat Reskrim Polres Jayapura, Iptu Angga dan yang kedua adalah Kapolres Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Harry Goldenhard. Iptu Angga dicopot jabatannya karena selingkuh dengan istri bawahan. Dia tertangkap basah selingkuh dengan istri bawahannya. “Kasat Reskrim Polresta Jayapura sudah saya copot kemarin, karena yang bersangkutan terbukti berselingkuh dengan istri bawahannya,” kata Kapolda Papua dikutip Vivanews.com, Rabu (17/09/14). Sementara itu, Kapolres Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Harry Goldenhard dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Sorong, Rabu…

Read More
Hukum Papua 

8 PNS Pemprov Papua Diperiksa KPK

Jayapura – Delapan pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diperiksa Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura sebagai saksi dugaan kasus korupsi. “Saat ini penyidik masih memeriksa delapan saksi terkait kasus korupsi dengan tersangka mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi sepertidilansir Antara. Johan menjelaskan, pemeriksaan masih tetap dilakukan di Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Papua di Jayapura. “Jumlah saksi yang diperiksa seluruhnya dalam kasus mantan orang nomor satu di Papua itu berjumlah 20 orang,” lanjutnya. KPK sendiri, lanjut Johan, menurunkan…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Kapolda NTT Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana Resmi Diganti

Kupang – Hari ini, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana resmi digantikan oleh mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Endang Sunjaya. Kepala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Okto Riwu mengatakan bahwa pergantian dilakukan sebelum pemilu. “Namun, karena bentrok dengan agenda pemilu, pergantian baru dapat dilakukan setelah pemilu,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Dalam sambutannya dalam acara serah-terima jabatan, I Ketut Untung Yoga Ana meminta maaf kepada masyarakat NTT karena belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. “Kalau ada yang…

Read More
Gorontalo Hukum 

Penyelundupan BBM Bersubsidi di Gorontalo Berhasil Digagalkan

Gorontalo – Polda Gorontalo berhasil menggagalkan penyeludupan solar bersubsidi di Gorontalo, Sabtu (13/9) dini hari. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 11 ribu liter solar bersubsidi diduga hendak diseludupkan ke wilayah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Ribuan liter solar bersubsisi diangkut menggunakan dua truk yang bergerak dari Talumolo dan rencananya menuju daerah Bolsel. Saat melintas di Desa Bintalahe, Kecamatan Kabila Bone, tim gabungan Polres Bonbol dan Polsek Kabila Bone mencegat kedua truk tersebut. Bukannya berhenti, sopir kedua truk malah tancap gas, dan terpaksa petugas polisi akhirnya menembak bagian ban untuk menghentikan laju truk.…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Inilah 4 Raperda yang Diajukan Pemprov Sulteng

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru. Usulan tersebut telah diserahkan ke DPRD Provinsi Sulteng pada Rabu, (10/09/2014). Wakil Gubernur Sulteng Sudarto mengatakan, Raperda yang pertama diajukan adalah tentang perubahan atas peraturan Nomor 07 Tahun 2012, tentang penyertaan modal pemerintah Sulteng pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun anggaran 2013-2016. “Kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2013 atas perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulteng menjadi Perseroan terbatas Pembangunan Sulteng,” katanya seperti ditulis di metrosulteng.com. Sementara untuk Raperda ketiga yakni…

Read More