Daerah Hukum Maluku 

Pemkot Ambon Diprotes Karena Bakal Menaikan Pajak PBB Hingga 300%,

Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berencana untuk menaikkan nilai terendah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen. Kenaikan tersebut yakni sebesar Rp 15.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.000. Rencana kenaikan tersebut ternyata menuai penolakan dari berbagai pihak karena dinilai terlalu tinggi dan tidak memihak kepada masyarakat. “Rencana menaikan nilai terendah PBB sampai 300 persen itu sebuah sikap arogansi dari Kepala Dispenda,” kata Joseph Siwabessy, salah seorang warga Ambon seperti dilansir Kompas, 01/04/15. Menurutnya, rencana kebijakan ini tidak tepat dan seharusnya pajak pajak PBB tersebut ditiadakan saja…

Read More
Daerah Hot Maluku 

Suku Huaulu di Maluku Terganggu Karena Banyak Pendaki yang Tak Permisi

Malteng – Karena kampungnya menjadi jalur pendakian ke gunung Binaya, Suku Huaulu yang mendiami Desa Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, merasa terganggu. Sebetulnya tidak masalah jika kampungnya dijadikan jalur pendakian, namun yang menjadi masalah adalah ketika ada banyak para pendaki yang lewat seringkali tidak permisi kepada masyarakat sekitar. “Mereka tidak marah kampungnya dijadikan sebagai jalur pendakian ke gunung Binaya tetapi menurut mereka selama ini para pendaki yang lewat selalu seenaknya, kasarnya tidak permisi,” kata Arkeolog Lucas Wattimena, seperti dilansir HanTer, 30/03/15. Menurut Lucas, jika terjadi sesuatu di bagian…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku 

Di Ambon, Tukang Ojek-pun Harus Bayar Retribusi

Ambon – Berdasarkan pertemuan Pemkot Ambon dan puluhan perwakilan tukang ojek menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah dimana semua tukang ojek yang menggunakan badan jalan untuk pangkalan ojek di Kota Ambon wajib membayar retribusi parkir. “Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot Ambon dan perwakilan tukang ojek,” kata Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru seperti dilanisr Kompas, 29/03/15. Gustav mengklaim bahwa berdasarkan pertemuan tersebut tidak ada keberatan dari tukang ojek terkait kebijakan tersebut. “Prinsipnya, perwakilan tukang ojek mau menerima kebijakan tersebut,” kata jelas Gustav. Menurut Gustav, besaran retribusi…

Read More
Hukum Maluku 

Terlalu! Ada Perusahaan Perikanan di Maluku yang Memperbudak ABK-nya

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa praktik perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan di Benjina, Kepualauan Aru, Maluku. Praktek tersebut dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resouces (PBR). “Hasil investigasi yang dilakukan, PBR itu melakukan slavery atau perbudakan di Benjina,” kata Susi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (25/3). Selain itu, PBR juga mengirimkan ikan secara ilegal tidak memiliki dokumen yang sah melalui kapal kargo KM Pulau Nunukan. “Mereka kemarin melalui KM Pulau Nunukan mencoba membawa hasil ikan hasil illegal fishing,” sambungnya. Susi…

Read More
Daerah Maluku 

Tiga Wilayah Perbatasan Maluku ‘Bermasalah’

Ambon – Tiga wilayah perbatasan Provinsi Maluku perlu menjadi fokus perhatian dan pengembangan di wilayah tersebut wajib dilakukan. Apabila tidak segera ditangani, maka ini akan berdampak pada berubahnya batas wilayah antar negara. Selain itu, Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan bahwa hal itu juga bisa berpotensi gangguan keamanan, terjadi penyelundupan, serta lahirnya kejahatan trans nasional. “Kita tahu wilayah Maluku berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste, sehingga konsekuensi ini sangat terbuka,” kata Gubernur seperti dilansir FajarOnline, 27/03/15. Karenanya, Gubernur mengaku jika pihaknya telah menegaskan kepada ke tiga pimpinan daerah tersebut…

Read More
Hukum Maluku 

Terbukti Ilegal Fishing, Kenapa Kapal Tiongkok Ini Tidak Ditenggelamkan?

Ambon – Kapal MV Hai Fa milik Tiongkok yang terbukti mencuri ikan di perairan indonesia hanya dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta. Hukuman ini dinilai terlalu ringan dibandingkan seharusnya yakni ditenggelamkan sebagaimana dilakukan sebelumnya. “Penyidikan Hai Fa dilakukan oleh TNI AL, bukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun satgas,” kata Ketua Satgas Anti Illegal Fishing, Mas Achmad Santosa di Gedung KKP, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Senin (23/3). Menurutnya, lanjut Achmad, pihaknya melihat ada yang ganjil dalam putusan tersebut. Pasalnya, dari tiga pasal yang didakwakan hanya satu yang dinyatakan terbukti. “Pertama,…

Read More
Daerah Lingkungan Maluku 

Debit Air Menipis, Ambon Krisis Air Bersih

Ambon – Ketersediaan air bersih di Kota Ambon, Provinsi Maluku sungguh sangat memperihatinkan. Pasalnya ketersediaan air bersih dari sumber air yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin kritis. Pengamat dan praktisi lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Dr Jusmy D. Putuhena,Msi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir debit air di beberapa sumber air di Kota Ambon mulai menipis. “Kondisi sumber air yang ada di Kota Ambon sudah semakin kritis dan tidak mampu untuk memasok air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Dr Jusmy seperti dilansir Antara,…

Read More