Polda Malut Periksa Pejabat Kepsul Terkait Korupsi Masjid Raya
Penyidik Polda Maluku Utara siap melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat Kepulauan Sula terkait dugaan korupsi masjid raya Sanana sebesar 23,5 Milyar.
Read MoreTag: korupsi
Dugaan Korupsi Bupati Halmahera Tengah Masih Mengambang
Dugaan korupsi Rp 11,5 M yang dilakukan oleh bupati Halmahera Tengah M.Al Yasin Ali masih mengambang karena belum ada pihak yang dijadikan tersangka.
Read More
Korupsi PT. Padoma Jerat 44 Anggota Dewan Sebagai Tersangka
Mantan Dirut BUMD PT Padoma Mamad Suhadi dijemput paksa dari Jakarta karena terkait dengan kasus Dugaan Korupsi APBD Papua Barat sebesar Rp22 Miliar Selasa.
Read More
Tersangka Korupsi APBD Aru Diciduk Satgas
Mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Aru, Muhammad Raharusun diciduk satgas setelah dinyatakan resmi bersalah dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Aru senilaiRp 33 milyar beberapa waktu lalu. Raharusun sempat menjadi buronan kurang lebih selama tiga bulan, dan pada Selasa (27/8), sekitar pukul 13.30 WIB, ia diciduk saat berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Paviliun Matahari II No 6, Jakarta Pusat. Lalu iapun dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Di tempat lain, Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung membenarkan adanya proses penangkapan tersebut. “kami amankan beliau…
Read More
Bupati Kepulauan Talaud Tersangka Korupsi Dana Bansos
Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulut menetapkan bupati dan calon bupati Talaud, Constantin Ganggali sebagai tersangka kasus dugaan koruopsi dana bantuan sosial (bansos). Kepala Subdirektorat I Tipikor Polda Sulut AKBP William menyebut, Constantin Ganggali yang saat ini menjabat Bupati Kepulauan Talaud telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana hibah bantuan bencana alam Talaud dan Bansos tahun 2007. Usai politikus PDIP ini ditetapkan sebagai tersangka, tahap berikutnya Tipikor Polda merencanakan pemanggilan kembali guna pemeriksaan lanjutan. Meski demikian, sebelum pemanggilan tersebut akan dilakukan gelar perkara. “Semuanya masih dalam proses pengembangan…
Read More
JPU Minta Hakim Putus Perkara Korupsi Bupati Kolaka
Jaksa penuntut umum (JPU), Zuhri menegaskan pihaknya merasa yakin tuntutannya terhadap terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan nikel kadar rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka, Bupati Kolaka, Buhari Matta, sudah tepat. Dalil-dalil hukum yang disangkakan kepada terdakwa, sudah terbukti di persidangan. “Kami tetap yakin, terdakwa dalam kasus ini sungguh-sungguh melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ketentuan di dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukti-bukti pelanggaran itu, sudah diungkapkan pada persidangan sebelumnya,” kata JPU Zuhri pada sidang…
Read More
Ketua DPR Papua Barat: Kenapa Hanya Saya yang Ditahan?
Ketua DPR Papua Barat (PB) Yoseph Yohan Auri yang ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua di Jayapura, Jumat (19/7), mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Kejati yang menahan dirinya. “Kenapa saya sendiri yang ditahan? Uang pinjaman sudah dikembalikan seluruhnya, sudah lunas. Kalau mau bilang saya korupsi, tapi semua anggota pinjam dan menikmati, jadi semua anggota harus ditahan. Ini tidak adil, dan ada apa? Kok saya saja yang ditahan?” kata Ketua DPR PB seperti dikutip dari laman SHNews.co. Menurut Auri, uang Rp22 miliar yang bersumber dari dana APBD Provinsi Papua Barat tahun…
Read MorePembangunan Pelabuhan Palipi, Majene diindikasikan Korupsi
Lembaga Bantuan Hukum Mamuju mencurigai proyek pembangunan Pelabuhan Nusantara Palipi, di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene terindikasi korupsi.
Read MoreMendagri Memberhentikan Bupati Boven Digoel
Setelah bertahun-tahun dengan status tidak jelas, akhirnya Mendagri Gamawan Fauzi memberhentikan Yusak Yaluwo dari jabatannya sebagai Bupati Boven Digoel
Read More
Pemprov NTT Diminta Ungkap Penggunaan Dana Bansos 2013
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu menjelaskan kepada publik secara detail mengenai penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) 2013. Hal ini bertujuan meredam opini yang mulai berkembang di masyarakat yang menyebutkan sejumlah dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk kampanye calon gubernur. Dikutip dari Metrotvnews.com, pakar Hukum Tata Negera Universitas Nusa Cendana (Undana) John Tuba Helan mengatakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui kebijakan yang ditempuh pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum. John mengatakan penjelasan pemerintah…
Read More