Papua Papua Barat Politik 

Ratusan PNS Papua dan Papua Barat Harus Mundur

Jakarta – Puluhan hingga ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Papua dan Papua Barat terpaksa harus mundur. Pasalnya, mereka ikut daftar dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai bakal calon. Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, Papua Barat, Wim Fymbay mengatakan, PNS yang akan ikut Pilkada umumnya PNS senior yang telah memiliki pengalaman yang sangat panjang. “Mereka umumnya adalah para pejabat eselon II di daerah,” kata Fymbay di Jakarta, seperti dilansir ROL, (14/6). Menurut Fymbay, mereka yang mendaftar ikut pilkada terpaksa harus mengundurkan diri sebagai PNS sebagaimana aturan yang berlaku. “Artinya bakal ada…

Read More
Papua Politik 

Ingin Ulang Kejayaan, Demokrat Jaring Kader Indonesia Timur

Jayapura – Setelah sempat gagal dalam Pemilu 2014, kini Partai Demokrat tengah menyusun berbagai cara untuk bisa mengukir kembali kemenangannya di pemilu 2019 mendatang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penjaringan kader di daerah. Ketua DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPF-PD), Willem Frans Ansanay mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen mengembalikan kejayaan partai Demokrat salah satunya dengan menjaring kader di kawasan indonesia timur seperti Papua. “Kami akan membuat Papua berwarna biru pada 2019 nanti,” kata Wilfa, seperti dikutip RMOL, Rabu (21/5). Menurut dia, penjaringan kader…

Read More
Hukum Papua Papua Barat Politik 

Puluhan Tapol Papua Segera Bebas

Jakarta – Saat ini, pemerintah telah memproses pengajuan amnesti sekitar 90 tahanan politik (tapol) Papua. Akan tetapi meski demikian, pengajuan amnesti tersebut tetap harus menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu. “Harus minta persetujuan DPR. Bisa disetujui, bisa juga tidak. Sekarang amnesti juga sedang berjalan diajukan ke DPR,” ujar Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di kompleks Istana Negara, Jakarta seperti dilansir JPNN, (15/5). Edhy mengungkapkan bahwa para tapol tersebut menolak mengajukan grasi dan memilih untuk mengajukan amnesti. “Padahal, jika mengajukan grasi bisa diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang didapat lima tapol…

Read More
Papua Politik 

Meski Sudah Bebaskan Tapol, Presiden Jokowi Masih Dibilang Kurang Ajar

Jayapura – Meskipun Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan grasi kepada lima tahanan politik (tapol) Papua, namun beberapa persepsi dan tanggapan miring masih bermunculan. Salah satu tanggapan muncul dari aktivis Papua, Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua (GKIP). Dia menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua pada Sabtu (9/5/2015). “Semestinya pemerintah meminta maaf kepada rakyat Papua dan mencari faktor penyebab atas semua kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga Papua selama ini,” tuturnya seperti…

Read More
Nasional Politik 

Mendagri; Jangan Potong Dana Pendidikan untuk Pilkada

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta beberapa daerah seperti beberapa kabupaten di Papua dan Kabupaten Majene untuk tetap menggelar Pilkada tahun ini. Tjahjo meminta agar tidak menjadikan masalah dana sebagai masalah, namun demikian jangan sampai menggunakan dana lain yang cukup urgen. “Jangan memotong atau mengurangi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Belanja-belanja pegawai aja yang dikurangi,” ujar Tjahjo di Istana Wapres, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Kamis (30/4). Diketahui di Papua, terdapat sebelas kabupaten yang kekurangan dana untuk pilkada serentak 9 Desember 2015. Hal itu juga dialami oleh kabupaten majene yang…

Read More
Papua Barat Politik 

Kader Demokrat Indonesia Timur Dukung SBY Jadi Ketum

Jakarta – Menjelang pelaksanaan Kongres Ke-III Partai Demokrat Mei mendatang, berbagai dukungan muncul termasuk untuk dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kembali naik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Salah satu dukungan muncul dari para kader Partai Demokrat Indonesia Timur yang telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Demokrat DPD Provinsi Papua Barat Minggu (19/4/2015). Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Papua Barat mengatakan bahwa pelaksanaan Rakorda dan Deklarasi semula diselenggarakan di Kabupaten Pakpak, Papua Barat. “Namun karena kendala cuaca yang membuat para Ketua DPC tidak bisa mencapai tujuan tempat acara…

Read More
Politik Sulawesi Barat 

Minta Tambahan Dana Pilkada, Bupati Majene Terancam Sanksi

Jakarta – Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzer Moenek menjelaskan, dari sekian daerah, hanya Kabupaten Majene yang meminta dana tambahan ke pemerintah pusat untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Biaya Pilkada Rp 27 miliar, dan minta separuhnya Rp 13 miliar dibantu pemerintah pusat,” ujar Reydonnyzer saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, seperti dilansir Kompas, Minggu (29/3/2015). Menurutnya, kementerian sudah memberitahu sejak jauh hari pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran pilkada dalam APBD mereka. Kemendagri tidak bisa menerima alasan Bupati Majene, karena setiap daerah sudah diperingatkan untuk menganggarkan dana pilkada. “Seharusnya daerah…

Read More
bupati wakatobi Politik Sulawesi Tenggara 

Bupati Wakatobi Siap Maju di Pilgub Sulawesi Tenggara

Kendari – Meski terhitung masih lama, agenda Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mulai memanas. Beberapa nama kandidat terus bermunculan dan semakin membuat suhu politik semakin bergejolak. Salah satu yang menyatakan diri untuk bersaing dalam pilgub 2018 mendatang adalah Bupati Wakatobi, Hugua. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hugua merasa pantas bisa menggantikan posisi Nur Alam (Gubernur yang sudah dua periode memimpin Sultra). “Saya ini ketua partai dan pastilah saya tampil. Dan saya juga sudah dua periode jadi bupati,” katanya seperti dilansir FajarOnline, Minggu (5/4).…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

KPU Kota Bitung Usulkan Dana Rp19 miliar, Dewan Kaget!

Bitung – Wacana pengusulan anggaran yang akan diajukan KPU Kota Bitung tak akan direspon Pemkot. Hal ini dikarenakan dana yang diusulkan sebesar Rp19 miliar dinilai terlalu besar dan APBD Bitung tidak mampu mewujudkannya. Salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude mengatakan jika pihaknya kadet mengenai usulan dana sebesar itu. “Tentu kami kaget dengan jumlahnya yang begitu besar,” kata Victor, seperti dilansir BeritaManado, Senin (30/3/2015). Selain kaget, juga Victor juga bingung harus menggeser anggaran mana untuk bisa memenuhi permintaan KPU tersebut. “Baru-baru ini Pemkot telah menggeser anggaran sebesar Rp35 miliar…

Read More