Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tak Terima Bupatinya Dicaci TNI, Warga TTU Unjuk Rasa

Ribuan warga Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menggelar unjuk rasa, Jumat (10/1). Aksi tersebut dilakukan menyusul penghadangan terhadap bupati Raymundus Fernandez yang dilakukan oleh TNI. Massa datang dari berbagai desa di daerah itu dan tergabung dalam Forum Rakyat Timor Tengah Utara. Mereka bergerak dari Taman Kota Kefamenanu menuju gedung kejaksaan negeri di Jalan El Tari. Masa kemudian melakukan unjuk rasa di Markas Kodim 1618 Timor Tengah Utara. Dan seperti diberitakan nttterkini.com, Sabtu, (11/01), Dandim 1618 Timor Tengah Utara Letnan Kolonel Eusebio Hornay bersama anak buahnya menghadang rombongan…

Read More
Hukum Maluku 

Togel Tumbuh Subur, Kapolda Maluku Baru Diminta Turun Tangan

Kapolda Maluku baru, Brigjen (Pol) Murad Ismail diminta untuk memberantas perjudian toto gelap alias togel di Kabupaten Malra dan Kota Tual yang lagi marak-maraknya dengan cara turun tangan langsung ke lapangan. Berdasarkan informasi, permainan haram itu di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat terbendung lagi. “Togel di daerah Tual dan Malra terkesan sudah dilegalkan oleh pemerintah daerah bahkan diduga direstui pula oleh aparat kepolisian,” ujar Erik Beruatwarin, Koordinator Walang Aspirasi Rakyat Maluku (WARM) beberapa waktu lalu. Menurut Erik, para pemuka agama di Kota Tual dan Kabupaten Malra…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Dari 433 Kasus, Polres Mamuju Baru Tuntaskan 308 Kasus

Dari sejak Januari hingga Desember 2013, Kepolisian Resor (Polres) Mamuju menangani 433 kasus dan dari jumlah tersebut, baru 308 kasus saja yang berhasil dituntaskan. Kapolres Mamuju, AKBP Eko Wagianto, mengungkapkan, meski belum genap seratus hari betugas di Polres Mamuju, Ia beserta jajarannya bekerja keras untuk menyelesaikan semua kasus yang ada dan hasilnya, 72 persen jumlah kasus bisa terselesaikan hingga tutup tahun. “Saya pertama masuk di Mamuju kasus yang terselesaikan 54 persen. Sekarang sudah 72 persen. Sebuah pencapaian yang baik,” ujarnya seperti dikutip fajar.co.id, Rabu, 1 Januari 2014. Menurut Eko, kasus…

Read More
Hukum Papua Sulawesi Selatan 

Asrama Putri Mahasiswa Papua Di Makasar Dilempari Botol

Bentrok antara mahasiswa Papua dan warga Makassar kembali terjadi pada (01/01/2014) pukul 05.00 WITA di Asrama Putri Cenderawasih Makassaar. Kejadian tersebut berawal ketika Penghuni asrama puteri Papua yang dalam keadaan istirahat, diserang oleh beberapa oknum anak-anak muda dengan cara melempari batu ke asrama. “Masalah seperti ini bukan hanya terjadi kali ini saja namun mereka sering datang dan mengganggu kami,” ujar Karla, ketua asrama puteri Papua seperti dikutip majalah selangkah, rabu (01/01). Menurut Karla, mereka pernah menawarkan kepada kami untuk menjaga keamanan dengan alasan membayar gaji per bulan pada mereka. “Namun…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2013, Kasus Korupsi Paling Tinggi di NTT

Polisi daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) melansir tiga kasus yang paling tinggi selama tahun 2013 di daerah tersebut yaitu korupsi, Narkoba dan Trafiking. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2013. “Ada tiga kasus yang paling menonjol selama tahun ini,” ujarnya. Menurut dia, selama tahun 2013, korupsi yang ditangani Polda NTT sebanyak 71 kasus, dari jumlah tersebut baru 35 kasus yang terselesaikan. Sementara kasus Narkotika, hanya 17 kasus yang sudah terselesaikan dari laporan sebanyak 23 kasus. “Kemudian untuk kasus trafiking…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Empat Direksi Perusahaan Daerah (perusda) Kolaka Korupsi Berjamaah?

Empat Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tersangka korupsi sebesar Rp600 juta dalam kasus kas Perusda. Adapun ke empat direktur tersebut yakni Direktur Utama Sukma Kutana, Direktur Operasional Lukman Syahrir, Direktur Keuangan Riamin Basire dan Direktur Umum Abdul Rauf, Mereka ditetapkan sebagai tersangka korupsi kas Perusda sebesar Rp600 juta. Hal itu disampaikan oleh Humas Kepolisian Resor Kolaka AKP Nazaruddin, kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2013. Dari keterangan para tersangka, kata Nazaruddin, uang sejumlah Rp600 juta itu digunakan untuk membantu pengobatan komisaris Perusda yaitu, Bupati Kolaka…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Polres Sidrap Kembali Sita Pil Ekstasi

Kepolisian resort (Polres) Sidrap mengendus adanya peredaran pil ekstasi di daerah tersebut. Polisi membekuk seorang bandar bernama Aladin alias Ladin di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Sidrap, Minggu, 29 Desember. Dengan tertangkapnya Aladin itu, kian menguatkan jika pil leksotan yang sudah lama menghilang itu kini beredar kembali di Sidrap. Kasat Narkoba Polres Sidrap, Iptu Tumpal Alexander Siallagiang mengaku menyita beberapa butir pil ekstasi dari tangan Aladin. Menurut Tumpal, pihaknya juga menyita barang lain selain obat-obatan terlarang itu. “Ada barang bukti lain seperti sabusabu seberat 25 gram dalam bentuk saset, ada…

Read More
Hukum Maluku Utara 

Tersangka Korupsi Masjid Raya Masih Dalam Pengejaran Polda Malut

Polda Maluku Utara mengejar salah seorang tersangka kasus korupsi pembangunan masjid raya berinisial AH. Tersangka terlibat kasus korupsi tersebut di Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp23,5 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Malut Brigjen Pol Sobri Effendi Surya di Ternate, Sabtu (14/12/2013). “Kami mengejar AH yang tak pernah memenuhi panggilan penyidik Polda Malut dan memilih melarikan diri ke luar daerah,” ucapnya. Lebih lanjut, Kapolda mengatakan jika pihaknya telah menugaskan penyidik untuk mengejar AH yang diduga telah melarikan diri tersebut. Dikutip beritamaluku.com, sabtu (14/12), berdasarkan informasi tersangka AH tersebut telah melarikan diri…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Kejari Mamuju Selamatkan Rp1,15 Miliar Uang Negara

Kejaksaan Negeri Mamuju terus berupaya mengungkap kasus korupsi dan menyelamatkan miliaran rupiah uang negara. Berdasarkan catatan, hingga Desember ini Kejari Mamuju telah menyelamatkan sekitar Rp1,15 miliar uang negara dari sejumlah kasus korupsi dan tindak pidana lainnya. Adapun kasus-kasus tersebut seperti korupsi pengadaan kertas suara pada Pilkada Kabupaten Mamuju tahun 2010 (Rp479.016.820), korupsi pembangunan stadion Sulbar tahun 2009 (Rp523.932.774), korupsi gratifikasi dalam proyek perencanaan bendungan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulbar tahun 2012 (Rp95.500.000 + Rp37.000.000) dan korupsi pembangunan dana kas Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju (Rp15.000.000). Kepala Kejari Mamuju, Andi Murji Machfud,…

Read More