Hukum – Page 207 of 233 – Indonesia Timur

Di Papua, Ancaman Keamanan Pilpres Terus Bermunculan

27/06/2014 Ancaman Pilpres, pilpres 20140 comment

Jayapura – Jelang Pemilihan Presiden yang tinggal beberapa hari lagi, Kodam XVII/Cenderawasih Papua menggelar acara Pemantapan Pelaksanaaan Pilpres di Jayapura, Rabu (25/6/2014). Mayjen Christian Zebua selaku Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Papua mengatakan, pihaknya menemukan beberapa ancaman pilpres seperti ajakan boikot dan ancaman keamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lainnya. “Ajakan boikot ada yang disampaikan melalui SMS dan ada juga yang disampaikan melalui selebaran yang bertuliskan pro-referendum,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com. Selain itu, lanjut dia, ada juga ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB)/Organisasi Papua Merdeka. “Mereka mengancam akan melakukan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Pemkot Kupang Antisipasi Kedatangan PSK dari Dolly

25/06/2014 Pemkoy Kupang, Pitrad, PSK0 comment

Kupang – Pekerja seks komersial (PSK) dari Dolly, Surabaya, Jawa Timur diprediksi bakal bermigrasi ke daerah Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, Selasa, 24 Juni 2014. “Bukan tidak mungkin, PSK dari Dolly masuk ke daerah ini pasca penutupan beberapa waktu lalu,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Untuk mengantisipasi hal itu, kata Hermanus, pemerintah akan mengecek surat keterangan pindah seluruh warga yang masuk ke daerah itu. “Kami akan awasi semua lokalisasi dan tempat pijat tradisional yang menambah orang baru,” sambungnya. Hermanus menambahkan,…

Hukum Sulawesi Utara

60 WNI Diusir Pemerintah Filipina

24/06/2014 Filipina, WNI0 comment

Manado – Karena mendiami salah satu pulau milik Filipina di wilayah perbatasan NKRI-Filipina, Pemerintah Filipina mengusir 11 kepala keluarga terdiri dari 60 jiwa WNI. Adapun pengusiran WNI tersebut telah berdasarkan putusan pengadilan Filipina beberapa waktu lalu. Sekretaris komisi 1 DPRD Sulut Frangky Wongkar usai rapat bersama BPBD provinsi, Selasa (24/6/2014) mengatakan, putusan pengadilan di Filipina bahwa pulau yang diduduki WNI berpuluh-puluh tahun tersebut bukan milik mereka. “Pemerintah Filipina memberi waktu hingga September 2014 untuk keluar dari pulau tersebut,” ujarnya seperti dilansir beritamanado.com. 60 WNI tersebut, kata Frangky, adalah warga Nusa…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Bulan Puasa, Jam Operasi THM di Kupang Bakal Dibatasi

24/06/2014 bulan puasa, Hiburan Malam, ramadhan0 comment

Kupang – Jelang puasa ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi, pemerintah Kota Kupang akan membatasi jam operasi tempat hiburan malam (THM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif khususnya menghargai kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan, jam operasi tempat hiburan malam dibatasi hanya hingga pukul 00.00 Wita dari biasanya di buka hingga pukul 02.00 Wita. “Kami segera keluarkan himbauan sebagai pegangan dan dasar bagi pemilik usaha untuk menaatinya,” katanyaseperti dilansir nttterkini.com. Kebijakan ini, kata Jonas, bertujuan untuk memberikan…

Hukum Maluku Utara Politik

Amankan Pilpres, Polres Ternate Siapkan 366 Personil

22/06/2014 pilpres 2014, polres ternate0 comment

Ternate – Polres Ternate telah menyiapkan personil untuk mengamankankan jalannya proses pencoblosan Pilpres 9 Juli mendatang. Ada sebanyak 366 personil yang akan ditempatkan pada 337 TPS di Kota Ternate. Kapolres Ternate, AKBP M Anis Prasetyo mengatakan, hal itu sebagai tindak lanjut dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) yang digelar Polda terkait pengamanan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres). “Seluruh anggota kita akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di kota Ternate,”katanya seperti dilansir malut.co.id. Selain itu, Kapolres juga menghimbau seluruh masyarakat khususnya di Ternate agar tidak menjaga kemanan pilpres. “Kami himbau seluruh…

Hukum Maluku

Jika Kinerja Tak Maksimal, Pimpinan SKPD Maluku Terancam Dipecat

22/06/201415/09/2014 Said Assagaff0 comment

Ambon – Pimpinan SKPD di jajaran Pemprov Maluku patut waswas. Pasalnya jika kinerjanya tak maksimal, maka mereka terancam dipecat. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Maluku Said Assagaff di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (20/6). Gubernur mengingatkan para pimpinan SKPD agar tetap bekerja secara maksimal khususnya menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2013. “Saya minta pimpinan SDKP harus serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan BPK. Jika tidak maka saya akan berhentikan. Saya akan pecat siapa saja, karena kalau ada kotor…

Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur

Bantu yang Kurang Mampu, Pemkot Kupang Gelar Nikah Massal

22/06/2014 nikah massal0 comment

Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali menggelar acara nikah massal. Dalam kesempatan tersebut, ada sekitar 223 pasangan suami istri (Pasutri) di Kota Kupang, yang dinikahkan. Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Bernadus Benu mengatakan, jumlah Pasutri tersebut berasal dari agama Kristen Protestan sebanyak 117 Pasutri dan Katolik sebanyak 112 Pasutri. “Banyak pasangan yang terpaksa harus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah,” katanya pada acara nikah missal yang dilaksanakan di gereja Santa Maria Asumta, Kamis, 19 Juni 2014 seperti dilansir nttterkini.com. Bernadus mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang menggencarkan program pernikahan…

Ekonomi & Bisnis Gorontalo Hukum

Kepala PNM Gorontalo; Masyarakat UMKM Perlu Pemahaman Hukum

22/06/2014 Kejati Gorontalo, Pemahaman Hukum, PNM Gorontalo, umkm0 comment

Gorontalo – Pemahaman hukum bagi masyarakat sangatlah penting termasuk di Gorontalo. Untuk itu, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mandiri Gorontalo, melakukan penadatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Rabu (18/6) mengenai pemberian pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya lewat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam MoU tersebut, keduanya sepakat untuk memberikan pemahaman hukum kepada pelaku UMKM yang berada di PNM. Apalagi saat ini, ada banyak para UMKM yang tidak mengerti dengan hukum khususnya hukum perdata dan tata usaha negara. Kepala PT PNM, Widji Tri Adhi Kusuma mengatakan, MoU ini sudah dilakukan ditingkat pusat…

Hukum Maluku

Jelang Ramadhan, Polres Ambon Perketat Pengamanan

20/06/2014 ramadhan0 comment

Ambon – Menjelang bulan Ramadhan 1435 H, Polres Ambon bersiap menambah pengamanan. Pengamanan diperketat apalagi bulan ramadhan kali ini bertepatan dengan sejumlah event seperti pemilihan presiden dan wakil presiden dan pertandingan piala dunia 2014. “Memang bulan ini kita agak sibuk, yang pertama kita melaksanakan pengamanan piala dunia, kemudian masih dalam kegiatan Operasi Mantap Brata dalam rangka Pemilu presiden dan wakil presiden yang dirangkaikan dengan pengamanan pelaksanaan bulan suci Ramadhan,” kata Kapolres Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP I Dewa Putu Alit Bintang Juliana seperti dilansir siwalimanews.com. AKBP I Dewa Putu mengungkapkan,…

Hukum Politik Sulawesi Utara

Kapolres Bitung; Kita Jamin Pilpres Aman Terkendali

18/06/2014 keamanan pilpres, pilpres 20140 comment

Bitung – Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) yang rencananya akan dilaksanakan 9 April 2014 mendatang, pengamanan terus diperketat. Salah satunya di kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut), Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Kota Bitung menjamin keamanan bisa terkendali. ”Kita jamin akan berlangsung aman dan terkendali,” kata Kapolres Bitung AKBP Harri Sarwono SIK seperti dilansir manadotoday.com. Lebih lanjut Harri meminta peran serta masyarakat untuk menjaga situasi keamanan pada saat kampanye berlangsung. “Ini sangat diperlukan guna suksesnya Pilpres ini,” sambungnya. Harri menambahkan, tanpa dukungan warga maka kinerja petugas keamana agan sia-sia dalam menjaga…