Hukum Nusa Tenggara Timur 

Mantan Biarawan ini Masuk Daftar Vonis Terpidana Mati

Kupang – Salah satu terpidana mati asal Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah seorang mantan Biarawan. Hal itu terungkap dalam rilis Kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Hukham) Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas dan Pelaporan Kantor Wilayah (Kanwil) NTT, Yustina Lema mengatakan bahwa terdapat dua orang terpidana mati serta sembilan terpidana seumur hidup yang masih menjalani hukuman di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas). “Ada dua terpidana mati, karena kasus pembunuhan,” kata Yustina, seperti dilansir NTTterkini.com, Rabu, 21 Januari 2015. Terpidana mati Herman Jumat…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Mengapa Korban Pembantaian Poso Adalah Masyarakat Kecil, Bukan Pejabat?

Jakarta – Kekerasan di Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) memang sudah menjadi momok yang menakutkan yang selalu menghantui para waganya. Herannya, yang menjadi korban pembataian kelompok tersebut adalah hanya masyarakat kecil dari pelosok bukan para pejabat. “Masyarakat kecil di pelosok selalu menjadi korban pembunuhan. Tidak pernah ada pejabat atau orang penting yang menjadi korban,” kata Koordinator Aliansi Pemuda Poso, Rizal Calvary Marimbo, seperti dilansir Metrotv News, 23/01/15. Oleh karenanya, Rizal mempertanyakan apakah benar mereka itu adalah kelompok teroris yang memiliki tujuan mengacau. “Kalau mereka teroris seharusnya mengejar pejabat atau sosok yang…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Lurah Cantik Asal Mamasa Ditangkap Polisi

Mamasa – Seorang lurah cantik asal Kabupaten Mamasa ditangkap aparat kepolisian Reserse Narkoba Polres Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku yang diketahui berinisial SR (33) ini ditangkap lantaran mengedarkan sabu-sabu di lingkungan pegawai negeri (PNS). Penangkapan SR berawal dari tertangkapnya salah seorang tersangka lain, saat sedang berpesta sabu-sabu di sebuah hotel di Mamasa. Dari keterangan tersangka inilah, polisi menemukan nama SR dan kemudian menjemputnya secara paksa. “Tersangka SR merupakan target operasi dalam beberapa bulan terakhir,” kata Kapolres Mamasa AKBP Alfian Hidayat, seperti dlansir Sindo News, Kamis, 22/01/15. AKBP Alfian mengatakan bahwa…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Ternyata, Gembong Perampokan Minimarket di Makassar Adalah Remaja 15 Tahun

Makassar –Perampokan minimarket di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa bulan terakhir marak terjadi. Ternyata, salah satu gembong perampokan yang sering diikuti dengan aksi perusakan bahkan nekad melukai korbannya itu adalah seorang pemuda berumur 15 tahun. Virginawan alias Dion, pemuda berumur 15 tahun itu berhasil ditangkap oleh Polsekta Ujung Pandang setelah sebelumnya masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kapolsekta Ujung Pandang Kompol Nahwu Thaiyyeb kepada wartawan mengatakan bahwa pelaku diringkus di tempat persembunyiannya, di Jalan Rajawali, Kecamatan Mamajang, dini hari Selasa, 22/1/2015. “Pelaku Dion ditangkap berdasarkan pengembangan dua pelaku yang ditangkap…

Read More
Hukum Papua 

Izin 20 Perusahaan Eksplorasi di Papua Dicabut, Ini Alasannya!

Jayapura – Izin eksplorasi bagi 20 dari 56 perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi Papua dikabarkan telah dicabut. Izin tersebut dicabut karena dinilai tidak memenuhi tanggung jawab seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Bangun Manurung mengatakan bahwa meski izin perusahaan tersebut telah dicabut oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, namun kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia belum mengesahkan pencabutan izin tersebut. “Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum mensahkan pencabutan izin tersebut,” kata Manurung kepada Antara Rabu (21/01/15). Manurung menjelaskan bahwa pihaknya…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Ratusan Sertifikasi Guru Palsu Coreng Dunia Pendidikan Sulut

Bitung – Beragam cara dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi salah satunya dengan menjadi Guru palsu yang kemudian mengajukan sertifikasi. Bahkan di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini ada ratusan lebih sertifikasi yang dilakukan oleh para Guru palsu. “Ada sekitar 236 guru di Sulut yang menggunakan sertifikasi palsu,” kata Anggota DPRD Sulut, Denny Sumolang seperti dilansir berita Manado, Rabu (21/1/2015). Denny menyatakan sertifikasi palsu itu telah digunakan untuk menerima dana sertifikasi dalam kurun waktu bertahun-tahun. “Mereka sudah menerima dana sertifikasi secara bertahun-tahun,” terangnya. Hal ini, kata Denny,…

Read More
Hukum Papua 

BNNP Papua Akan Periksa Urine 40 Ribu Karyawan Freeport

Jayapura – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua mensinyalir ada sindikat narkotika berskala internasional di Papua. Sindikat narkoba dengan jenis opium, morfin, kokain, XTC, dan Shabu-Shabu tersebut diduga melibatkan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. “Ini baru sebatas sinyalemen, karena kami belum punya akses ke Freeport,” kata Kepala BNNP Papua Antonius Kadarmanta, S.Sos., M.M., M.Si., di Ruang Rapat BNNP Papua, Abepura, Kota Jayapura, seperti dilansir majalahselangkah.com, Senin (19/1). Meski sebatas sinyalmen, tapi pihaknya tetap mewacanakan untuk mauk lebih dalam mengetahui peredaran tersebut. “Kami melakukan tes urine…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Pemkab Majene Hentikan Pemberian Izin Toko Retail dan Swalayan

Majene — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan keputusan untuk tidak lagi memberikan ijin pembangunan swalayan baru diwilayahnya. Keputusan tersebut muncul sebagai respon pemerintah kabupaten atas Protes pedagang pasar dan pengusaha perniagaan lokal di wilayah tersebut. “Meski itu terlambat, tapi kami ini akan terus mengawal jangan sampai dilapangan terjadi penambahan,” kata Nadirah Marsum A Babo dari Forum Komunikasi Pedagang Pasar Sentral Majene (FKP2SM), seperti dilansir fajar.co.id. Keputusan pelarangan penambahan toko retail baru itu tertuang dalam keputusan Pemkab Majene bernomor: 511.1/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015. Surat tersebut ditujukan ke…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Gubernur Sulbar: Sudah 8 tahun, Kami Menunggu Terbentuknya Polda Sulbar

Makassar – Warga Sulawesi Barat (Sulbar) sudah lama menunggu terbentuknya Kepolisian Daerah Sulbar. Bahkan, pihak pemerintah telah menghibahkan lahan seluas 4,5 hektar untuk pembangunan kantor Polda tersebut. “Sudah 8 tahun, kami menunggu dan menggagas Polda Sulbar,” kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Makassar, seperti dilansir Kompas, Rabu (14/1/2015). Menurut Anwar, keberadaan Polda di Sulbar memang dipandang perlu agar banyak kasus yang ada cepat selesai dan tuntas. “Jika adanya Polda di Sulbar, penanganan kasus dan penegakan hukum bisa cepat tuntas,” sambungnya. Anwar mengungkapkan bahwa keinginannya untuk menggagas pendirian Kapolda baru…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Gubernur Sulteng Minta Pusat Turun Tangan Atasi Teroris

Palu – Selama ini aksi para teroris di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus meresahkan dan belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Oleh karenanya, pemerintah provinsi Sulteng meminta agar pemerintah pusat ikut turun tangan mengatasi masalah tersebut. “Saya harap kasus penembakan di Poso dibicarakan di tingkat pusat,” kata Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, seperti dilansir republika online, Jumat (16/1). Kasus penembakan memang sering terjadi di daerah ini khususnya di wilayah Sulteng. Tindakan para teroris yang diduga komplotan Santoso itu dirasa terlalu sangat meresahkan warga.…

Read More