Hukum – Page 207 of 242 – Indonesia Timur

5.400 Kapal Berlayar Ambil Ikan di Laut Indonesia, 90% Tak Memiliki Izin

08/11/2014 kekayaan laut indonesia0 comment

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kekayaan sumber daya laut di Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh pihak asing. Dia juga mendapat laporan bahwa besarnya laut Indonesia ini dikuasai oleh kapal-kapal asing padahal ini wilayah bangsa Indonesia. “Kapal-kapal asing yang ada dilautkan kita, itu mengambil ikan, potensi lautnya besar, yang ambil mereka,” katanya seperti dilansir okezone. Jokowi menuturkan bahwa dari data yang didapat, ada sekitar 5.400 kapal yang berada dilaut Indonesia untuk mengambil ikan dan kekayaan laut Indonesia. “Namun dari angka itu, hanya 10 persen yang memiliki izin…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Hingga November 2014, Tipikor Kupang Telah Sidangkan 101 Kasus

06/11/201407/11/2014 korupsi, kupang, Tipikor0 comment

Kupang – Hingga November 2014, Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyidangkan sebanyak 101 kasus dugaan korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Penitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Kupang, Ande Benu kepada wartawan, Rabu, 5 November 2014. “Sudah 101 kasus korupsi yang disidangkan di Tipikor Kupang,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Ande menjelaskan, dari tahun ke tahun jumlah kasus korupsi terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 Tipikor Kupang hanya menangani 38 kasus. “Tahun 2012, 32 kasus, 2013 naik menjadi 73 kasus dan 2014 mencapai 101 kasus,” ungkapnya. Menurut Ande,…

Hot Hukum Maluku Maluku Utara

Pelanggan PLN Maluku dan Malut Menunggak Lebih dari Rp80 Miliar

30/10/201425/11/2014 pt pln0 comment

Ambon – Hingga September 2014, tunggakan pelanggan listrik di PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara mencapai lebih dari Rp80 miliar. Pelanggan umum atau masyarakat menjadi penunggak terbesar pembayaran listrik. Manajer Umum PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ikhsan Asaad menyebutkan PLN area Ambon memiliki tunggakan terbesar, disusul Kabupaten Tual dan Kota Ternate, Maluku Utara. “Tunggakan tersebut mengalami penurun dari setahun lalu yang mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap bulan,” ucapnya seperti dilansir metrotvnews.com. Ikhsan mengungkapkan, salah satu cara untuk menekan tunggakan yakni dengan melakukan operasi penertiban…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Mahasiswa Kupang Gelar Aksi Terkait Issu Korupsi dan Human Traffiking

29/10/2014 Demontrasi, Human Traffiking, korupsi, unjuk rasa0 comment

Kupang – Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda, ratusan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka melakukan long march dari Undana Lama menuju Gedung DPRD NTT yang berjarak sekitar 1 kilometer (km). Dalam unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut, para demonstran menggelar aksi diam. Mereka menutup mulutnya menggunakan plester hitam sebagai bentuk protes maraknya kasus korupsi dan perdagangan orang (human traffiking) di daerah itu. Jhon Alfred Mesak selaku koordinator aksi membacakan tuntutannya yakni meminta DPRD untuk mengawal proses penyelesaian kasus dana Bansos NTT.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

1,3 Ton Miras Asal Maluku Berhasil Disita Polda NTT

28/10/2014 Miras, Polda NTT0 comment

Kupang – Tim Direktorat Reserse dan Narkoba Polda NTT menyita 1,3 ton minuman keras (miras) yang diselundupkan dari Maluku. Minuman tersebut berhasil disita dari Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 43 yang sandar di Pelabuhan Tenau Kupang, Rabu (22/10/2014) malam. “Penyitaan 1,3 ton miras ini adalah bagian dari operasi penertiban miras yang gencar dilakukan dalam satu bulan terakhir,” kata Direktur Reserse dan Narkoba Polda NTT, AKBP Kumbul Kusdianto Sudjadi seperti dilansir tribunnews.com. Sudjadi mengatakan bahwa miras sering menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana di NTT. Bahkan jajarannya sudah berulang…

Hukum Sulawesi Tenggara

Perusda Kolaka Menunggak Rp.10 Milyar Kepada Negara

25/10/2014 PD. Aneka Usaha, perusda0 comment

Kolaka – Perusahaan Daerah (Perusda) Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai saat ini masih memiliki tunggakan sebesar Rp.10 Milyar kepada Negara. Hal itu terungkap berdasarkan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Pelaksana Direktur Utama yang juga menjabat sebagai Humas Perusda, Haning Abdullah membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut memang benar dan dijadikan sebagai motivasi guna membenahi PD. Aneka Usaha kedepannya. “Memang hasil audit BPK RI perwakilan Sultra, kita menunggak sekitar Rp.,10 Milyar. Itu adalah tunggakan kita di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya,…

Hukum Sulawesi Selatan

BNN Sulsel Tes Urine 100 Pejabat Pemkab Luwu Timur

24/10/201425/06/2020 narkoba, tes urine0 comment

Makassar—Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel menguji urine 100 orang pejabat, Kamis 23 Oktober. Adapun jajaran pejabat yang diminta sampel urinnya adalah pejabat dari Pemkab Luwu Timur. Bupati Luwu Timur, di Hatta Marakarma mengatakan bahwa tujuan dari tes urin tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai negeri sipil. “Kita ingin mengetahui apakah pejabat dan seluruh PNS terlibat narkoba atau tidak,” kata bupati seperti dilansir fajar.co.id. Adapun beberapa pejabat tinggi yang mengikuti tes adalah Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, Wakil Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler, dan…

Hukum Sulawesi Tengah

Wali Kota Palu; Bela Negara adalah Kewajiban Dasar Manusia

24/10/2014 bela negara0 comment

Palu – Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengatakan bahwa bela negara merupakan sebuah kewajiban dasar manusia. Selain itu, hal tersebut juga sebagai kehormatan bagi tiap warga negara yang penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban kepada negara dan bangsa. Hal itu diungkapkan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkot Palu Muslimin Malappa pada dialog yang digelar Kesbangpol Palu kepada sejumlah pelajar dalam sebuah dialog di Gedung SMKN 1 Palu, Kamis (23/10/2014). “Dalam kehidupan nyata, antara lain siskamling, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, dan mencegah perkelahian…

Hukum Sulawesi Barat

Bea Cukai Parepare Musnahkan 520 Batang Rokok Ilegal

22/10/2014 bea cukai0 comment

Parepare – Bea Cukai Parepare memusnahkan sebanyak 520 batang rokok ilegal dengan dibakar di kantor Pengawas dan Layanan Bea Cukai Parepare, Selasa 21 Oktober. Selain itu, petugas juga memusnahkan 60 botol miras yang mengandung etil alkohol tinggi. Kepala Kantor Bea Cukai Parepare, Ismail Naba mengatakan, semua barang yang dimusnahkan adalah hasil penyitaan yang dilakukan selama 2012-2013 lalu. “Barang itu, hasil dari penyitaan di 11 kabupaten/kota di Sulsel dan Sulawesi Barat,” ujar Ismail, Selasa, 21 Oktober seperti dikutip fajar.co.id. Ismail mengungkapkan, nilai rokok dan miras yang dimusnahkan mecapai Rp140 juta dan…

Hukum Sulawesi Tengah

13 Anggota Polda Sulteng Dipecat dengan Tidak Hormat

18/10/2014 Polisi Dipecat0 comment

Palu – Melalui surat keputusan Kapolda Sulteng nomor: Kep/27/IX/2014/Sahlur tanggal 16 September 2014 tentang PTHD, sedikitnya ada 13 anggota Polda Sulawesi Tengah yang dipecat dengan tidak hormat (PDTH). Adapun alasan pemecatan tersebut dilakukan karena mereka melakuan pelanggaran. pelaksana harian Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Utoro Saputro mengatakan bahwa anggota polisi ini dipecat terhitung 30 September 2014. “Delapan orang berasal kesatuan Resort Donggala,” tuturnya, seperti dilansir metrosulawesi.com, Jumat (17/10/2014). Selain itu, lanjut dia, ada juga dari Ditresnarkoba, Ditsabhara Polda Sulteng, Ditpolair Polda Sulteng, Ditlantas Polda Sulteng dan SPKT Polda Sulteng. Dia…