Hukum Sulawesi Tenggara 

PNS ‘Doyan Kawin’ atau Selingkuh, Siap-siap Dipecat

Kendari – Menjadi pegawai negeri sipil memang harus patuh dan taat terhadap beberapa aturan yang dibuat pemerintah. Pasalnya PNS adalah pegawai pemerintah yang harus mengabdi dan menjadi contoh bagi warga lainnya. Selain mematuhi tugas dan kewajibannya, PNS juga perlu mentaati aturan lain seperti tidak boleh kawin lebih dari satu kali apalagi selingkuh. Sekretaris Korpri Sultra, Ali Akbar mengungkapkan bahwa dalam undang-undang No 4 tahun 2014 tentang ASN, menggantikan UU No.8 tahun 1974 junto UU No.43 tahun 1994, ada aturan yang mengatur ketat kinerja PNS. “Pemerintah saat ini punya kekuasaan untuk…

Read More
Daerah Sulawesi Tenggara 

Gubernur Sultra; Tak Sajikan Makanan Khas Lokal, Izin Hotel Dicabut

Kendari – Kecintaan terhadap produk makanan daerah memang bisa diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya dijadikan menu andalan di hotel yang ada di daerah tersebut. Contohnya di Kendari, Sulawesi Tenggara, apabila terdapat hotel di Kota Kendari yang tidak memasukkan pangan lokal asli Sulawesi Tenggara sebagai menu andalan, maka hotel tersebut terancam dicabut izinnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengatakan bahwa pihaknya akan meminta semua hotel dan restoran di Kendari untuk memasukkan kreasi ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita sebagai menu andalan mereka. “Yang tidak mau, izinnya akan saya suruh cabut,” tegas…

Read More
Lingkungan Sulawesi Tenggara 

Pemkot Baubau Tanam Seribu Pohon di Hutan Wakonti

Baubau – Dalam rangka peringatan hari menanam pohon nasional tahun 2014, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan reboisasi dengan menanam seribu pohon di kawasan hutan Wakonti, Kota Baubau. Wali Kota Baubau, AS Tamrin mengatakan bahwa penanaman pohon merupakan salah satu cara terbaik dalam mengantisipasi banjir, erosi, dan lebih jauh lagi adalah pemanasan global. “Sesuai instruksi presiden, penanaman pohon penting,” katanya seperti dilansir kendarinews.com. Selain itu, menurut Tamrin pohon juga dapat menyejukkan, sehingga udara kota bisa terus terjaga kebersihannya. “Kegiatan penanaman pohon juga dimaksudkan untuk memelihara hutan yg sudah…

Read More
Hukum Politik Sulawesi Tenggara 

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif “Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com. Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi. “Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka…

Read More
Pariwisata Sulawesi Tenggara 

Potensi Pariwisata Wakatobi Cukup Menjanjikan

Wakatobi – Kabupaten Wakatobi memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Hal itu cuk karena Wakatobi memiliki sumber daya alam yang menunjang untuk bisa dikembangkan. Direktur Eksekurif Badan Promosi Pariwisata Indonesia Fathul Bahri, seperti dikutip kendarinews.com, menguraikan tiga potensi utama yang harus diperhatikan dalam mengembangkan industri pariwisata termasuk di Wakatobi. “Tiga potensi itu yakni melakukan polesan, mengembangkan paket pariwisata, dan membuka akses atau konektivitas,” kata Bahri, dalam sosialisasi tentang pengembangan industri pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi beberapa waktu lalu. Menurut Bahri, kita harus melihat secara umum potensi pengembangan industri pariwisata di…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

16 PNS Sultra Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Kendari – 16 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diberhentikan secara tidak hormat. Pemecatan belasan PNS lingkup pemprov Sultra itu karena terbukti membangkang dan berulang kali tidak lagi melakukan tugas dengan baik. Sekretaris Daerah Sultra, Dr Lukman Abunawas mengatakan bahwa SK pemecatan itu sudah ditandatangani oleh gubernur Sultra, Nur Alam. “Pemecatan karyawan PNS setelah melalui beberapa pertimbangan yang ada baik melalui persyaratan perundang-undang maupun peraturan pemerintah dan surat edaran kepala BAKN,” kata Lukman di Kendari, Kamis (13/11), seperti dilansir Antara. Menurut Lukman, yang bersangkutan sudah…

Read More
Politik Sulawesi Tenggara 

107 Desa di Bombana Sultra Bakal Gelar Pilkades Secara Serentak

Bombana – Sepanjang tahun 2014, ada kebijakan pemerintah meniadakan pemilihan kepala desa (Kades). Karenanya ada banyak kepala desa di indonesia yang sudah berakhir masa jabatannya termasuk di kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra). “Memang ada 107 Desa yang kepala desanya akan berakhir jabatannya awal 2015. Jadi di tahun itu (2015) akan ada 107 Kades yang melakukan pemilihan serentak,” kata Kabid Pemerintahan Desa BPMPD dan Pemberdayaan Perempuan Bombana, HM Arsyad seperti dilansir kendarinews.com. Arsyad mengungkapkan bahwa sesuai peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pj…

Read More
Ekonomi & Bisnis Sulawesi Tenggara 

Bidik Pasar Ekspor, Sultra Andalkan Briket dan Minyak Nilam

Jakarta – Potensi daerah untuk melakukan ekspor cukup besar dengan optimalisasi produksi komoditas-komoditas unggulan yang ada. Pemerintah perlu mendorong aktivasi ekspor daerah melalui pembekalan, pelatihan dan kegitan promosi. Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Safari Azis mengungkapkan, untuk dapat melakukan ekspor, UKM dan pengusaha daerah dipersyaratkan memiliki keahlian. “Keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan dan hukum perdagangan internasional,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/10). Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sitti Saleha mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah membidik pasar wilayah…

Read More
Daerah Sulawesi Tenggara 

Sejak NKRI Terbentuk, Sultra Belum Pernah Mendapat Jatah Menteri

Jakarta – Sejak NKRI terbentuk, Sulawesi Tenggara belum pernah mendapat jatah menteri di kabinet manapun termasuk Kabinet Kerja Jokowi-JK. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Poros Gerakan Kaum Muda Sulawesi Tenggara, Ali Rahman Wahid, di Jakarta, senin (27/10). Ali mempertanyakan alasan penyebab tidak adanya tokoh Sultra di Kabinet agar bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. “Pertanyanya, apa persoalan mendasar sehingga Sulawesi Tenggara belum mendapat titik terang di level nasional?,” tanyanya. Bahkan, atas nama Poros Gerakan Kaum Muda Sulawesi Tenggara, Ali mengancam akan melumpuhkan kantor-kantor pemerintahan lokal, mengembalikan kantor vertikal di Jakarta…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Perusda Kolaka Menunggak Rp.10 Milyar Kepada Negara

Kolaka – Perusahaan Daerah (Perusda) Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai saat ini masih memiliki tunggakan sebesar Rp.10 Milyar kepada Negara. Hal itu terungkap berdasarkan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Pelaksana Direktur Utama yang juga menjabat sebagai Humas Perusda, Haning Abdullah membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut memang benar dan dijadikan sebagai motivasi guna membenahi PD. Aneka Usaha kedepannya. “Memang hasil audit BPK RI perwakilan Sultra, kita menunggak sekitar Rp.,10 Milyar. Itu adalah tunggakan kita di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya,…

Read More