Daerah Hukum Sulawesi Selatan 

Jelang Pilkada Sulsel Spanduk “Tolak Gubernur Narkoba” Beredar

Spanduk ‘Tolak Gubernur Narkoba’ yang terpasang di tepi jalan. Spanduk betuliskan ‘Tolak Gubernur Narkoba’ masih nampak terpasang di tepi jalan di sekitar Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, petugas Satpol PP beserta aparat kepolisian telah menertibkan sekitar 50 spanduk serupa yang tersebar di empat kecamatan. Namun ternyata spanduk nyeleneh itu belum juga bersih dari Bulukumba. Kepala Kesbangpol Daud Kahal yang dihubungi KOMPAS.com, Senin (13/8/2012) mengatakan akan mencari spanduk tersebut dengan melibatkan petugas kepolisian dan Satpol PP. “Mungkin saat kami menertibkan, spanduk tersebut luput dari pantauan petugas, sepanjang…

Read More
Daerah Hukum Sulawesi Tenggara 

Dua Anggota Polisi Kolaka Dipecat Karena Mangkir

suasa sidang pelanggaran kode etik yang memecat dua anggota Polisi di Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara Personil Polres Kolaka Utara Sulawesi Tenggara kembali berkurang, ini setelah korps Bhayangkara tersebut memecat dengan tidak hormat dua orang anggotanya. Mereka yang dipecat ini masing-masing bernama Briptu I Ketut Suardika dan Brigadir Herwan. Dasar pemecatan mereka berdua karena tidak menjalani masa dinas selama beberapa bulan. Wakil Kepala Polisi Resor Kolaka Utara, Komisaris Polisi Agung Riyanto mengatakan keduanya terbukti melanggar peraturan pemerintah nomor I tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan pelanggaran kode etik sbegai…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Lanjutan Kasus “Sandal Jepit”, Oknum Polisi Jadi Terdakwa

Antusiame masyarakat menikuti sidang atas kasus pencurian sandal jepit yang dituduhkan seorang anggota polis kepada AAL Masih ingat kasus polisi yang memperkarakan kasus pencurian sandal jepit yang melibatkan anak di bawah umur? Selasa (7/8/2012) kemarin sidang perdana kasus penganiayaan yang dilakukan dua anggota polisi terhadap Anjar Andreas Lagaronda (AAL) dengan nomer registrasi PDM-124/Palu/Euh.2/07/2012) digelar di Pengadilan Negeri Palu. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arviany Iskandar. Dua terdakwa yang didakwa melakukan penganiayaan yakni Ahmad Rusdi Harahap (26) dan Simson Jhon Sipayung (29) hadir…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

5 Milyar Rupiah Diduga Dikorupsi Dari Pengadaan Kapal Sulbar

SHUTTERSTOCK Ilustrasi Korupsi Dugaan korupsi pengadaan kapal fiber untuk nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Sulawesi Barat (Sulbar) mencapai miliaran rupiah. Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Chaerul Amir yang ditemui di kantornya di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (27/07/2012). Chaerul mengatakan, kerugian negara dari pengadaan kapal fiber itu merupakan hasil penghitungan yang dilakukan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar. Perusahaan ini mendapat rekomendasi dari Kejati Sulselbar untuk menghitung kerugian negara atas proyek pengadaan kapal fiber. “Dalam proyek yang bersumber dana…

Read More
Daerah Hukum Papua 

Buntut Bentrok: 75 Warga Kwamki Lama Ditahan

TIMIKA-Sebanyak 75 warga Kwamki Lama hingga kini masih ditahan di sel Polres Mimika, Papua, karena tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa busur, panah, dan belati serta terlibat aksi saling serang pada Jumat (20/7) dan Sabtu (21/7). Staf Humas Polres Mimika, Bripka Hempi Ona mengatakan puluhan warga Kwamki Lama dari kubu bawah (kubu Atimus Komagal) dan kubu atas (Hosea Ongomang) itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Mimika. Mereka ditangkap pada Jumat (20/7) dan Sabtu (21/7). Jika terbukti melakukan tindak pidana, mereka tetap diproses dan dijerat dengan UU Darurat No.12/1951 dengan…

Read More

KORUPSI—Kejati Sulsel Indentifikasi Kerugian Rp1,9 Miliar Proyek Air Bersih

Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengindikasikan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar dari Rp9 miliar nilai proyek pengadaan dan pemasangan pipa untuk pengelolaan air bersih di Kabupaten Maros, Sulsel. “Kerugian negara dari proyek Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBSWJ) tahun anggaran (TA) 2009 itu, juga diteliti oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yang melakukan uji petik serta penghitungan internal,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Selasa. Mantan Kajari Tangerang ini mengaku, kerugian negara terjadi karena ada beberapa pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam…

Read More
Ekonomi & Bisnis Hukum Maluku Utara 

PTUN Ambon Tunda SK Bupati Morotai

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon mengeluarkan penetapan penundaan surat keputusan Bupati Pulau-Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara yang dinilai merugikan PT Morotai Marine Culture (MMC) sebagai pihak penggugat. Ketua majelis hakim PTUN setempat, Abdul Latief Anshory SH dalam persidangan di Ambon, Kamis, mengabulkan permohonan penggugat dengan mengeluarkan penetapan pembatalan SK Bupati nomor 500/33/PM/2012 tertanggal 13 Februari 2012 tentang penghentian kegiatan operasional PT MMC. “Salinan putusan ini akan diberikan kepada Bupati selaku pihak tergugat untuk dilaksanakan segera mungkin,” kata Anshory. Pihak tergugat yang diwakili Kabag Hukum Pemkab Pulau-Pulau Morotai,…

Read More